Menu

TRTB Paksakan Program Bedah Rumah

  Dibaca : 1273 kali
TRTB Paksakan Program Bedah Rumah
Penyerahan DSP BNPB dari Sestama BNPB, Harmensyah bersama Anggota DPR RI, Asli Chaidir kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno disaksikan Kepala BPBD Sumbar, Erman Rahman dan Asisten II Setdaprov Sumbar, Benny Warlis dan Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Jarwansah.

Bedah rumah
SUDIRMAN, METRO–Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) dan Perumahan Padang Afrizal BR, tetap melaksanakan program bedah rumah di akhir tahun. Saat ini sebanyak 706 unit sudah terdata dan lulus verifikasi, by name by address. Bahkan masih ada usulan lainnya yang masih diverifikasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker).

Banyaknya usulan warga, kata Afrizal sebagai pertanda program ini sangat diharapkan dan ditunggu-tunggu. Usulan itu ada yang diusulkan melalui anggota dewan, melalui camat dan lurah, melalui Dinsosnaker dan Dinas TRTB.
“Jika tidak dilaksakann, maka warga pasti menuntut Pemko. Karena program bedah rumah ini sudah diumumkan dan diketahui warga.  Kita tetap melaksakan program tersebut, apapun caranya,” ungkap Afrizal.

Agar tak menjadi temuan, Pemko tetap berupaya untuk berkonsultasi dengan BPKP dan Kejaksaan. ”Kita akan tetap melaksakan program ini. Baik itu melalui tender, ataupun bantuan langsung,” ujarnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, hingga kini, belum satupun program bedah rumah yang dibiayai dana APBD Padang  senilai Rp7,8 miliar yang terlaksana. Pasalnya, sesuai hasil evaluasi anggaran perubahan oleh gubernur, anggaran bedah rumah tersebut dimasukkan pada anggaran belanja barang dan jasa.

Sebelumnya, Afrizal sebelumnya, dengan berada di nomenklatur belanja barang dan jasa, kegiatan bedah rumah harus ditenderkan. Dan tentunya hal itu akan memakan waktu lama. Dengan ketersediaan waktu sekarang, program itu diprediksi tak bisa mencapai target.

Kabag Pembangunan Tri Hadiyanto mengatakan, ada banyak pilihan dalam pelaksanaan program bedah rumah, meskipun anggarannya berada di belanja barang. Pelaksanaanya bisa saja melalui pihak ketiga dan swakelola.
Sementara, swakelola sendiri bisa ditempuh pula dengan tiga pilihan cara. Yakni, dikerjakan dinas, kelompok masyarakat atau pihak ketiga.

“Ada banyak pilihan untuk merealisasikannnya. Sepanjang  mematuhi norma-norma yang berlaku. Saya rasa tak akan ada masalah,” ujar Tri. (tin)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional