Menu

Tolak Penambahan Rombel di Negeri, MKKS SMP Swasta Layangkan Surat ke DPRD

  Dibaca : 420 kali
Tolak Penambahan Rombel di Negeri, MKKS SMP Swasta Layangkan Surat ke DPRD
Azwar Siry, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang

SAWAHAN, METRO
Menindaklanjuti surat masuk ke pimpinan DPRD Kota Padang, Komisi IV menjadwalkan hearing bersama kepala sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta se-Kota Padang.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Azwar Siry membenarkan akan dilakukan hearing atau pertemuan dengan MKKS SMP swasta se-Kota Padang. Rencananya pada Rabu (29/7) mendatang akan dilaksanakan pertemuan untuk mendengarkan aspirasi mereka.

“Pertemuan atau hearing itu dilaksanakan atas surat yang telah masuk kepada pimpinan DPRD Kota Padang pada Jumat (17/7) lalu dari pihak MKKS SMP Swasta,” ujar kader Demokrat, Selasa (21/7).

Dalam pertemuan nanti terang Azwar, Komisi IV tentunya akan terlebih dahulu mendengarkan apa permasalahan yang akan disampaikan oleh pihak MKKS SMP Swasta tersebut. DPRD khususnya Komisi IV merupakan mitra kerja yang salah satunya di bidang pendidikan, tentunya harus menyikapi hal ini.

“Aspirasi yang disampaikan MKKS SMP Swasta se-Kota Padang ini nanti akan ditampung dan secara bersama-sama dengan pihak terkait akan dibahas bagaimana solusinya. Dan keberadaan SMP swasta juga perlu sama-sama diperhatikan,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, kepala sekolah yang tergabung dalam MKKS SMP Swasta se-Kota Padang menyatakan penolakannya terhadap kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) bagi SMP negeri. Sebab, hal tersebut membuat SMP swasta terancam kekurangan atau bahkan tidak dapat murid baru sama sekali.

Dalam rapat yang dilaksanakan para sekolah SMP swasta se-Kota Padang pada Jumat (17/7) lalu di SMP Taman Siswa, mereka sepakat akan menyampaikan problema tersebut ke DPRD Kota Padang dengan melayangkan surat.

Ketua MKKS SMP Swasta se-Kota Padang, Eni Farida mengatakan, sesuai dengan Permendikbud Nomor 44/2019 tentang Sistem PPDB tahun ajaran 2020-2021, sekolah negeri hanya diamanahkan optimalisasi, bukan penambahan rombel.

Ia menilai kebijakan Pemko Padang bersama DPRD untuk menambah rombel di seluruh SMP negeri di Kota Padang itu mengancam eksistensi SMP swasta. “Bisa jadi pada tahun ajaran 2020-2021 ini SMP swasta tidak mendapatkan anak didik,” ujar Eni Farida didampingi Sekretaris MKKS SMP Swasta M Fikar Dt Rajo Magek.

Ia mendesak pemerintah melalui Disdik konsisten terhadap penerapan PPDB. Seperti penerapan umur, jika belum mencukupi umur jangan dipaksakan diterima di sekolah negeri. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional