Close

Tolak Pemecatan Novel Baswedan Dkk, BEM SI Geruduk Gedung KPK, Sampaikan 5 Tuntutan

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dengan Gerakan Selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi di kawasan Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/9).

JAKARTA, METRO–Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dengan Gerakan Selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi di kawasan Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/9). Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap 57 pegawai KPK.

Koordinator Media BEM SI 2021, Muhammad Rais menyampaikan, aksi ini digelar karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengindahkan penyampaian surat yang disampaikan BEM SI. Mereka meminta agar Jokowi membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK.

“Menindaklanjuti dari ultimatum Jokowi yang telah melewati 3×24 jam dari ultimatum dikirimkan, terlihat tidak ada jawaban dari Presiden Jokowi untuk me­nunjukkan keberpihakannya kepada 57 pegawai KPK yang berintegritas, KPK tidak lagi menjadi lembaga negara yang memberantas korupsi, kini berubah menjadi Komisi Perlindungan Korupsi,” kata Rais.

“Bagiamana tidak? pegawai-pegawai jujur telah disingkarkan dengan adanya TWK dengan dalih wawasan kebangsaan hingga timbul fitnah dugaan taliban tanpa alasan,” sambungnya.

Dia memandang, KPK yang seharusnya memberantas korupsi di negeri ini justru di gembosi saat gencar-gencarnya memberantas kasus besar korupsi. Menurutnya, kini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bukan reformasi seperti yang diharapkan.

“Maka dari itu, Aliansi BEM Seluruh Indonesia dengan Gerakan Selamatkan KPK mengajak seluruh Mahasiswa di Indonesia dari sabang sampai merauke dan seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti Aksi Nasional,” tegas Rais.

Dalam orasinya, BEM SI memberikan lima tuntutan. Pertama mereka menuntut agar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencabut surat keputusan pemecatan terhadap 57 pegawai KPK.

“Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK Pimpinan KPK tentang pemberhentian 57 pegawai KPK yang dikeluarkan pada 13 September yang disebabkan oleh TWK cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama,”kata seorang orator yang merupakan anggota BEM SI dengan suara lantang di atas mobil komando, Senin (27/9). (jpg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top