Close

Tolak Kenaikan Harga BBM, Fraksi PKS Walk Out dari Sidang Paripurna

Anggota Fraksi PKS DPR mengangkat poster menolak kenaikan harga BBM saat Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Fraksi PKS memutuskan melakukan walk out dalam sidang yang dipimpin Puan Maharani tersebut. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS

Jakarta, metro–Seluruh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) walk out atau keluar dari ruangan saat sidang paripurna DPR RI digelar Selasa (6/9). Fraksi PKS memilih walk out sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM.

Aksi anggota Fraksi PKS ini bermula saat Ke­tua DPR Puan Maharani selaku pimpinan rapat menanyakan persetujuan pengesahan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021. Ma­yo­ritas menyatakan setuju.

Namun, usai Puan me­ngetuk palu pengesahan, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto menginterupsi rapat paripurna. Mulyanto menyampaikan si­kap PKS yang menolak ke­naikan harga BBM.

 “Interupsi pimpinan dari PKS. Kami ingin sampaikan aspirasi masya­rakat. Dengan ini kami nyatakan bahwa fraksi PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi. Karena ini jelas memberatkan masya­ra­kat. Hari ini, di depan, demo terus-menerus. Kami du­kung demo masyarakat. Ka­renanya kami Fraksi PKS nyatakan walk out dari forum ini,” kata Mulyanto.

Usai Mulyanto mengakhiri interupsinya, sejumlah anggota Fraksi PKS langsung mengangkat kertas sikap penolakan atas kenaikan harga BBM. Di antara mereka terlihat mengangkat kertas ‘PKS Menolak Kenaikan Harga BBM’ sambil berdiri dan berjalan ke luar ruangan.

Melihat sebagian anggotanya walk out, Puan Maharani tak berkomentar apapun perihal itu. Ia ha­nya membatasi anggota agar tidak melakukan interupsi yang tidak terkait de­ngan APBN.

Tak lama kemudian, Puan kembali berbicara, melanjutkan rapat, dan bertanya kepada anggota sidang. “Kita lanjutkan kita dengarkan dulu pendapat akhir Presiden. Kita selesaikan dulu terkait APBN. Saya tanya lagi kepada seluruh anggota, apakah RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2021 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Puan.

 “Setuju,” jawab anggota Dewan yang masih berada di ruangan.

Sementara itu pada waktu yang bersamaan, ratusan buruh dari berbagai aliansi melakukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9). Dalam aksinya mereka menuntut 3 tuntu­tan, yaitu menolak kenaikan harga BBM, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan kenaikan upah UMK 2023 sebesar 10-13 persen. (jpc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top