Close

Tingkatkan Pelayanan Publik dan LAKIP, Pemkab Solsel Gandeng Ombudsman dan BPKP

ACARA—Bupati H Khairunas, didampingi Wabup H Yulian Efi, Sekdakab Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM, Asisten Pemerintahan, dan diikuti oleh seluruh Kepala OPD, Pejabat Administrator, saat acara dimulai.

SOLSEL, METRO–Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Pem­kab Solok Selatan gandeng Ombudsman RI dan BPKP Perwakilan Sumatera Barat dalam rangka Pendampingan Tata Kelola Pela­yanan Publik Yang Baik dan Rencana Aksi Tindak Lanjut atas La­poran Hasil Evaluasi  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ta­hun 2021. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati H Khairunas, didampingi Wabup H Yulian Efi, Sekdakab Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM, Asisten Pemerintahan, dan diikuti oleh seluruh Kepala OPD, Pejabat Administrator, Pe­ngawas dan pelaksana perencanaan, pelayanan dan pengukuran kinerja, yang bertempat di Aula Sarantau Sasurambi, Rabu (27/7).

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh peserta pendampingan yang dalam hal ini adalah Penyelenggara Pelayanan Publik di Pemerintahan Kabupa­ten Solok Selatan tentang seluk beluk memberikan pelayanan yang berkualitas, mulai dari kepatuhan terhadap standar-standar pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana, pengelolaan pengaduan, serta sistem informasi pelayanan publik.

Bupati Solok Selatan, H Khairunas menyatakan bahwa setiap penyelenggaran layanan publik di Solok Selatan harus berkualitas dan berdedikasi untuk melayani. Sebagaimana visi misi yang termaktub dalam RPJMD Solok Selatan, terkait penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, yaitu peningkatan produktifitas aparatur dalam menjalankan layanan publik. “Kita harus bisa menciptakan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga kepatuhan kita terhadap standar layanan publik semakin meningkat sesuai peraturan dan perundang-unda­ngan”, tegas Bupati.

Data Ombudsman RI menyebutkan pada tahun 2019, tingkat kepatuhan Pemkab Solok Selatan dalam menerapkan Standar Pe­layanan Publik masih berada pada tingkat rendah atau zona merah, meningkat pada tahun 2021 menjadi kuning dengan tingkat kepatuhan sedang. Untuk tahun 2022, tingkat kepatuhan apakah me­ningkat menjadi zona hijau / tinggi, atau tetap berada pada area kuning sangat tergantung dengan komitmen bersama. “Seluruh OPD harus berupaya untuk mencapai hal tersebut, butuh kerjasama dan kerja tim, kita tidak mau lagi berada pada predikat paling rendah”, tegas Khairunas. Untuk itu, upaya pemenuhan indikator pelayanan publik sangat penting terkait  kepatuhan terhadap standar pela­yanan publik, ungkasnya.

Sementara itu, Rahmadian Novert, S.Ap., M.P.A, narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Sumbar mengatakan jika tingkat kepatuhan turun dapat dikatakan terjadinya mall administrasi yang tinggi, dengan kepatuhan tinggi maka dapat menekan mall admi­nistrasi dalam memberikan pela­yanan kepada masyarakat. Narasumber BPKP Perwakilan Suma­tera Barat juga menyatakan perbaikan indikator yang harus di­penuhi oleh Pemkab Solok Selatan, seperti sinkronisasi Renstra dengan RPJMD, indikator target kinerja pejabat administrator yang selaras dengan pejabat e­selon II dan sebagainya. (rel/jes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top