Close

Tingkatkan Kopetensi, Bimtek Drafting Digelar di Padangpariaman

IKUTI—Bupati Padangpariaman Suhatri Bur saat mengikuti acara kemarin.

PADANGPARIAMAN, METRO–Bupati Padangpariaman Suhatri Bur meminta kepada semua pihak di lingkungannya agar selalu ting­katkan kompetensi aparatur dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. “Karena itulah kita Pem­kab Padangpariaman sekarang  meng­gelar bimtek legal drafting,” kata Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, kemarin.

Katanya, karena produk hukum adalah dasar dalam menentukan kebijakan dan pengambilan tindakan, maka penting dalam penyusunannya dibutuhkan keahlian, ketelitian dan kehati-hatian. Atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten Pa­dang­pariaman melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pe­nyusunan peraturan perundang-undangan (legal drafting) bagi sekretaris pada perangkat daerah dan kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah.

Kegiatan bimtek yang me­ngu­sung tema melalui bimtek legal drafting, “Mari kita tingkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan,” ujar­nya.

Suhatri Bur mengatakan bahwa sesuai dengan visi dan misi Padangpariaman berjaya (unggul berkelanjutan, religius, sejahtera dan berbudaya), perlu dilakukan langkah-langkah preventif dalam penyusunan peraturan dan regulasi.

Sejalan dengan maksud dan tujuan Bimtek ini, yakni meningkatkan profesionalisme Aparatur di ling­kungan Pemkab Padangpariaman dalam menyusun produk hukum daerah. Artinya, saudara-saudara yang mengikuti bimtek ini, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap produk hukum yang telah dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah . “Melihat beberapa kasus yang pernah terjadi, bahwa ada suatu produk hukum, baik itu peraturan daerah, Peraturan Bupati maupun keputusan bupati yang penyusunannya tidak melalui pro­ses koreksi dan seleksi dari Sekretaris Dinas dan pejabat terkait. Sehingga, akan dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Karena itu diharapkan, dengan adanya Bimtek ini, permasalahan tersebut dapat diminimalisir dan tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Bupati menambahkan, bahwa seiring dengan akan berakhirnya tahun Anggaran 2021, masing-ma­sing OPD akan mengusulkan kem­bali propemperda tahun 2022. Bupati juga mengharapkan, usulan tersebut harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat, program strategis pemerintah pusat, dan merujuk kepada perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan yang paling utama adalah, penyiapan aturan itu untuk mendukung program Padangpariaman berjaya.

“Tentunya, seluruh OPD dapat bersinergi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam penyusunan Peraturan Perundang-unda­ngan tersebut. Karena saat ini banyak prosedur yang harus dilalui, seperti dalam penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan diatasnya maupun yang sejajar. Begitu juga dalam teknik penulisannya, harus berpedoman kepada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Ricky Zakaria menyampaikan dalam laporannya terkait tujuan dan latar belakang pelaksana­an bimtek ini. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dimana dijelaskannya, yang dimaksud dengan produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan dan Keputusan. Yang tertinggi adalah Peraturan Daerah (Perda), kemudian Peraturan Kepala Daerah (Perbup/Perwako), Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD. Sementara produk hukum berbentuk Keputusan diantaranya Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD.

“Untuk menyamakan persepsi terhadap pentingnya teknik pe­nyusunan produk hukum daerah dan lebih memahami tugas pe­rangkat daerah dalam perencanaan penyusunan produk hukum daerah, melalui tahapan perencanaan, pe­nyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan dilakukan oleh pemrakarsa yaitu Perangkat Daerah,” ujarnya. (efa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top