Menu

Tindaklanjuti Kunjungan Wapres RI dan Sejumlah Menteri, Gubernur Pimpin Rakor

  Dibaca : 60 kali
Tindaklanjuti Kunjungan Wapres RI dan Sejumlah Menteri, Gubernur Pimpin Rakor
PIMPIN RAKOR— Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah memimpin rapat koordinasi bersama Bupati/Wali Kota se-Sumbar, Sabtu (17/4) di Auditorium Gubernuran.

PADANG, METRO
Beberapa pekan lalu Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sudah dikunjungi Wakil Presiden (Wapres) RI, Maaruf Amin dan sejumlah menteri serta pimpinan lembaga negara. Sebut saja Ketua OJK Pusat, Menteri Perdagangan, Menteri BPN/Bappenas dan Menteri Pertanian lalu Menteri Kesehatan.

Dari kunjungan tersebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan tindaklanjut bersama Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten kota. “Salah-satunya kunjungan Menteri BPN/Bappenas yang berkaitan dengan rencana pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik mulai tahun 2022 sampai 2024,“ ungkap Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat rapat koordinasi bersama Bupati/Wali Kota se-Sumbar, Sabtu (17/4) di Auditorium Gubernuran.

Mahyeldi Ansharullah mengingatkan, di tahun 2021 ini memulai tahap pengurusan izin lahan dan hutan lindung, agar segera bisa diselesaikan, sesuai rencana tahun 2022 sampai 2024. Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik dengan kontruksi yang pendanaannya bersumber melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

“Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar segera menyiapkan surat Gubernur ke Menteri BPN/Bappenas untuk permohonan pembiayaan dengan SBSN. Mudah-mudahan, Insya Allah dengan dukungan kita semuanya pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik bisa diselesaikan,” pinta Mahyeldi Ansharullah.

Mahyeldi Ansharullah mengatakan, ada beberapa hal yang membuat jalur Sitinjau Lauik saat ini tidak layak. Terutama dari aspek keselamatan. Dengan pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik nanti selain dapat mengatasi masalah aspek keselamatan dan juga mendukung kelancaran lalu lintas penumpang logistik. “Kemarin sudah terjadi peristiwa kecelakaan tabrakan beruntun sebanyak tujuh kendaraan. Di setiap kejadian-kejadian langsung kita kirim ke Kementerian BPN/Bappenas,” ungkapnya.

Mahyeldi Ansharullah juga mengatakan mengenai kelanjutan pembangunan Main Stadion di Sikabu Kabupaten Padangpariaman, yang telah dimulai pembangunannya semenjak tahun 2015 lalu. Stadion tersebut rencananya juga akan dikembanhgkan menjadi Sport Center untuk piala dunia. Karena itu, maka perlu diprioritaskan pembangunannya. “Anggaran pembangunan lanjutannya membutuhkan dana lebih kurang Rp1,3 triliun dari dukungan APBD Sumatera Barat. Dengan situasi dan kondisi saat ini, tentu ada keterbatasan. Karena keterbatasan itu, kita merencanakan pembangunan ini melalui konsep SBSN,” ungkapnya.

Sehingga nanti konsekuensinya, pembangunan ini akan diserahkan kepada pemerintah pusat, sesuai dengan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2011. “Sehingga pembiayaan dan pengelolaanya ditangani oleh pusat, untuk ini tentu perlu langkah-langkah ke depannya melalui Bappeda Provinsi Sumbar,” ujarnya.

Mahyeldi Ansharullah juga menyebutkan dirinya bersama menteri juga sudah meninjau Danau Maninjau. Danau ini merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang perlu segera diselamatkan dan pulihkan kondisinya.

Sehingga nantinya, Danau Maninjau ini akan dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat Sumbar, khususnya Kabupaten Agam. “Alhamdulliah kawasan ini sudah masuk dalam kawasan strategis nasional sebagai danau terindah di dunia. Dengan dasar ini kita mendorong kepastian regulasi mengenai leading sektor danau. Termasuk menjadi tugas yang jelas kepada semua kementerian dan lembaga, sesuai kewenangan pusat dan daerah, mengenai tata ruang dan zonasinya,” sebutnya.

Melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar bersama Pemerintah Kabupaten Agam, Mahyeldi Ansharullah meminta agar dapat mempercepat penyusunan tata ruang serta pengendalian ruang di kawasan danau tersebut.

Mahyeldi Ansharullah juga mengatakan, juga ada beberapa kunjungan Menteri Bappenas yang perlu ditindaklanjuti. Seperti, pembangunan monumen Bela Negara Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang merupakan bagian penting dalam perjuangan sejarah Indonesia. Monumen ini sebagai salah satu bentuk penghargaan memeringati Hari Bela Negara yang ditetapkan pada 19 Desember.

“Guna percepatan pembangunan monumen Bela Negara PDRI tersebut, kita meminta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar agar segera menyusun grand design pembangunan yang dilengkapi dengan memperjelas peran dan fungsi dari masing-masing instansi terkait,” pintanya.(fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional