Menu

Tiga Tahun Perda tentang Narkoba Tanpa Perwako

  Dibaca : 128 kali
Tiga Tahun Perda tentang Narkoba Tanpa Perwako
Armen Faidal

PAHLAWAN, METRO
Setelah disahkan Peraturan Daerah (Perda) Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Nomor 12 tahun 2017 tentang Narkoba sejak tiga tahun silam, hingga kini tak kunjung ada Peraturan Walikota (Perwako) yang mengatur. Akibatnya, Perda Nomor 12 tahun 2017 “bak karakok di ateh batu” (hidup segan mati tak mau).

Meski, DPRD Kota Payakumbuh terus mendorong Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menerbitkan Peraturan Walikota terkait Perda Nomor 12 tahun 2017 tentang Narkoba. Namun, entah apa yang menjadi kendala sehingga sampai akhir tahun 2020 ini belum tampak ada tanda-tanda akan lahirnya Perwako sebagai pendukung pelaksanaan Perda tentang narkoba.

Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Armen Faidal, SH, terus mendorong lahirnya Perwako terkait Perda Nomor 12 tahun 2017 tentang Narkoba. Walau Perda tentang Narkoba ini tidak lahir dimasa jabatannya, Namun Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Demokrat ini juga tidak ingin Perda yang sudah dilahirkan secara bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi tidak didukung oleh Peraturan Walikota.

“DPRD mendorong Pemerintah Kota untuk menerbitkan Perwako. Namun, kita perlu cari tahu juga permasalahannya. Karena, perda ini disahkan pada periode dewan sebelum kami dilantik. Tentu saya tidak mengetahui dengan pasti Sebab musabab belum ada perewako dari perda dimaksud. Meski begitu, insyaAllah saya akan telusuri secepatnya baik secara pribadi, maupun secara resmi melalui rapat kerja dengan pemko,” ucap Politisi Demokrat ini ketika ditanya Wartawan terkait Perda No 12 tahun 2017 tentang Narkoba.

Disampaikannya, pengesahan perda No 12 tahun 2017 tentang Narkoba tentu diperlukan. Sehingga, kehadiran Perda itu setelah dilakukan pengkajian yang cukup mendalam baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD serta para pemangku kepentingan, sehingga lahirlah Peraturan Daerah. “Secara umum kita semua tentu faham bahwa disahkannya perda itu berarti dibutuhkan. Sesuai kajian DPRD bersama Pemko. Apalagi membuat satu perda memakai biaya juga,” sebutnya.

Kepala BNN Kota Payakumbuh AKBP Sarminal, SH.M.Hum kepada wartawan pada acara press releise akhir tahun 2020 mengakui bahwa Perda nomor 12 tahun 2017 tentang Narkoba belum memiliki Perwako. Padahal, sebutnya sudah berusia Tiga tahun sejak disahkan oleh Pemko bersama DPRD Kota Payakumbuh. Meski begitu dirinya tidak mengetahui secara pasti apa kendalanya sehingga belum ada Perwako. “Perda sudah ada, tinggal Perwakonya yang kita tunggu,” sebutnya kepada wartawan.

Disampaikan Sarminal didampingi Deni Azhar, meski belum lahir Perwako, namun setidaknya Kota Payakumbuh sudah memiliki Perda tentang Narkoba. “Kalau Kota Payakumbuh sudah ada Perdanya, untuk daerah lain seperti Limapuluh Kota belum ada,” jelasnya dihadapan awak media.

Dia juga menyampaikan dengan adanya Perda yang dikuatkan dengan Perwako maka Pemerintah Daerah bisa menganggarkan kegiatan untuk pencegahan peredaran gelap narkoba. “Dengan adanya Perwako nanti maka bisa dianggarkan untuk kegiatan, sehingga tiap kelurahan bisa membuat kegiatan baik itu penyuluhan, edukasi atau kelurahan bersih narkoba, bisa membuat pelatihan dan berbagai kegiatan untuk menjauhkan generasi muda dari jerat narkoba,” terangnya.

Pemko Payakumbuh melalui Kepala Kesbangpol Kota Payakumbuh Budy D Permana, menyebut hingga kini memang belum ada Perwako terkait Perda Nomor 12 tahun 2017 tentang Narkoba, namun dikatakannya, tanpa Perwako kegiatan sinergi fasilitasi dari Pemerintah Pusat, Pemko Payakumbuh hingga Kelurahan telah berjalan dengan baik.

“Akan dibahas oleh Pemko. Dan sinergisitas dari kegiatan tidak terhambat dengan belum adanya Perwako, dan Perda sudah ada. InsyaAllah kita baru daerah yang memiliki Perda tentang Narkoba ini. Dan kita tetap dapat melakukan pemberian reward kepada penegak hukum atas prestasi menggagalkan peredaran gelap narkoba, ini bukti sinerisitas kegiatan berjalan dengan baik, dan itu bisa dilakukan melalui SK Walikota,” sebutnya.

Budy D Permana, mengatakan Perda tentang Narkoba tidak seperti “karakok di ateh batu”, karena menurut pria yang dekat dengan awak media ini, Perda sudah disahkan berarti sudah dapat berjalan dan diterapkan. “Tidak seperti itu. Perda sudah dapat dilaksanakan, Perwako sinergisitas dari kegiatan. Dan kita tetap memfasilitasi kegiatan P4GN,” sebutnya. (us)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional