Menu

Tiga Ranperda Disepakati, Gubernur Sampaikan RKUA PPAS 2022

  Dibaca : 152 kali
Tiga Ranperda Disepakati, Gubernur Sampaikan RKUA PPAS 2022
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi.

PADANG, METRO–Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menye­tujui tiga Rancangan Pe­raturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna, Selasa (3/8/2021).

Salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) 2021-2026 yang pembahasannya berjalan sangat alot.Rapat paripurna tersebut dipimpin Ke­tua DPRD Provinsi Sumbar Supardi dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Mah­yeldi.

Bersama Ranperda RP­JMD, dua Ranperda lainnya yang ditetapkan adalah Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

 Sementara itu, dua Ran­perda yang disampaikan oleh gubernur ke DPRD adalah Nota Pengantar Rancangan Kebijakan U­mum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUA PPAS) AP­BD tahun 2022 dan Ranperda tentang Mars Sumatera Barat.

 Membuka rapat pari­purna menegaskan, tiga Ranperda yang disepakati untuk disetujui untuk dite­tapkan menjadi Perda, telah melalui serangkaian mekanisme. Bahkan, pembahasannya sangat alot, terutama tentang RPJMD.

 “Tujuan dari pemba­hasan yang detail dan teliti adalah agar Perda yang ditetapkan menjadi produk hukum daerah benar-benar bisa diaplikasikan dan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam mencapai tujuan kesejahteraan ma­syarakat dan kemajuan daerah,” kata Supardi.

 Sementara untuk Perda Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, menurut Supardi adalah sebagai payung hukum untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam seluruh akses. Sebagai bentuk ketegasan pemerintah bahwa disabi­litas juga memiliki hak yang sama, tak ada intimidasi dan diskriminasi.

 Terkait Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, menurut Supardi adalah untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan terhadap masya­rakat nelayan.

Perda tersebut memberikan ruang kepada ma­syarakat nelayan untuk mendapatkan berbagai akses dari pemerintah seperti pelatihan, serta berbagai program lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan keteram­pilan.

 Dalam kesempatan itu, Supardi juga menegaskan terkait pengajuan nota R­KUA PPAS APBD tahun 20­21. Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk mampu mengakomodir program-program prioritas pembangunan ke da­lam kebijakan. Sehingga, rencana anggaran pembangunan daerah bisa sinkron dan bersinergi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah yang dituangkan di dalam RPJMD.

 Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah menuntaskan pembahasan ke tiga Ranperda sehingga bisa disepakati untuk ditetapkan menjadi Perda. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menyampaikan Perda tersebut ke Kementerian Dalam Negeri.

 Tiga Perda yang telah ditetapkan ini akan segera disampaikan ke Kemen­dag­ri untuk dievaluasi. Ka­mi mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah membahas secara cermat muatan Ranperda dalam rangka melahirkan produk hukum daerah yang berkualitas,” kata Mahyeldi.

 Mahyeldi juga berha­rap, pembahasan RKUA PPAS APBD tahun 2022 dapat berjalan lancar. Sehingga bisa dituntaskan sesuai alokasi waktu untuk selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD tahun 2022 nantinya. (hsb)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional