Close

Tiga Fraksi Tarik Kembali Usulan, Hak Angket Surat Bertanda Tangan Gubernur Minta Sumbangan Akhirnya Kandas

RAPAT PARIPURNA—Suasana rapat paripurna DPRD Sumbar terkait penyampaian usulan hak angket surat bertanda tangan Gubernur Sumbar minta sumbangan, Senin (10/1).

PADANG, METRO–Pengusulan hak angket terkait surat sum­bangan bertanda tangan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah beberapa waktu lalu akhirnya kandas dan tidak bisa dilanjutkan.  Hal tersebut dikarenakan adanya sejumlah fraksi maupun anggota pengusul yang menarik kembali usulannya.

Penarikan diri ketiga fraksi itu disampaikan Ke­tua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Supardi dalam rapat paripurna pe­nyam­paian usul hak ang­ket, Senin (10/1) di DPRD Sumbar.

“Penggunaan hak ang­ket tidak dalam kapasitas menjatuhkan kepala da­erah, akan tetapi meru­pakan upaya DPRD untuk perbaikan penye­leng­ga­raan pemerintah da­erah,” ujar Supardi.

Menurut Supardi, apa­bila pengajuan hak angket dihambat ini menunjukkan sudah hilangnya kepe­du­lian terhadap ter­se­leng­garanya pemerinta­han baik­ dan bersih di Sumbar.

“Dalam pasal 106 ayat 3 undang- undang nomor 23 tahun 2014 hak angket merupakan penyelidikan terhadap kebijakan daerah luas dan berdampak bagi masyarakat yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Supardi

Lanjut Supardi, dua kebijakan yaitu masalah kebijakan Pemda penerbitan surat permintaan partisipasi dan kontribusi penerbitan buku profil Provinsi Sumbar Madani unggul dan berkelanjutan serta kebijakan penerbitan surat himbauan pemanfaatan ruang promosi penerbitan buku Sumatera Barat out look, karena kebijakan pemerintah daerah diduga bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

“Dua kebijakan pemerintah daerah diduga melanggar peraturan perundang- undangan, khususnya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Usul hak angket diajukan para pengusul tidak memenuhi ketentuan pasal 115 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2014 yaitu diusulkan paling sedikit 10 orang anggota dan lebih dari dua fraksi,” ujar Supardi

Dijelaskan Supardi, 3 fraksi pengusul menarik kembali usulannya sebelum hak angket memperoleh keputusan rapat paripurna. Dengan ditariknya kembali usul penggunaan hak angket oleh para pengusul, maka penggunaan hak angket DPRD tidak dapat dilanjutkan kembali, karena tidak lagi memenuhi syarat untuk dilanjutkan sebagai usul hak angket DPRD.

“Para pengusul perlu menyiapkan jawaban dan pandangan disampaikan fraksi- fraksi sesuai agenda DPRD ditetapkan dalam Bamus, 24 Januari 2022,” ujar Supardi.

Sepeti diketahui sebelumnya ada 17 anggota DPRD Sumbar yang terdiri dari empat fraksi yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB, Fraksi Nasdem serta Fraksi Demokrat sebagai pengusul hak angket tersebut.

Dari keempat fraksi tersebut, tiga fraksi yakni fraksi Gerindra, fraksi PDI Perjuangan dan PKB serta fraksi Nasdem menyatakan menarik kembali usulannya. Sementara hanya Fraksi Demokrat yang bertahan dengan usulan hak angket tersebut. (hsb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top