Menu

Tidak Kantongi Rekomendasi Disbudpar, Ratusan Rumah Makan Diragukan?

  Dibaca : 78 kali
Tidak Kantongi Rekomendasi Disbudpar, Ratusan Rumah Makan Diragukan?
Arfian

JATI, METRO – Restoran dan rumah-makan yang beroperasi di Kota Padang, jumlahnya mencapai ratusan. Namun, dari jumlah yang banyak tersebut, hanya ada 52 rumah makan dan restoran yang keberadaanya di rekomendasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Padang.

Untuk mendapatkan rekomendasi itu, pemilik rumah makan/restoran harus melengkapi fasilitas. Ini agar kepuasan pengunjung terlihat dan usaha yang dibuka pemilik laris manis serta ramai oleh konsumennya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Padang, Arfian mengatakan pengusaha rumah makan dan restoran yang belum terekomendasi diminta menyediakan toilet, tempat shalat, tempat sampah dan lokasi parkir yang luas. Supaya kenyamanan pengunjung ada dan konsumen yang datang tidak resah.

“Total rumah makan dan restoran yang belum direkomendasi sangat banyak. Saya kurang hafal jumlahnya. Yang jelas pemilik diminta menyempurnakannya,” ujarnya pada, Kamis (19/9).

Soal izin operasional dari rumah makan dan restoran yang akan dibuka lanjutnya prosesnya ke DPMPTSP, jika usai pengurusannya barulah Disbudpar yang mengeluarkan rekomendasinya.

Ia mengaku mengapresiasi kepatuhan pengusaha rumah makan dan restoran yang beroperasi di Kota Padang. Karena diantara mereka tidak ada yang nakal dan tidak melanggar aturan.

“Kita meminta kepada pengusaha rumah makan dan restoran untuk menjalankan aturan yang ada, sebab feedback-nya juga untuk mereka,” ucap Mantan Kabag Pemerintahan Setdako Padang ini.

Untuk bisa membedakan rumah makan yang belum mendapat rekomendasi dari Disbudpar, cukup melihat stiker yang ditempel di bagian depan pintu masuk. Bagi rumah makan yang sudah mengantongi rekomendasi, dinas Kebudaayaan dan Pariwisata Kota Padang telah menempeli pintu masuknya dengan stiker. Bagi yang tidak, maka stiker tersebut tidak akan ditemui. Dan bagi rumah makan yang tidak memiliki rekomendasi, bisa diragukan pelayananya kepada konsumen. Baik dari segi harga makanan, kebersihan dan faktor penunjang lainnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Padang, Miswar Djambak mengatakan seharusnya pemerintah kota Padang baru bisa mengeluarkan rekomendasi untuk rumah makan dan restoran itu jika pemiliknya taat membayar pajak ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang. Sementara untuk kriteria lainnya bisa saja menyusul keberadaannya.

“Saat ini kita tidak mengetahui mana restoran dan rumah makan yang patuh pada kewajiban membayar pajak. Untuk itu, kita meminta Dispenda mendatanya dengan detail, agar dapat diketahui hasilnya,”tegas Mizwar Jambak. Ia juga menggharapkan, pengawasan dari instansi terkait supaya berapa pendapatan yang masuk dapat diketahui dan target yang diberikan pada Bapenda terealisasi maksimal. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional