Menu

Terlalu Maju Soal Aset, DPRD Siap Panggil Bupati

  Dibaca : 96 kali
Terlalu Maju Soal Aset, DPRD Siap Panggil Bupati
WAWANCARA—Khairul Apit, Marsanova Andesra, Afri Yunaldi saat diwawancarai wartawan soal aset Pemkap Lima Puluh Kota di Kota Payakumbuh.

LIMAPULUH KOTA, METRO
Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Khairul Apit, ingatkan Bupati Safaruddin Dt Bandaro Rajo, terkait aset Pemkap bekas Kantor Bupati Lima Puluh Kota, di Kota Payakumbuh. Bila terlalu maju, DPRD akan panggil bupati. “Kita ingatkan bupati, jika bupati terlalu agresif membahas soal penyerahan aset milik Kabupaten Limpuluh Kota ini, DPRD akan memanggil bupati,” terang Khairul Apit, kepada Wartawan, saat ditanya terkait hebohnya diperbincangkan soal pemindahan aset tanah eks kantor Bupati Lima Puluh Kota, akhi-akhir ini di Luak Limo Puluah, Selasa (20/4).

Bahkan, Khairul Apit, yang menolak mentah-mentah pemindahan aset tanah bekas kantor bupati Lima Puluh Kota yang terletak di Jalan Sudirman, Kota Payakumbuh itu, mengibaratkan dengan cerita legendaris Tangkuban Perahu, Sangkuriang. Mengingat, kata Khairul Apit, Kota Payakumbuh itu dilahirkan dari rahim Kabupaten Lima Puluh Kota.

“Tahu tentang cerita legenda Sangkuriang. Kita tidak ingin Pemko Payakumbuh menjadi seperti itu. Pasalnya, Kota Payakumbuh itu dilahirkan dari rahim Kabupaten Limapuluh Kota. Jadi jangan di rongrong soal aset itu,” sebut Apit.

Dikatakan Khairul Apit, selama ini DPRD Kabupaten Limapuluh Kota hanya diam tak menyikapi isu soal aset, bukan berarti DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tidak peduli terkait aset milik Kabupaten Limapuluh Kota itu.

Tapi ketika Walikota Riza Falepi bersama DPRD Kota Payakumbuh terlihat sangat agresif ingin menguasai aset eks kantor Bupati Limapuluh Kota, dan bahkan pihak DPRD Kota Payakumbuh sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang aset Pemkab Limapuluh Kota, kami DPRD Limapuluh Kota tidak tinggal diam. DPRD Limapuluh Kota juga akan membentuk Pansus untuk membahas soal aset Pemkap yang ada di Kota Payakumbuh itu.

“Saya tegaskan, tidak semudah itu bagi bupati dan walikota bisa mengalihtangankan aset Pemkab Limapuluh Kota, khususnya terhadap tanah eks kantor Bupati. Apalagi Walikota Payakumbuh Riza Falepi sempat mengeluarkan statemen di media bahwa, pengalihan aset tersebut tidak perlu melibatkan DPRD. Artinya, cukup antara Bupati dengan Walikota saja. Langkah-langkah yang diambil Walikota Payakumbuh Riza Falepi dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengambil alih aset milik Limapuluh Kota, termasuk sampai dibentuknya Pansus oleh DPRD Kota Payakumbuh sangat kami sesalkan, ” ujar Khairul Apit.

“Silahkan saja kalau pengambilalihan aset itu hanya kewenangan Bupati dan Walikota saja. Silahkan, kalau memang bisa, tanpa melibatkan DPRD,” tantang Khairul Apit.

Dia juga menyesalkan, terkait statemen Bupati Lima Puluh Kota, yang menyatakan aset milik Limapuluh Kota milik bersama. “Aset Limapuluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh itu adalah milik Kabupaten Limapuluh Kota, dan bukan milik bersama. Kami minta Pemkab Limapuluh Kota dan Pemko Payakumbuh, khususnya pihak DPRD Kota Payakumbuh jangan terlalu agresif ingin mengambil alih soal aset milik Kabuppaten Limapuluh Kota,” ulas Khairul Apit.

Sementara itu pernyataan tegas disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Limapuluh Kota, Marsanova Andesra, sudah mempertanyakan soal pengambilalihan aset itu kepada Bupati. Dan bupati sudah memberikan jawaban, belum mengubris keinginan Pemko Payakumbuh soal pengambilalihan aset tersebut.

“Saya menyesalkan sikap Walikota Payakumbuh Riza Falepi yang menyatakan penyerahan aset milik Pemkab Limapuluh Kota itu tidak perlu melibatkan DPRD. Sebagai orang hukum, saya ingin menyatakan bahwa Walikota harus paham dengan pemerintahan. Pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif,” ujar Andes.

Andes juga menyatakan, bicara persoalan aset jangan hanya membaca PP 17/2014 saja, tapi baca juga perubahannya PP 28/2020. Andes juga menyayangkan sikap DPRD Payakumbuh yang membentuk Pansus soal aset.

“Yang punya aset Pemkab Limapuluh Kota, kok DPRD Kota Payakumbuh malah bikin Pansus, heran saya,” ujar Andes.

“Jika Pemko Payakumbuh bersama DPRD ngotot ingin mengambilalih aset ini, ayo tantang kita bedat terbuka,” ucapnya dengan nada keras menyayangkan pernyataan Wali Kota di media terkait aset. Soal aset ini, pungkas Andes, jika dibicarakan secara baik-baik, tentu akan ada jalan keluarnya.

Sementara itu anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota, Afri Yunaldi juga menyatakan sikap yang sama. Menurutnya, tidak semudah itu mengambilalihkan soal anset milik Pemkab Limapuluh Kota. “Kami dari Fraksi Partai Golkar akan mempertahan aset milik Kabupaten Limapuluh Kota ini, karena aset eks kantor Bupati Limapuluh Kota itu punya nilai sejarah,” pungkas Afri Yunaldi. (uus)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional