Menu

Terkait Seleksi  CPNS 2022, P2G Kritisi Kebijakan Pemerintah

  Dibaca : 147 kali
Terkait Seleksi  CPNS 2022, P2G Kritisi Kebijakan Pemerintah
MENUNGGU—Para guru menunggu dengan cemas terkait seleksi CPNS 2022.

JAKARTA, METRO–Perhimpunan Pendi­di­kan dan Guru (P2G) meng­kritisi kebijakan peme­rintah terkait seleksi CPNS 2022. Koordinator Nasional (Kor­nas) P2G Satriwan Salim mengatakan, ada Surat MenPAN-RB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021 ditujukan kepada para kepala daerah. Di surat itu secara jelas dise­butkan pengadaan apa­ratur sipil negara (ASN) tahun 2022 hanya untuk pegawai pemerintah de­ngan perjanjian kerja (PP­PK). Tidak ada pengajuan formasi untuk guru PNS

“Ini membuat para gu­ru dan calon guru kecewa berat. Inti surat menPAN-RB adalah pemerintah kem­bali tidak akan membuka lowongan guru PNS pada 2022,” kata Satriwan di Jakarta, Jumat (20/8). Me­nurut Satriwan, surat men­PAN-RB tersebut sedang ditindaklanjuti oleh daerah-daerah untuk persiapan pengusulan formasi ASN tahun 2022 nanti. P2G men­dapatkan bukti dokumen surat menPAN-RB antara lain dari Badan Kepega­waian Daerah (BKD) Pro­vinsi Jawa Timur, BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir, dan Sekretariat Daerah Kabu­paten Muara Enim.

Surat edaran itu pada intinya mengumumkan dan memerintahkan ke­pada jajaran Pemda sete­mpat bahwa pengadaan ASN pada 2022 hanya un­tuk PPPK, tidak ada formasi guru PNS. P2G, sebagai salah satu organisasi guru tingkat nasional, men­da­patkan banyak laporan keluhan sebagai respons dari para guru honorer termasuk mahasiswa ke­guruan di Lembaga Pendi­dikan Tenaga Kepen­didi­kan (LPTK) mengenai surat menPAN-RB tersebut.

“Kami cemas dan kha­watir sekali, surat men­PAN-RB menjadi dasar Pemda tidak mengusulkan formasi guru PNS pada 2022,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Satri­wan, para guru honorer sudah sangat bersabar, sebab selama 2021 peme­rintah juga tidak merekrut guru PNS, hanya PPPK. Itu pun tidak sesuai janji yang sudah terlontar. “Mas Na­diem hanya mampu me­nampung sekitar 536 ribu formasi yang belum tentu lulus semua, akhirnya janji manis merekrut 1 juta guru PPPK gagal,” kritik Sa­tri­wan.

Dia melanjutkan, ke­putusan ini sama saja me­nabung masalah atas ke­kurangan guru secara na­sional. Sebab guru PPPK hanya solusi sementara, bukan bersifat long term. Kekurangan guru ASN ti­dak akan bisa terpenuhi sampai kapan pun, sebab masa kontrak guru PPPK dibatasi 5 tahun saja. Tidak sampai usia pensiun se­perti guru PNS hingga 60 tahun. “Jika pengadaan semua guru berstatus PP­PK, berpotensi me­ng­gang­gu keberlangsungan pen­didikan nasional,” tegas Satriwan Salim. (esy/jpnn)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional