Menu

Terkait Pemberhentian Dodi Hendra, Vino Oktavia Menilai  Aneh dan Janggal

  Dibaca : 121 kali
Terkait Pemberhentian Dodi Hendra, Vino Oktavia Menilai  Aneh dan Janggal
JALUR HUKUM—Dodi Hendra didampingi kuasa hukumnya Vino Oktavia akan menempuh jalur hukum terkait keluarnya rekomendasi BK.

SOLOK, METRO–Selaku ketua kuasa hu­kum yang ditunjuk Dodi Hendra, Vino Oktavia ber­pendapat kejanggalan ter­sebut terlihat dari salah satu dasar yang digunakan untuk melahirkan reko­mendasi itu menggunakan laporan dugaan tindakan pelanggaran yang dila­kukan kliennya ketika men­jadi anggota DPRD tahun 2019. Padahal Dodi Hendra baru menjadi ketua DPRD sejak 13 Februari 2020.

Bahkan Vino mengung­kapkan, keputusan BK DP­RD Kabupaten Solok sudah bisa diprediksi sejak awal, karena menurut anali­sa­nya, memang hal itu sudah direncanakan, didesain dan ditargetkan sejak awal.

Untuk itu, Dodi Hendra melalui tim kuasa h­u­kum­nya, akan mengusut tuntas seluruh kejanggalan dan potensi pelanggaran yang terjadi sekaitan lahir­nya rekomendasi BK ter­sebut.

“Kita akan mempelajari mulai dari proses penga­juan mosi tidak percaya, sampai lahirnya reko­men­dasi dari BK untuk pem­berhentian ketua DPRD Solok. Jika dalam pro­ses­nya ditemukan perbuatan melanggar hukum dan me­rugikan hak-hak klien kami sebagai ketua DPRD, tentu akan kita tempuh jalur hukum,” tegasnya didam­pingi Dodi Hendra.

Pihaknya menegaskan, sampai hari ini, Dodi Hen­dra masih secara sah men­jabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Solok, karena proses rekomendasi yang dilakukan BK masih dalam proses dan belum berke­kuatan hukum tetap.

Setidaknya, ulas Vino, belum ada keputusan Gu­benur Sumatra Barat yang memberhentikan Dodi Hen­dra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok. Ten­tu­nya, hak-hak dan fungsi Dodi Hendra sebagai ketua DPRD masih berlaku.

Dalam kasus ini lanjut Vino akan ada kejutan-kejutan yang akan muncul. Dan dinamika ini meru­pakan salah satu bentuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Kabupaten Solok dan bukan sekedar kepentingan pribadi.

Rekomendasi pember­hentian Dodi Hendra seba­gai Ketua DPRD Kabu­pa­ten Solok disampaikan ju­ru bicara BK, Dian Ang­graini dalam rapat pari­purna, Jum’at (20/8/) lalu. Sidang dipimpin Wakil Ke­tua Ivoni Munir dan di­hadiri Wakil Bupati, Jon Firman Pandu.

Dalam laporan BK di­sebutkan, Dodi Hendra sebagai terlapor dinilai tidak menjalankan kewa­jiban sesuai undang-un­dang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedu­dukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014.

Dalam penyampaian rekomendasi tersebut di­sam­paikan Dian Anggraini dihadapan sidang pari­purna, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pe­la­por, saksi-saksi, bukti/petunjuk dan keterangan terlapor serta keterangan ahli, saudara Dodi Hendra tidak menjalankan kewa­jiban sebagaimana dimak­sud dalam Pasal 373 junto Pasal 401 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam hal itu, per­buatan Dodi Hendra se­bagai Ketua DPRD Kabu­paten Solok juga dinilai Badan Kehormatan me­ngandung pelanggaran terhadap Hukum.

Selain itu, Dodi Hendra juga diputuskan telah me­lakukan pelanggaran se­dang, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan DPRD Kabu­paten Solok Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Solok.

Atas dasar dasar ter­sebut, BK nenjatuhkan sank­si dengan Merekomen­dasi­kan Pemberhentian Jaba­tan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok Periode 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20  Peraturan DPRD Kabu­paten Solok Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Solok. (vko)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional