Close

Terima KIK Kementerian Hukum dan HAM

TERIMA— Wakil Bupati Padangapriaman Suhatri Bur saat terima penghargaan.

PDG.PARIAMAN, METRO–Wakil Bupati Padangpariaman Rahmang, kemarin, menyatakan Pemkab  Padangpariaman menerima sertifikat kekayaan intelektual komunal (KIK) dari Kementrian Hukum dan HAM, atas usulan Ekspresi Budaya Tradisional Badabuih, dengan Nomor Pen­catatan EBT1320­2200­023 sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Padangpariaman dengan kategori beladiri.

Sertifikat  diserahkan  Razilu Inspektur Jenderal Kementrian Hukum dan HAM dalam kegiatan promosi dan diseminasi Ke­kayaan Intelektual Komunal (KIK) dengan tema, Pemberdayaan KIK sebagai penunjang program pemulihan ekonomi daerah.

Wakil Bupati Padangpariaman Rahmang di­dam­pingi oleh Suhatman Ke­pala Bidang Kebuda­yaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padangpariaman, mengucapkan terima kasih kepada Kementrian Hukum dan HAM dan sangat mengapresiasi kegiatan ini.

“Terima kasih kepada Kementrian Hukum dan HAM, karena kegiatan seperti ini sangat bermanfaat untuk pelestarian budaya daerah,’” katanya.

Dia menambahkan bah­wa Kekayaan Intelektual Komunal bukan hanya terkait seni dan budaya saja, tetapi mencakup seluruh hak cipta (teknologi, sain, seni budaya) dan sebagainya, yang harus men­­dapatkan hak paten bagi pemiliknya. Disamping dipatenkan, budaya harus dilestarikan.

“Alhamdulillah, dengan dipatenkannya badabuih sebagai budaya Padangpariaman kita punya tanggungjawab besar untuk melestarikannya,” ungkap Rahmang yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pa­dangpariaman ini.

Senada dengan itu, Suhatman Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pa­dangpariaman mengung­kapkan bahwa di Padangpariaman banyak KIK yang belum didaftarkan. Namun katanya, kusus di bidang kebudayaan secara bertahap telah daftarkan.

“Sebagian telah didaf­tar­kan, baik melalui Kemenkumham di KIK, maupun melalui Kemdikbud dan Ristek dengan penetapan nilai budaya dan cagar budaya tahun 2021 seperti malamang dan gandang tasa telah di tetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari Pa­dangpariaman,” ujarnya.

Dalam acara tersebut, di serahkan sebanyak  41 sertifikat. Sertifikat disediakan oleh Kementrian Hukum dan HAM untuk paten merek seni budaya dan karya cipta. Enam sertifikat untuk seni budaya yang masing-masing didapat oleh Padangpariaman, Ka­bupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Kemudian 35 sertifikat lagi, diberikan untuk paten kelompok (pelaku usaha) dan personal. (efa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top