Menu

Terima Aspirasi Nelayan Pasie Nan Tigo, Andre Sampaikan ke Menteri KP

  Dibaca : 160 kali
Terima Aspirasi Nelayan Pasie Nan Tigo, Andre Sampaikan ke Menteri KP
BERDIALOG— Andre Rosiade berdialog dengan nelayan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Kototangah di lokasi penjualan ikan Pasie Sabalah.

PASIE NAN TIGO, METRO
Meski berada di Komisi VI DPR RI yang lebih dekat dengan bidang perekonomian, perdagangan dan BUMN, Andre Rosiade tak canggung untuk berdialog dan menyerap aspirasi nelayan yang dinaungi Komisi IV. Beberapa waktu lalu, Andre Rosiade berkomunikasi dengan puluhan nelayan dan warga di Pasie Nan Tigo, Kecamatan Kototangah, Padang.

Tak sekadar menyerap aspirasi, Andre juga memberikan beragam bantuan langsung untuk nelayan dalam acara silaturahmi yang digelar di Pasie Sabalah tersebut. Acara bertajuk penyampaian aspirasi nelayan, pemilik bagan, kapal dan masuyarakat itu berlangsung sangat komunikatif. Banyak persoalan nelayan yang dimunculkan.

Deddy Pratama, koordinator pertemuan menyebutkan, sejak Pileg 2019 lalu, warga Pasie Sabalah ingin bertemu dengan Andre Rosiade yang saat itu menjadi juru bicara Prabowo-Sandi dalam Pilpres. Namun, karena kesibukannya, mereka belum bisa bertemu. “Waktu itu pak Andre acaranya di Pasia Jambak, ada juga warga kami yang ke sana,” kata aktivis anti narkoba ini.

Menurut Deddy, warga Pasie Sabalah berterima kasih atas kedatangan Andre Rosiade, yang juga membantu sejumlah nelayan. “Pak Andre memberikan bantuan untuk fiber atau kotak ikan, juga tenda kematian untuk warga Pasie Sabalah. Terima kasih pak Andre,” kata Deddy yang menyebut, kedatangan Andre sangat disukai warga.

Ketua Kelompok Nelayan Koto Tangah (KNKT) Aswir Hamid dan Sekretaris Jamaludin BSC memberikan harapan mereka kepada Andre, meski tidak di komisi yang mengurusi nelayan. “Tapi kami tahu, pak Andre ketua Gerindra Sumbar yang bisa langsung berhubungan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhi Prabowo yang juga kader Gerindra. Kami ingin sampaikan persoalan kami secara lisan dan tertulis,” kata Aswir Hamid kepada Andre yang datang didampingi sejumlah pengurus DPD Gerindra Sumbar.

Aswir Hamid menyebut, tentang perizinan bagan tangkap, tepatnya surat izin penangkapan ikan (SIPI). Sejak dua tahun silam, Pemerintah Pusat menerbitkan SIPI untuk bagan di atas GT 30 diberlakukan tarif Rp412 ribu per tahun. “Sedangkan kami nelayan punya bagan ukuran 50 sampai 60 GT. Untuk satu unit bagan ukuran 50 GT kami dikenakan pajak 50 x Rp412 ribu atau Rp20,6 juta. Hal itu hanya satu surat izin (SIPI). Sedangkan kami nelayan harus mengantongi kurang lebih lima surat lagi,” katanya.

Dia mengaku, semua nelayan bagan terbebani, dengan besar pajak yang harus dipikul. Padahal moto pemerintah, bekerja demi meningkatkan penghasilan nelayan. “Kami sebagai nelayan menilai pemerintah bukan memperbaiki perekonomian nelayan, melainkan untuk membinasakan nelayan secara pelan-pelan. Kami memohon meninjau ulang kembali peraturan pemerintah tentang tarif bagan di atas 30 GT. Tolong kami nelayan bagan disamakan tarifnya dengan pukat tangkap atau ami,” katanya.

Kata Aswir, nelayan meminta pemerintah menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) tersendiri bagi kami nelayan bagan. Karena mereka hanyalah nelayan tradisional secara turun-temurun dan bekeraj dengan kearifan lokal Sumbar.

“Kedua soal zona. Kami dibatasi menangkap demi pariwista laut untuk mengharapkan investor. Ruang yang berpotensi untuk penangkapan dijadikan konservasi. Sejak kami tidak boleh menangkap ikan yang jadi konservasi sejak 2015, kami punya bagan 96 kini dengan bermacam aturan tinggal 41. Semoga ini dapat dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan demi kepentingan nelayan,” katanya.

Andre Rosiade yang menerima aspirasi dan permohonan dari nelayan itu mengaku siap memasilitasi dan menuntaskan yang dia mampu. “Untuk masalah-masalah bantuan nelayan seperti fiber, dan keperluan lainnya, kami tuntaskan segera. Untuk kebutuhan fasilitas warga, baik masjid, mushalla dan lainnya, kami akan bantu, tolong segera siapkan proposalnya,” kata Andre yang juga ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Untuk masalah aturan dari pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat ataupun Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andre berjanji akan mempelajari dan meneruskannya. “Kami minta nelayan siapkan permohonan tertulis dalam bentuk surat. Insya Allah, kami akan bawa kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhi Prabowo. Agar segera ditinjau kembali,” kata anggota dewan Pembina Partai Gerindra ini. (r)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

<span class="blue2 bdrblue">Fanpage</span> <span class="red">Facebook<span>

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional