Menu

Terdampak Koridor IV Transpadang, Pemilik Angkot Minta Kejelasan Kompensasi di Kota Padang 

  Dibaca : 353 kali
Terdampak Koridor IV Transpadang, Pemilik Angkot Minta Kejelasan Kompensasi di Kota Padang 
MINTA KEJELASAN— Para pemilik angkot yang terdampak trayek Transpadang koridor IV meminta kejelasan kompensasi.

PADANG, METRO–Puluhan pemilik angkutan yang terimbas trayek Transpadang koridor IV (Anak Aia, Aia Pacah dan Teluk Bayur) menduga ada manipulasi data terhadap koperasi  PT Bypass Mandiri Sejahtera ( BSM) yang saat ini mengelola jalur tersebut.

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum,  sebanyak 30 pemilik angkot yang terdampak koridor IV, yakni Yusak David Pingah dan Sulaimon Prema Riza dan pemilik angkot yang tergabung dalam berbagai Perusahaan yang terdampak koridor IV ke­pada wartawan, Jumat (30/7).

Yusak David menga­takan, seperti diketahui pemegang saham BMS yaitu Koperasi Mahkota, PT Umega Trans Mandiri, PT Indah Bersama Lestari, Koperasi Angkot Anak Aia Lubeg dan Koperasi IPPK  dengan jumlah 30 armada angkot.

“Sebelumnya, ada ke­se­pakatan PT BSM yang di­ke­tahui oleh Dinas Per­hu­bungan dan Perumda PSM dengan lima perusahaan armada angkot yang ber­jumlah sebanyak 30 ini yang terimbas jalur koridor IV bahwa akan ada kom­pensasinya. Namun, sudah tujuh bulan berjalan belum ada kejelasan dan trans­paransi seperti apa kom­pensasi yang telah dise­pakati itu oleh PT. BSM,  “ka­tanya

Sementara,  Sulai­mon Prema Riza ­men­jelaskan, sebanyak 30 armada ang­kot yang ter­­dam­pak kori­dor IV saat ini juga belum diplat hi­tam­kan nomor poli­si­nya ( nopol).

“Saat ini sudah ber­operasi selama tujuh bu­lan trans Padang koridor IV, dan 30 angkot yang ter­dam­pak saat ini belum  satu­­pun dimatikan KP atau izin trayeknya. Secara ad­mi­nistrasi tata usahanya se­benarnya, harus dima­tikan KP armada angkot yang 30 ini, baru bisa Trans­­padang di koridor IV bisa di­operasikan. Jadi ada yang mati ada yang dihi­dup­kan ini, “ katanya.

Pria yang akrab disapa Momon itu menegaskan,  akibat masalah kompen­sasi yang tidak jelas untuk armada angkot yang ter­dam­pak koridor IV, akan membuat masalah me­man­­cing konflik nantinya.

“Artinya 30 armada ang­kot yang terdampak ko­ri­dor IV ini bisa saja ber­operasi lagi. Akibat kom­pensasi yang tujuh bulan ini belum jelas kepada pemilik angkot seperti yang telah disepakati,  “ sebutnya.

Sementara, Faisal An­war dari PT  UMEGA Trans Mandiri (UTM) mene­rang­kan, cacat adminstrasi ter­jadi di PT BSM. Dimana per­wakilan lima perusahaan yang di­wakili oleh PT BSM tidak meng­akomodir sejak berdirinya konsorsium ( BSM) tersebut

“Jadi wakil kami yang duduk di PT BSM itu ada yang mengundurkan diri dari  PT UMEGA Trans Mandiri ( UTM). Namun, anehnya dia juga duduk di BSM sebagi petinggi di PT BSM itu,” ungkapnya.

Sementara, Pengelola Transpadang,  Direktur Perumda PSM Popy Ira­wan mengatakan, persoa­lan  PT BSM dan lima peru­sahaan di bawah PSM me­rupakan persoalan internal mereka.

“Untuk kompensasi itu, urusan internal mereka melalui jumlah saham me­reka atau lima perusahaan yang dikonsorsium menjadi BSM melalui hasil usaha mereka.  Jadi PSM sifatnya  bekerja sama dengan me­reka (BSM) kalau ada ma­salah internal mereka itu urusan internalnya,” te­rang­nya.

Terkait persoalan ini dikonfirmasi ke Dinas Per­hu­bungan Kota Padang me­lalui Kepala Bidang Ang­kutan Umum, Jovi Atrios dihubungi melalui pesan WhatsApp dan tele­pon belum ada jawaban.

Seperti diketahui, Pe­nge­lolaan Bus Trans­pa­dang beralih. Tadinya di­kelola oleh Dinas Perhu­bungan langsung. Terhi­tung sejak 1 Januari 2021, Perusahaan Umum Da­erah Padang Sejahtera Man­diri (PSM) turun ta­ngan. Dasarnya, Peraturan Wali Kota Padang No. 13/2020 tentang Penugasan Pengelolaan Trans Padang kepada Perumda PSM. Sa­tu lagi, Peraturan Wali Kota No. 104/2020 tentang Pe­nga­daan Jasa Layanan Ang­kutan Umum Trans Pa­dang.

Dalam mengelola Tran­s­padang, Perumda PSM diberikan dua pilihan. Per­tama, bekerjasama dengan pihak ke 3 atau operator. Kedua, mengelolanya sen­diri atau swakelola. Pilihan pertama sangat dipriori­tas­kan. Pilhan kedua baru di­tempuh bila tidak ada ope­rator yang sanggup dan memenuhi syarat. (hen)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional