Nasrul Abit memperlihatkan ijazahnya, Rabu (21/10/2015) di kawasan GOR H Agus Salim Padang.
PADANG, METRO–Nasrul Abit (NA) betul-betul tengah menghadapi cobaan. Betapa tidak, banyak tudingan-tudingan yang tidak benar ditujukan kepadanya. Mulai dari tudingan ijazah palsu, sampai kepada masalah rekening paslon. Namun dengan profesional, dia menilai ini hanyalah black campaign.
Tokoh Masyarakat Sumbar, Budi Syukur mengatakan, ada beberapa informasi yang berkembang di tengah masyarakat saat ini yang akan merugikan Nasrul Abit. Namun dengan tegas, informasi-informasi miring tersebut tidaklah benar. Seperti halnya adanya tuduhan kepada menyatakan bahwa Nasrul Abit melakukan pemasluan ijazah. Nyatanya, tidak satupun ijazah Nasrul Abit yang memegang atau memalsukan ijazahnya.
Dimana sebelumnya, puluhan massa yang melakukan aksi unjuk rasa didepan Kontor DPRD Provinsi Sumbar yang mengatasnamakan Forum Kajian Sosial (Forkas) Sumbar. Mereka menilai adanya dugaan ijazah palsu Nasrul Abit dan Rekening Paslon.
”Tujuan kita untuk meluruskan. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak yang melaksanakan demo jangan sampai mempolitisir hal tersebut. Oleh sebab itu, semua gerakan akan diberikan penjelasan,” sebutnya dalam jumpa pers di Kawasan GOR H Agussalim Padang, Rabu (21/10).
Sementara, Nasrul Abit mengatakan, terkait dengan tudingan ijazah palsu dan permasalahan rekening tersebut, dirinya telah empat kali dipanggil oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar. Namun, dari semua pemanggilan tersebut, Bawaslu menyatakan tidak ada satupun yang merupakan pelanggaran. Namun, tanpa dasar yang jelas, ada-ada saja pihak melakukan demo yang menyudutkan dirinya.
“Saya bukan pemegang ijazah palsu dan bukan pemilik ijazah palsu. Saya SD di Air Haji tamat tahun 1969. ST (setingkat SMP-red) di Balai Salasa tahun 1972 yang saat ini menjadi SMP Balai Salasa. Gedung ST-nya sampai sekarang masih ada. Kepala sekolahnya juga masih ada sampai sekarang, bisa ditanyakan kepadanya,” tegasnya.
Kemudian, untuk sekolah menengah atasnya, dia melanjutkan STM 2 di Padang. Namun permasalahannya ada nama orang tuanya yang tercantum dalam ijazah tersebut. Dimana, antara ijazah SD dengan ijazah ST dan STM nama orang tua yang tercantum berbeda.
Dimana, dalam ijazah SD, tercantum nama orang tuanya yang sebenarnya yakni bernama Abit. Namun, pada ijazah ST dan STM, tercantum nama pamannya yakni Ali Umar. Namun, perbedaan nama tersebut telah disahkan oleh Pengadilan pada 7 Januari 2012 lalu.
Perbedaan tersebut bukan karena tidak beralasan. Karena, pada saat ST dan STM yang membiayai sekolahnya adalah pamannya yang bernama Ali Umar tersebut. Sedangkan maksud dalam ijazah tersebut pada kolom nama orang tua adalah wali yang mewakili orang tua Nasrul Abit.
“Jadi memang dipertanyakan nama berbeda di ijazah saya. Orang tua saya dari lahir sampai sekarang adalah Abit. Jadi pas ST yang membantu saya adalah paman saya Ali Umar dan STM juag dia. Makanya, disitu dibuat nama orang tua saya Ali Umar sebagai wali saya. Tapi ini sudah disahkan oleh pengadilan,” terangnya.
Namun, pihaknya telah menjelaskan hal tersebut kepada Bawaslu. Sedangkan Bawaslu tidak mempersalahkan hal tersebut. Namun, dia menilai yang mempermasalahkan tersebut adalah orang-orang sengaja menjatuhkannya. “Jangalah sampai dipolitisir. Berpolitiknya dengan santun. Saya bukan penipu ijazah,” sebutnya.
Terkait dengan rekening pasangan calon IP-NA juga diluruskan oleh Nasrul Abit. Hal ini berawal dari masuknya laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LPMRI mempermasalahkan pengatasnamaan rekening Paslon tersebut.
“Awalnya kami memang sudah buka rekening dana kampanye di Bank BNI atas nama paslon IP-NA. Namun setelah ada informasi secara lisan dari KPU, bahwa kami bisa buka rekening kampanye atas nama tim sukses/tim kampanye, makanya kami buatlah rekening tersebut. Eh tak tahunya malah dipermasalahkan oleh orang lain. Tapi sekarang sudah kita perbaiki lagi,” sebunya.
Sementara kuasa hukum Nasrul Abit, Ali Nurdin mengatakan, terkait dengan permasalahan ini, dia juga menilai telah adanya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Namun, karena ini masih dalam ranah politik, maka dia mengklarifikasinya terlebih dahulu. Namun bukan permasalahan ini katanya, bisa dilanjutkan ke ranah hukum.
“Sebenarnya saya bisa saja melaporkan ke Polda Sumbar dengan karena telah mencemarkan nama baik saya. Karena ini adalah ranah politik, maka kita tidak bawa ke ranah hukum dulu. Tidak perlu memperpanjang tali kelambu,” terangnya. (da)
