Close

Terbitkan Status DPO, Ketum HIPMI Mardani Maming jadi Buronan KPK

DPO— KPK menerbitkan status daftar pemcarian orang (DPO) terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming.

JAKARTA, METRO–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Bupati Tanah Bambu, Mardani H Maming ke dalam daftar pencarian orang (DPO) yang diminta KPK. Diketahui, Maming kini telah berstatus tersangka dugaan suap dan gratiifikasi.

Sebelum ditetapkan DPO, Maming dianggap tidak kooperatif lantaran tidak memenuhi panggilan KPK. Bagkan, saat dilakukan jemput paksa ke apartemennya,  Tim KPK tidak menemukan keberadaan Maming.

“KPK telah memanggil Tersangka MM (Mardani H Maming) sebanyak dua kali, namun tidak hadir sehingga kami menilai Tersangka dalam perkara ini tidak kooperatif,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Selasa (27/7).

Atas dasar itulah, dikatakan Ali Fikri, KPK telah memasukkan Mardani H Maming sebagai DPO dan paralel dengan itu KPK juga berkirim surat ke Bares­krim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka dimaksud,

“Hari ini KPK memasukkan tersangka ini dalam daftar pencarian orang (DPO). KPK juga menyurati Bareskrim Polri perihal  meminta bantuan penang­kapan terhadap tersangka,” ungkap Ali.

Ali tetap meminta Mardani kooperatif dan menyerahkan diri. Di sisi lain, Ali berharap publik memberikan informasi ke KPK bila mengetahui keberadaan Mardani.

“Peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya penyelesaian perkara ini sangat dibutuhkan, karena kita semua tentu berharap penyelesaian perkara ini dapat dilakukan dengan cepat, efektif, dan efisien,” ucapnya.

Mardani Maming terjerat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Namun, KPK belum me­lakukan penahanan terhadap Mardani Maming.

Dalam pengusutan per­kara ini, sejumlah pihak telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Bahkan, Mardani Maming yang menjabat Bendahara Umum PBNU dan juga Ke­tua Umum HIPMI telah me­ngajukan upaya hukum praperadilan untuk menyangkal status hukum di KPK tersebut.

Meski Mardani Maming tengah melakukan upaya gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun hal tersebut tidak menyurutkan KPK untuk mengusut kasus tersebut. KPK menduga, Mardani Maming menerima suap dan gratifikasi saat dirinya menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Lembaga antirasuah menegaskan, sudah mengantongi sejumlah alat bukti perbuatan pidana Mardani Maming ini. “Setelah KPK meminta bahan keterangan kepada sejumlah pihak dan kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup,” pungkas Ali. (jpg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top