Menu

Terapkan Sistem Merit untuk Pengisian Jabatan, Mahyeldi: Kurangi Praktik Pengangkatan Berdasarkan Koneksi Politik

  Dibaca : 928 kali
Terapkan Sistem Merit untuk Pengisian Jabatan, Mahyeldi: Kurangi Praktik Pengangkatan Berdasarkan Koneksi Politik

PADANG, METRO–Seleksi pimpinan tinggi pada instansi peme­rin­tahan rawan pelanggaran integritas. Baik itu dari sisi panitia seleksi maupun calon pejabat itu sendiri.  Hal itu disampaikan Gu­bernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat mem­buka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemprov Sumbar dengan Pemerintah Kabu­paten/ Kota se Sumbar Tahun 2021, Kamis (10/6) di Padang.

Rakor mengusung te­ma “ Good and Clean Governance Melalui Pengisian Jabatan Berdasarkan Sis­tem Merit”.

Mahyeldi mengatakan, seleksi terbuka adalah sa­lah satu cara untuk memi­lih pejabat yang mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara objektif dan untuk mengurangi praktek pengangkatan didasarkan koneksi politik.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) me­nga­ma­natkan pengisian jabatan pimpinan tinggi baik di tingkat pusat maupun da­erah dilakukan secara ter­buka dan kompetitif di ka­langan ASN dengan mem­perhatikan kualifikasi (sya­rat administrasi) dan kom­petensi serta kinerja,” u­jarnya.

Mahyeldi menam­bah­kan, penerapan sistem merit bertujuan untuk mem­bangun sumber daya manusia (SDM) aparatur yang profesional, netral dan berkinerja tinggi da­lam memberikan pelaya­nan kepada masyarakat.

“Penerapan merit sis­tem, diharapkan dapat me­mastikan, pegawai yang mengisi suatu jabatan me­mang betul-betul telah memenuhi kualifikasi, kom­­petensi. Sehingga bisa berkinerja baik” ungkap Mahyeldi.

Sementara itu, Ketua Komisi Aparatur Sipil Ne­gara (KASN) Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA me­nyam­paikan,  ada 719 lembaga instansi pemerintahan mu­lai dari pusat sampai ke daerah dengan 41 juta jumlah ASN se Indonesia yang diawasi oleh KASN, pascapilkada serentak ta­hun 2020 lalu. Terdapat 2.100 pengaduan yang ma­suk terkait netralitas ASN. “Dari total pengaduan yang masuk tersebut sudah 75% dapat kami tuntaskan, ma­sih ada 25% lagi yang se­dang dalam proses,” ung­kapnya.

“Dengan adanya merit sistem diharapkan dapat mengetahui siapa yang paling siap menduduki ja­ba­tan berdasarkan kuali­fikasi dan kompetensinya,” tambahnya.

“Kami berharap, ke­pala daerah mendapat pe­layanan prima dalam ben­tuk kinerja dan integritas dari ASN. Penerapan merit sistem salah satu solu­sinya” tutur Agus Pramu­sinto.

Kasatgas Pencegahan Korupsi Wil 1 (Aceh, Riau dan Sumbar) KPK Arief Nurcahyo, AK, CA me­nyam­paikan, masih marak­nya praktek korupsi di Indonesia terjadi karena ren­dahnya integritas dari pe­ngambil kebijakan. Ini dise­babkan karena mereka lahir dari praktek jualbeli jabatan di instansi peme­rintahan.

“Karena rendahnya in­tegritas dari ASN, berbagai modus  tindak pidana ko­rup­si kerap terjadi di ling­kungan instansi peme­rin­tahan.” tegas Arif

Pada kesempatan yang sama, Iqbal Ramadi­paya­na Kepala Biro Peme­rinta­han dan Otonomi Daerah selaku ketua pelaksana menyampaikan, rakor ini bertujuan untuk mening­katkan sinergi dan sing­kronisasi antara peme­rintah daerah dengan pe­me­rintah pusat, dalam pe­nyelenggaraan peme­rin­tahaan yang baik dan ber­sih.

“Melalui rakor ini kita berdiskusi untuk me­nyamakan persepsi dalam manajemen ASN terkait dengan pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Sumbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sum­bar,” jelas Iqbal. Hadir pada acara tersebut, Forko­pimda Sumbar, Bupati / Wali Kota se Sumbar dan OPD lingkup Pemprov Sum­bar. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional