Close

Tempat Pengoplos Miras Digerebek, Polda Sita Ratusan Botol dari Toko Damarus

DIGEREBEK— Polda Sumbar menggerebek toko yang dijadikan tempat pengoplos dan penjualan miras tanpa izin di Jalan Niaga No 183, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Padang, pekan lalu. (banua/posmetro)

PADANG, METRO – Diduga membuat dan menjual minuman keras (miras) oplosan tanpa izin edar, toko minuman 4F Damarus di Jalan Niaga No 183, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat digerebek Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar. Disinyalir, pengoplosan dilakukan sejak lama.

Saat penggerebekan itu, polisi menyita berbagai merek minuman beralkohol sebanyak 130 botol yang tidak ada izin untuk dijual (ilegal), 70 botol minuman beralkohol yang kosong, satu bungkus minuman oplosan beralkohol, 4 pak plastik bening cap singa laut, 4 pak plastik hitam dan 5 pak sedotan merek plastisindo.

Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang berinsial FT, Y, D yang berperan sebagai pekerja dan TS berperan sebagai pemilik toko. Selain itu, Polisi juga belum menetapkan tersangka, karena masih dalam tahapan penyidikan (sidik).

Modus operandi yang dijalankan pelaku untuk mengoplos minuman keras dengan cara membuka kemasan akhir minuman beralkohol. Kemudian mencampurkan dengan minuman jenis lain tanpa takaran yang jelas dan tanpa ada keahlian.

Setelah itu, minuman yang telah dicampur-campur berbagai merek itu dikemas ulang menggunakan plastik bening untuk diperdagangkan kembali. Penjualan miras yang sudah dicampur-campur seperti itu biasa dikenal dengan sebutan miras paket yang dijual dengan harga yang beragam, mulai dari puluhan ribu rupiah.

Direktur Reserse Kriminal Khsusus Polda Sumbar AKBP Juda Nusa Putra mengatakan, penggerebekan itu dilakukan Selasa, (21/5) sekira pukul 01.00 WIB. Di toko itu ditemukan dugaan tindak pidana memperdagangkan minuman beralkohol tanpa izin edar yang mana minuman beralkohol dioplos tanpa ada aturan yang jelas.

“Pelaku ini meracik minuman beralkohol dengan cara mencampur-campur dengan minuman merek lain. Produk oplosan itulah yang kemudian dijual oleh toko minuman itu. Padahal mereka tidak punya izin untuk kegiatan pengoplosan minuman itu, dan juga tidak ada keahlian dalam pencampuran minuman,” kata Juda.

Juda menjelaskan terungkapnya kasus ini, berkat adanya informasi dari masyarakat, kalau di lokasi itu ada memperdagangkan minuman beralkohol yang dijual dengan sistem paket. Penjual megemas minuman itu ke dalam sebuah plastik bening dan diberikan kepada si pembeli.

“Berkaitan dengan apa yang dilakukan si pedagang, sesuai dengan ketentuan berlaku di dalam Undang Undang Pangan, bahwa ada ketentuan larangan membuka kemasan akhir pangan untuk diperdagangkan kembali. Tetapi toko minuman itu jelas sudah melanggar ketentuan itu,” ungkap Juda.

Juda menuturkan sesuai dengan ketentuan undang undang, setiap minuman yang sudah beredar itu adalah di dalam kemasan akhir, karena di situ ada labelnya, ada ketentuannya, dan ada aturannya, termasuk juga ada perizinannya. Sehingga minuman yang beredar dipastikan aman untuk dikonsumsi.

”Seandainya itu dibuka, disalin dengan kemasan yang lain, maka label dan keterangan barang itu sudah tidak ada lagi dan konsumen tidak tahu lagi apa yang dia konsumsi. Dan yang lebih berbahaya lagi kita temukan berdasarkan informasi beberapa jenis minuman beralkohol yang dia jual itu dicampur dengan jenis minuman yang lainnya. Misalnya alkohol jenis colombus dicampur dengan bir golongan A, golongan C, termasuk ada jenis jus buavita, kemudian dicampur lagi dengan minuman suplemen M-150,” jelas Juda

Juda menuturkan pekerja maupun pemilik toko dipastikan tidak mempunyai kemampuan atau keahlian untuk meracik, mencampur minuman tersebut, seperti seorang bartender. Dalam artian, peracikan minuman tentu memiliki takaran dan aturan yang jelas serta orang yang meracik harus ahli atau profesional.

”Itu yang kita persangkakan. Untuk tindak lanjut, minuman tersebut sedang dilakukan uji di laboratorium, termasuk kemasannya kita uji, apakah ada dampak atau tidak terhadap konsumen. Tahapan kasus ini sudah masuk tahap sidik. Yang pasti siapa yang menyuruh melakukan, atau pemilik toko yang mendapat keuntungan dari hasil jual beli minuman tersebut bisa saja jadi tersangka,” tegasnya.

Terkait sejak kapan praktek ilegal itu berlangsung, AKBP Jusa mengatakan kalau kegiatan itu sudah berlangsung sangat lama. Selain memeriksa para pelaku, pihaknya juga akan meminta keterangan dari tim ahli seperti dari Disperindag dan BPOM. Penindakan ini bertujuan mencegah, sekaligus mengantisipasi peredaran minuman beralkohol selama Ramadan dan Idulfitri, termasuk juga mencegah kejahatan.

”Pascapenggerebekan, toko tidak disegel, karena mereka juga menjual produk lainnya yang sesuai aturan. Mereka yang dimintakan keterangan saat kejadian adalah pembeli, anak pemilik, kemudian karyawan yang meracik atau mencampurkan minuman itu dan pemiliknya sendiri,” jelas Juda.

Juda menegaskan atas kasus pengolosan itu, mereka terancam dijerat pasal 139 atau pasal 142 Undang-undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan atau Pasal 62 ayat (1) junto pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Penyalahgunaan

Terpisah, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Padang, Martin Suhendri, mengatakan, meracik atau mencampur minuman-minuman beralkohol dengan kandungan lainnya dianggap penyalahgunaan. Perbuatan itu sebaiknya tidak dilakukan. Karena, dikhwatirkan bisa menimbulkan bahaya kesehatan dari bermacam-macam alkolhol yang dicampurkan.

”Kita nggak tahu reaksinya seperti apa, karena itu bisa terjadi reaksi di luar ketentuan atau overdosis. Pada prinsipnya perbuatan itu tidak dibolehkan, karena hal itu dapat dikatakan sebagai produk baru, yang tidak diketahui seperti apa kandungan alkohol yang terkandung di dalamnya,” kata Martin.

Martin memastikan, peracikan dan pencampuran minuman keras itu penyakahgunaan. Pasalnya hasil pencampuran tidak diketahui lagi kandungan-kandungan yang dicampur itu seperti apa. Terkait persoalan ini pengawasan minuman beralkohol bukan wewenang BPOM.

”Kit hanya terkonsentrasi izin edar yang tertera dikemasan botol minuman. Kalau untuk perdagangan minol itu diawasi oleh Dinas Perdagangan, kalau dampak terhadap kesehatan oleh Dinas Kesehatan. Kalau BPOM hanya izin edar kemasan saja,” pungkas Martin. (rgr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top