Menu

Teken Kontrak Saat jadi Anggota DPR RI 2014, Andre Rosiade Sebut Perusahaan Epriyadi Asda “Anak Emas” Pelindo II

  Dibaca : 364 kali
Teken Kontrak Saat jadi Anggota DPR RI 2014, Andre Rosiade Sebut Perusahaan Epriyadi Asda “Anak Emas” Pelindo II
Andre Rosiade — Anggota Komisi VI DPR RI

JAKARTA, METRO–Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menyinggung kontrak  Perusahaan Kaluku Maritama Utama (KMU) milik Bupati Solok Epyardi Asda dalam Rapat Kerja secara virtual DPR RI Komisi VI bersama Wakil Mentri BUMN, Kartika Wiroatmodjo, Rabu (30/6).

Pasalnya, Andre Rosiade menilai perusahaan milik Epriyadi Asda sebagai “anak emas” oleh Pelindo II, dikarenakan lebih mendapatkan tempat di dermaga Pelindo II, dibandingkan anak perusahaan Pelindo II yakni PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP).

Di samping itu harga yang dikenakan oleh PT KMU kepada kapal-kapal yang bersandar di dermaga dua kali lipat dibandingkan dermaga PT PTP. Bahkan,  dermaga yang ditempati oleh PT KMU lebih panjang dari PT PTP yakni 600 meter. Sedangkan PT PTP hanya menempati dermaga dengan panjang 450 meter dan menyamping 250 meter.

Dalam rapat itu, Andre Rosiade awalnya membahas terkait merger atau penggabungan di antara PT Pelindo I hingga IV. Sesuai UU nomor 17 tahun 2008 UU Pelayaran, pada dasarnya dirinya sangat setuju bahwa PT Pelindo I hingga IV di merger karena tujuannya menjadikan operator kelas dunia dan efisien.  Bahkan, Andre Rosiade sudah berkomunikasi dengan serikat pekerja dan mereka mendukung. Tapi ada syaratnya, PT Pelindo itu betul-betul efisien.

“Saya melihat dalam kontrak-kontrak Pelindo II, bahwa ada orang yang dianakemaskan di kontrak-kontrak Pelindo II dengan beberapa Perusahaan Bongkar Muat (PBM),” ungkap Andre Rosiade.

Dijelaskan Andre, anak perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) dibentuk tahun 2013. Perusahaan itu fokus menangani terminal multi purpose tujuan general kargo, curah cair dan kering. Selain di Tanjung Periok, PT PTP beroperasi di 9 cabang Pelindo II dan memiliki visi menjadi operator smart terminal kelas dunia.

“Ini agak menarik Pak Arif (Dirut Pelindo II-red) dan Pak Tiko (Wamen BUMN II-red), dari yang terjadi di PTP ini kita melihat ada salah satu PBM yang mendominasi, namanya PT Kaluku Maritama Utama,” ujar Andre.

Bahkan menariknya, lanjut Andre, sesuai dengan kontrak yang saat ini di tangannya, Dirut PT KMU menandatangani kontrak yang nilainya miliaran itu pada Desember 2014 dan ketika itu Dirut-nya masih menjadi anggota DPR RI.

“Ini kontrak, Dirutnya Epiyardi Asda menandatangani Desember 2014. Saat beliau masih duduk menjadi anggota DPR RI komisi V. Ini dapatnya pakai tender atau tidak pak. Atau main tunjuk-tunjuk saja?. Itu penting diketahui, apalagi kontrak itu sudah diperpanjang tahun 2019. Bahkan 2020 atau 2021 ini juga sudah diperpanjang kembali,” ujar Andre.

Selanjutnya, dikatakan Andre, sejak 28 Juni hingga 4 Juli, di dermaga PT KMU hanya dua kapal yang bersandar. Jumlah itu, berbanding jauh dengan dermaga milik PT PTP yang berjumlah 20 kapal.

“Kenapa hanya dua kapal? PT KMU ini tarif per ton Rp 22.500. Dua kali lipat dari dermaga milik PT PTP yang hanya Rp 11.000 per ton. Jadi wajar-wajar saja kapal memilih dermaganya di PT PTP. Presiden Jokowi bilang kita harus mempersingkat dwelling time, ini waiting time kapal saja lama, karena diberikan kepada KMU yang menjual lebih mahal biayanya daripada PTP,” ulas Andre.

Andre menegaskan, pihaknya mendukung PT Pelindo I hingga IV merger dan harus didukung, namun prinsip dasarnya untuk efisiensi itu penting. Andre tak ingin ada kontrak-kontrak yang merugikan negara, kontrak yang membuat pendapatan PT Pelindo terganggu dan juga tidak sesuai dengan program pemerintah soal cut dwelling time dan waiting time.

“Apalagi presiden sudah teriak-teriak, kenapa hal seperti ini dipertahankan. Kita menyetujui merger, tapi budaya tuan tanah ini harus dihapus. PT Pelindo benar-benar harus menjadi operator kelas dunia yang ingin menandingi perusahan Singapura maupun Hongkong serta Inggris. Karena itu, BUMN harus menyelesaikan kontrak-kontrak bermasalah,” tegasnya.

“Masa orang luar dapat pelabuhan lebih bagus daripada anak perusahan PT Pelindo dan bisa jual lebih mahal. Akhirnya kapal antriannya lebih panjang. Yang begini-begini harus direvisi, jangan takut karena mungkin dulu anggota DPR RI, sekarang anaknya anggota DPR RI, saya minta Pak Arif punya nyali,” katanya lagi.

Di penghujung rapat, Andre meminta kepada Dirut Pelindo II dan Wamen II BUMN agar menertibkan kontrak-kontrak yang dirasa bermasalah dan merugikan negara.

“Syarat merger itu jelas Pak Tiko, yang begini-begini harus dibereskan, jangan ada lagi mental PT Pelindo menjadi tuan tanah. Kita ingin menjadi operator kelas dunia bukan menjadi tuan tanah,” pungkas Andre. (tim)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional