PADANG, METRO–Saat ini kemiskinan ekstrim Sumbar sebanyak 128 ribu orang. Dengan jumlah angka tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bakal libatkan seluruh sektor untuk menghapus angka kemiskinan ekstrim menjadi nol persen pada 2024. “Kita optimis, 2024 kemiskinan ekstrim itu nol persen. Itu sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), ”sebut Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi, Selasa (18/10).
Kemiskinan ekstrim tersebut yakni penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp11 ribu perkapita/hari. Kemudian, mereka rata-rata penyandang disabilitas dan lanjut usian (lansia). Kata Medi, saat ini daerah yang sudah nol kemiskinan esktrim ada Kota Padang Panjang. Sementara Kota Sawahlunto tinggal sekitar 1 persen lagi. Sedangkan kemiskinan ekstrim tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, mencapai 14 persen. “Untuk itu kita fokus pada Mentawai pada 2023 ini,”tambahnya.
Dijelaskannya, langkah-langkah yang akan dilakukan mencapai target tersebut dengan menggerakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kabupaten/kota. Selain itu juga lembaga-lembaga zakat yang ada di pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, juga akan memaksimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahan-perusahaan yang ada di Sumbar. Semua sumber daya tersebut didorong untuk menekan angka kemiskinan esktrim. “Polanya yang utama adalah memberikan subsidi. Karena pada umumnya, penduduk miskin esktrim sulit produktif, karena rata-rata lansia dan penyandang disabilitas, ”sebutnya.
Penanganannya akan dilakukan dengan dua klasifikasi. Pertama untuk daerah perkotaan, Pemprov Sumbar akan memaksimalkan program 100 ribu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sedangkan untuk pedesaan akan melibatkan Baznas. “Karena kita akan berikan subsidi, maka lebih pas memaksimalkan fungsi Baznas. Karena warga tidak mampu masuk dalam yang berhak menerima zakat,”ujarnya.
Terendah di Sumatera
Sumbar menempati angka kemiskinan nomor 2 terendah di Sumatera. Di tingkat nasional, berada pada posisi 6 terendah. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar pada periode Maret 2022, angka penduduk miskin di Sumbar 5,92 persen atau 335,21 ribu jiwa. Nomor dua setelah Bangka Belitung (Babel) dengan 4,46 persen atau 66,78 ribu jiwa.
Urutan presentase ketiga ditempati oleh Kepulauan Riau (6,24), selanjutnya Riau (6,78), Jambi (7,62), Sumatera Utara (8,42), Lampung (11,57), Sumatera Selatan (11,90), Bengkulu (14,62), serta Aceh (14,64).
Penyumbang garis kemiskinan terbesar nomor dua di Sumbar adalah rokok filter kretek pada Maret 2022. Tercatat di perkotaan mencapai 14,69 persen sementara di kota 17,03 persen.
Diketahui, walaupun PDB perkapita Sumbar berada pada 13 terkecil dari 34 provinsi, tetapi angka kemiskinannya ranking 6 terbaik dan angka gini rasionya ranking 4 terbaik dari 34 provinsi.
Kemiskinan di Sumbar Turun
Tingkat kemiskinan di Sumbar menunjukan trend penurunan dalam 10 tahun terakhir. Walaupun pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 tingkat kemiskinan ini sedikit naik dari 6,4 persen menjadi 6,56 persen. Namun pada tahun 2021 menurun menjadi 6,04 persen.
Data BPS mencatat, pada periode yang sama, kemiskinan pada Maret 2021 menyentuh angka 370,67 ribu jiwa atau 6,63 persen. Lalu, pada Maret 2022 turun di angka 335,21 ribu orang atau 5,92 persen. Angka ini juga berkurang 4,72 ribu orang dibanding kondisi September 2021 sebesar 339,93 persen. Kendati begitu, persentase angka penduduk di bawah garis kemiskinan daerah perkotaan pada September 2021 sebesar 4,83 persen, naik menjadi 4,95 persen Maret 2022. Di sisi lain, presentase angka penduduk di bawah garis kemiskinan di daerah perdesaan pada September 2021 sebesar 7,23 persen turun menjadi 6,68 persen pada Maret 2022.(fan)
