Targetkan Angka Stunting di Padang Alami Penurunan, Ekos Albar Minta Dukungan dan Kerja Sama Pemangku Kepentingan

PADANG, METRO–Pemerintah Kota Pa­dang me­nargetkan jumlah anak yang mengalami stun­ting (ga­gal tumbuh) di Ko­ta Pa­dang dapat menga­lami pe­nu­runan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota (Wa­wako) Padang Ekos Albar sewaktu membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Per­cepatan Penurunan Stun­­ting (TPPS) dan Rembuk Stunting Kota Padang, di Ruang Abu Bakar Jaar Balaikota Padang, Kamis (22/6).

Wawako Ekos Albar mengatakan, per Juni 2023 ini jumlah anak yang mengalami stunting di Kota Padang sebanyak 1.049 anak. Angka ini menurun dibandingkan data per Ma­ret 2023 lalu sebanyak 1.384 anak.

“Penurunan jumlah anak yang mengalami stun­­ting di Kota Padang memiliki tren yang positif. Untuk itu kita targetkan dalam tiga bulan ke depan angka stunting di Kota Padang dapat turun di­ba­wah seribu,” ucap Wa­wako.

Wawako Padang itu menambahkan, agar target penurunan angka stunting di bawah 1.000 anak ini dapat tercapai perlu komitmen dan kerjasama para pemangku kepentingan di Kota Padang.

“Kota Padang ini adalah barometernya Provinsi Sumatra Barat. Untuk itu kami harapkan sekali dukungan dari para pemangku kepentingan di Kota Pa­dang untuk bersama-sama menurunkan angka stunting di Kota Padang,” pungkas Wawako.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pa­dang dr Sri Kurniati mengungkapkan, penurunan angka yang mengalami stunting di Kota Padang berkat validasi data, dan input data yang dilakukan oleh petugas melalui aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM).

“Berdasarkan data pa­da awal 2023, jumlah balita di Kota Padang  sebanyak 55 ribu anak. Dari data tersebut sebanyak 2.488 anak dinyatakan stunting. Setelah kita lakukan pendataan kembali pada Ma­ret lalu jumlah berkurang menjadi 1.384 anak,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala DP3AP2KB Kota Padang Eri Sendjaya mengatakan, tujuan diadakan Rakor TPPS dan Rembuk Stunting Kota Padang guna membahas masalah yang dihadapi oleh kecamatan dan menentukan solusi/intervensi dalam penanganannya dengan melibatkan OPD terkait.

“Selain itu dalam Rakor ini juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam menangani ma­salah stunting dan berkomitmen untuk bekerja sa­ma dalam melaksanakan lang­kah-langkah yang di­perl­ukan,” sebutnya. (rel)