TANAHDATAR, METRO–Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tanah Datar menggelar Apel Deklarasi Damai Pemilu Tahun 2024 dan Pilwana Serentak Tahun 2023 yang dipimpin Kapolres Tanah Datar AKBP Derry Indra di Lapangan Polres Tanah Datar, Selasa (5/9).
Hadir mengikuti apel tersebut, Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM dan Forkopimda, Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, Ketua KPU Tanah Datar, Ketua Bawaslu, Ketua Partai Politik dan peserta apel yang terdiri dari anggota TNI, Polri, Dishub, Pol PP, Ormas dan relawan.
Pada Apel Deklarasi Damai tersebut disepakati 3 hal yaitu pertama mewujudkan Pemilu dan Pilwana yang Luber, jujur dan adil. Kedua melaksanakan tahapan Pemilu dan pilwana secara aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaxs, politisasi, SARA dan uang. Dan ketiga, melaksanakan tahapan Pemilu dan Pilwana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Kapolres Tanah Datar AKBP Derry Indra saat memimpin Apel menyampaikan, Deklarasi Damai Pemilu 2024 dan Pilwana Damai 2023 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Tanah Datar.
“Dalam waktu dekat ini Kabupaten Tanah Datar akan menghadapi pesta demokrasi, yang pertama Pemilihan Wali Nagari serentak yang akan diikuti oleh 54 Nagari di wilayah hukum Polres Tanah Datar yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2023 dan Pemilu serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang,” ungkapnya.
Dikatakannya, Pemilumerupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, namun Pemilu tahun 2024 menjadi tantangan berat bagi pemerintah disebabkan Indonesia adalah negara demokrasi dengan tingkat kompleksitas tinggi.
Dijelaskannya, fakta yang terjadi, bahwa proses Pemilu masih diwarnai dengan berbagai kecurangan dan ketidakadilan, ambisi dan astro politik yang tidak terbendung, sehingga seringkali mengesampingkan nilai-nilai prinsip prosedur dan aturan yang berlaku, ujungnya rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru menjadi korban dari berbagai kecurangan tersebut.
