Close

Tak Terbukti Korupsi Pengadaan APD, Mantan Kadis Kesehatan Payakumbuh Divonis Bebas

SIDANG KORUPSI— Suasana sidang dugaan korupsi pengadaan APD Kota Payakumbuh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

PADANG, METRO–Mantan Kepala Dinas Kese­hatan Payakumbuh, Bakhrizal yang merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi dana Covid-19 berupa pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Tahun 2020 divonis bebas oleh majelis hakim Pengadi­lan Tipikor pada Pengadilan Nege­ri Kelas IA Padang, Senin (1/8).

Sidang yang beragendakan pembacaan vonis majelis hakim berlangsung pukul 21.00 WIB ini disaksikan oleh pengacara dan keluarga Bakhrizal.  Sidang putusan yang dipimpin oleh majelis hakim Juan­dra, ini menyatakan Bakh­rizal bebas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hakim menyatakan ti­dak ada hal yang mem­buktikan Bakhrizal mela­kukan tin­dakan korupsi dalam penga­daan Alat Pe­lin­dung Diri (APD) APBD Kota Paya­kumbuh tahun 2020.

“Tuntutan JPU tidak da­pat dibuktikan di dalam persidangan, maka dari itu Bhakrizal kami nyatakan divonis bebas,” ujar Juan­dra pada amar putu­san­nya.

Majelis hakim menilai, tuntutan JPU tidak dapat dibuktikan di dalam persi­dangan. Atas dasar itulah, Majelis Hakim meme­tus­kan Bakhrizal dinyatakan divonis bebas.

Mendengarkan hal ter­sebut, terdakwa Bakhrizal yang didampingi Penasihat Hukum (PH) yakninya Zam­ri mengaku menerima putusan tersebut.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU ) pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, mengaku pi­kir-pikir.

Pengacara Bakhrizal, M Nurhuda membenarkan kliennya telah divonis be­bas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang. Saat ini, kliennya juga su­dah dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) dan sudah kembali berkumpul de­ngan keluarganya.

“Ya tentu saja kita me­nerima putusan bebas ter­sebut, dan klien kami pun juga sudah ke luar dari rumah tahanan, pada hari itu juga,” katanya ketika dihubungi wartawan, Se­lasa (2/8).

Dia menyebutkan bah­wa, dakwaan JPU tidak me­menuhi unsur-unsur baik primer maupun subsider. Selain itu, unsur menyalahi wewenang atau pun koor­porasi juga tidak terbukti, begitu pula pasal yakninya pasal 2,3 undangan un­dangan tindak pidana ko­rupsi tidak terbukti.

“Fakta-fakta dipersi­dangan, dr Bakhrizal mela­kukan perbuatannya sema­ta-mata hanya untuk men­jalankan perintah pimpinan dalam memenuhi kebu­tuhan permintaan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam per­cepa­tan penanggulangan Co­vid-19 di Kota Payakum­buh. Dan tidak ada yang diuntungkan dari penga­daan APD tersebut, dan bahkan terjadi ketekoran atau rugi. Di sini kita men­cari kebenaran,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejak­sa­an Negeri Payakumbuh me­netapkan Kepala Dinas Ke­sehatan Payakumbuh, Bakh­rizal sebagai ter­sang­ka da­lam kasus dugaan korupsi anggaran dana Covid-19 tahun anggaran 2020.

Penetapan tersangka ini dilakukan, setelah tim penyidik Kejari Paya­kum­buh, melakukan pemerik­saan terhadap para saksi, dan menggeledah tiga ins­tansi di Pemkot Payakum­buh, Sumatera Barat JPU Kejari Payakumbuh, men­dakwakan Pasal 2 Undang-Undang (UU) Tipikor subsi­dair pasal 3 UU Tipikor. (hen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top