Menu

Tak Patuhi Perda AKB, Data Pelanggar Langsung Tercatat di Aplikasi

  Dibaca : 89 kali
Tak Patuhi Perda AKB, Data Pelanggar Langsung Tercatat di Aplikasi
PENCATATAN DATA— Personel Satpol PP melakukan pencatatan data pelanggar Perda AKB ke dalam aplikasi Sipelada.

TAN MALAKA, METRO
Untuk mendokumentasikan dan mencatat histori pelanggar Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di masa pandemi Covid-19 di Kota Padang, Satpol PP Kota Padang menggunakan aplikasi yang bernama Sipelada (Sistem Informasi Pelanggaran Perda).

Aplikasi tersebut dibuat oleh Pemprov Sumbar dan bekerja sama dengan Direskrimum Polda Sumbar. Aplikasi ini digunakan sebagai media mendokumentasikan dan mencatat histori pelanggar Perda AKB dan dioperasikan oleh petugas penegak hukum di lapangan.

“Aplikasi Sipelada yang kita gunakan merekam histori pelanggaran Perda AKB yang telah dilakukan masyarakat di Kota Padang, salah satunya merekam foto diri dari berbagai sudut serta data diri pelanggar,” ujar Kasatpol PP Padang, Alfiadi, Jumat (16/10).

Ia mengatakan, Sipelada akan memberitahukan secara otomatis bagi masyarakat yang telah melakukan pelanggaran lebih dari dua kali dan akan dikenakan sanksi pidana. “Untuk itu kepada masyarakat Kota Padang supaya data diri kita tidak tercatat di aplikasi Sipelada, mari sama-sama disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan,” sebutnya.

Operasi Yustisi
Operasi Yustisi pelanggar perda kembali dilakukan oleh personel Satpol PP Padang, Jumat pagi (16/10), di Pasar Nanggalo. Operasi Yustisi dipimpin langsung oleh Edrian Edwar selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Personel Satpol PP didampingi Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) memberikan sanksi kepada pelanggar dan mencatat biodatanya melalui aplikasi Sipelada. Para pelanggar ini didapati petugas tidak memakai masker.

Untuk mempermudah pencatatan Sipelada, dalam operasi yustisi dilengkapi oleh 10 orang bertindak sebagai operator dan dua orang sebagai admin pada layanan aplikasi Sipelada ini.

Kepada pelanggar mereka diberi dua pilihan sanksi, yaitu sanksi sosial atau denda. Rata-rata masyarakat ini memilih sanksi kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum yang ada di Pasar Nanggalo, Siteba.

Ada sebanyak 32 pelanggar telah terjaring saat operasi yustisi di Pasar Nanggalo dan 22 pelanggar dijaring di kawasan GOR H Agus Salim kemarin sesuai pendataan oleh PPNS Satpol PP.

Para pelanggar yang terjaring dipastikan tercatat dalam aplikasi ini sehingga diharapkan untuk kedepannya tidak mengulanginya pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Sebab jika masih ditemukan untuk selanjutnya akan diberikan sanksi administrasi atau kurungan.

Kasatpol PP Padang, Alfiadi mengatakan, untuk memudahkan personel kita mendata dan mencatat para pelanggar dengan adanya aplikasi Sipelada. Sehingga diharapkan bagi masyarakat tidak melakukan lagi pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

“Setiap hari personel diturunkan baik siang maupun malam, mengingat angka positif terhadap Covid-19 di Kota Padang terus menanjak naik. Hal ini telah dilakukan beberapa bulan terakhir maka dari itu dalam rangka memutus rantai penularan ini kita harapkan masyarakat kita patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah,” paparnya.

Ia mengatakan, bahwa Satpol PP Kota Padang akan melakukan operasi pengawasan yustisi terhadap pelanggar protokol kesehatan setiap harinya. “Hal itu dilakukan guna antisipasi dan pencegahan dari paparan Covid-19 bagi warga Kota Padang. Jita mengharapkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan sehingga Kota Padang kembali dinyatakan zona hijau,” ucapnya. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional