Menu

Tak Memiliki Legal Standing, Gugatan Warga Malalo tak Diterima

  Dibaca : 54 kali
Tak Memiliki Legal Standing, Gugatan Warga Malalo tak Diterima
SIDANG—Terlihat suasana persidanga Perkara Gugatan lahan di Nagari Sumpur, Batipuah Selatan, Tanah Datar di PN Padangpanjang.

PDG.PANJANG, METRO–Pengadilan Negeri Pa­dang­panjang akhirnya me­mutuskan gugatan yang dia­jukan warga Malalo, Keca­matan Batipuh Selatan, K­a­bu­paten Tanah Datar, Zaibul Dt. Kabasaran Nan Itam dan Farida, tak dapat diterima atau niet ontvankelijk verk­laard (NO). Putusan tersebut dibacakan dalam sidang, Selasa (13/7/2020) yang di­pimpin hakim ketua Dadi Suryandi, SH, MH dan hakim anggota Prama Widya Nu­graha, SH dan Gustia Wulan­dari, SH. “Gugatan peng­gugat tidak dapat diterima,” ujar hakim ketua.

Menurut majelis hakim persidangan, gugatan peng­gugat terhadap Isna yang merupakan warga Nagari Sumpur, Aida Amir (pem­beli), Notaris Delon Anas dan BPN Tanah Datar, tidak me­menuhi syarat formil sebuah gugatan, yaitu warga Malalo sebagai para penggugat ti­dak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan tersebut.

Sementara Juru bicara PN Padangpanjang, Sartika Dewi Habsari yang dikon­firmasi di kantornya, Kamis (15/7/2021), membenarkan. Usai pembacaan putusan oleh hakim, kedua belah pihak diberi kesempatan 14 hari untuk menyatakan banding atau mengajukan guga­tan baru. “Saat ditanya ma­jelis hakim. kuasa hukum penggugat maupun tergugat belum memberikan tang­gapan apakah mengajukan banding atau tidak,”katanya.

Sementara, kuasa hukum para tergugat, Didi Sur­ya­diningrat mengatakan, ha­kim memutus perkara ini berdasarkan fakta dari rang­kaian persidangan. Hakim sampai pada putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena kapa­sitas dan kewenangan peng­gugat selaku mamak kepala waris, Zaibur Dt. Kabasaran Nan Itam tidak punya kedu­dukan hukum. “Penggugat tidak bisa membuktikan ke­du­dukannya sebagai mamak kepala waris berdasarkan kesepakatan kaumnya, se­hingga hakim menyatakan penggugat tidak memiliki legal standing untuk meng­gugat,”katanya.

Sementara itu, Tim Tanah Ulayat Nagari Sumpur, H. Yohanes menyebut, putusan majelis hakim yang menya­takan penggugat tidak punya legal standing membuktikan bahwa penggugat yang me­rupakan warga Malalo tidak memiliki kedudukan secara hukum untuk menggugat dalam perkara ini. “Saya melihat, hakim memutus perkara ini berdasarkan fak­ta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa bukti surat, bukti keterangan saksi dan keterangan ahli dan bukan karena ada hal-hal lain di luar persidangan,” kata pria yang akrab disapa H. Yos itu.

Dengan adanya putusan hakim tersebut, lanjut H. Yos, maka status sertifikat tanah warga Sumpur yang ter­masuk dalam tanah 60 hektar di Jorong Suduik, Nagari Sumpur ini, sampai saat ini tetap sah secara hukum dan hak-hak yang melekat pada pemilik tanah yang ber­ser­tifikat itu dilindungi oleh negara sesuai aturan yang berlaku. “Dari 60 hektar la­han yang sudah diser­tifikat­kan, cuma satu objek ser­tifikat saja dengan luas 5.870 m2 yang digugat. Sementara objek lainnya tidak digugat ke Pengadilan Negeri Padang­panjang,”jelas H.Yos

Sebelumnya dalam gu­gatan­nya, penggugat m­e­nga­takan jika objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaumnya yang terletak di Jorong Rumbai, Nagari Pa­dang Laweh Malalo, Batipuh Selatan. Sedangkan tergugat yang merupakan warga Na­gari Sumpur sebagai penjual dan pembeli serta notaris dan BPN Tanah Datar meya­kinkan jika objek perkara berada di Jorong Suduik, Nagari Sumpur, Batipuh Sela­tan yang dibuktikan dengan bukti sertifikat dan pemba­yaran PBB, SK Bupati No 1 tahun 1955 yang memuat Peta administrasi tiga nagari, yaitu Nagari Bungo Tanjung, Sumpur dan Padang Laweh Malalo, serta dokumen lain­nya.

Polemik Batas

Terpisah Ahli Hukum Per­ta­hanan Unand Prof. Busyra Azheri, mengatakan, kasus sengketa lahan di Sumatera Barat,  khususnya di Nagari Sumpur dan Malalo tidak perlu terjadi. Pasalnya, pe­merintah sebelum Indonesia merdeka batas nagari  sudah ditetapkan pemerintah.

Sementara penetapan batas wilayah di sejumlah daerah tertentu mengacu pada peta yang dibuat za­man Belanda.  Perbe­daan­nya sekarang pasca kemer­dekaan, adanya kebijakan pemerintah pemindahan status dari Nagari ke Desa. Kondisi tersebut Prof. Busyra Azheri, mengungkapkan be­lum adanya kepastian hu­kum yang jelas.

Ketika reformasi, peme­rintah mengembalikan status desa menjadi nagari. “Disaat itu, ada nagari asal dan ada nagari pemekaran. Sampai saat ini pemerintah belum menetapkan batas nagari.  Malah, terkait batas wilayah pemerintah membe­bankan pada nagari, ini yang menjadi pemicu konflik, “ kata Busyra Azheri ketika dikonfirmasi Posmetro, Ming­g­u(18/7).

Terkait sengketa Nagari Sumpur dan Malalo Pe­me­rintah Tanah Datar jangan terkesan lari dari dari konflik yang muncul di dalam ma­syarakat Sumpur dan Ma­lalo. Terkait batas wilayah kedua nagari tersebut,  Prof Busyra Azheri mengatakan telah ditetapkan oleh Pemda Tanah Datar. Penetapan ter­sebut juga melalui kesep­a­katan yang disepakati oleh ninik mamak dan pemerintah tahun 1955.  “Pemerintah dalam hal ini harus menjadi pihak yang memberikan me­diasi agar tidak terjadi konflik.  Bukti bukti, berupa SK Bupati tahun 1955 ini tentu bisa menjadi acuan pemerintah daerah menyelesaIkan per­soalan. Jangan dikembalikan ke nagari yang tengah bera­da dalam konflik, “ ujat Bus­y­ra.

Tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa lahan, masyarakat  hari ini tentunya berpatokan pada pesan leluhur, “ Warih Ba­jawek” secara turun temu­run. “Mereka tidak menge­tahui persis, terkait peristiwa, kondisi dan situasi yang ter­jadi. Artinya, masyarakat tidak memiliki sebuah kepas­tian tentang batas wilayah,” ujarnya.

Dikatakan Prof, Busyra Azheri, agar persoalan ter­sebut  tidak berlarut larut hingga sampai menempuh jalur hukum atau pers­id­a­ngan di pengadilan negeri untuk mendapatkan ke­pas­tian atas hak haknya.  Dalam  hal ini, Pemerintah Tanah Datar,  DPRD Tanah Datar, mesti memiliki komitmen yang jelas dan harus cepat mengambil sikap melang­kah menyelesaikan perma­sala­han di masyarakat.  (rmd)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional