Menu

Tak Berizin dan Langgar Prokes, Disparbud Diminta Tegas Tindak Tempat Hiburan

  Dibaca : 227 kali
Tak Berizin dan Langgar Prokes, Disparbud Diminta Tegas Tindak Tempat Hiburan
AUDIENSI— Lintas ormas di Kota Padang yakni, MPC Pemuda Pancasila Padang, Pekat IB Kota Padang dan LMP melakukan audensi dengan Disparbud, Selasa (22/12).

JATI, METRO
Tiga ormas besar di Kota Padang yakni, MPC Pemuda Pancasila Padang, Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB), dan Laskar Merah Putih (LMP) melakukan audensi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Kota Padang, Selasa (22/12).

Pertemuan tersebut menindaklanjuti, dikarenakan semakin maraknya kafe/diskotik serta tempat room karaoke yang melanggar peraturan daerah (perda) dan melanggar protokol kesehatan di Kota Padang. Sebagai ormas yang mempunyai kontrol sosial, mereka prihatin melihat masih banyaknya room karaoke yang mengalihkan fungsi sebagai diskotik dan menyediakan room-room private. Bahkan celakanya yang tidak ada izin masih bebas beroperasi serta terjadinya pembiaran oleh aparat penegak perda.

Ketua MPC Pemuda Pancasila, Roy Madea Oka yang didampingi Ketua Pekat IB, Bobby Surjayanto dan Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Hamzah mengatakan, selama ini telah terjadi keresahan masyarakat yang makin menjamurnya tempat hiburan yang tidak sesuai peraturan daerah (perda). Baik jam beroperasinya serta melanggar protokol kesehatan Covid-19.

“Sebagai ormas yang diakui oleh Undang-Undang Republik Indonesia, kami melihat selama ini menjadi-jadi dan terjadi pembiaran dan hal ini sangat meresahkan warga Kota Padang,” katanya.

Boni sapaan akrab Roy Madea Oka menegaskan, Disparbud dalam hal ini menyangkut perizinan tempat tersebut harus tegas untuk menindak tempat hiburan yang kerap beroperasi lewat jam tayang apalagi yang tidak mempunyai izin.

“Selama ini laporan masyarakat ditanggapi saling lepas tanggung jawab alias opor-mengopor, tidak ada penegasan malah semakin maraknya tempat-tempat yang melanggar perda. Selain itu, saat ini pemilik dunia malam telah seenaknya, bahkan dia anggap kami menumpang di Kota Padang dengan leluasanya memajangkan ladies-ladiesnya di depan halaman tempatnya. Seolah-olah di Kota Padang tidak ada aturan. Bahkan musiknya berpacu-pacu dengan adzan subuh,” ungkapnya dengan nada geram.

Ia juga mempertanyakan, kepada Disparbud, apakah ada PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk Kota Padang dengan hadirnya tempat hiburan itu. “Kalau ada PAD-nya itu bagus. Tapi kalau tidak, sangat disayangkan kalau tidak PAD-nya. Malahan tempat hiburan itu ditemukan banyak yang melanggar aturan termasuk protokol Covid-19. Jangan sampai perda yang telah dibuat tidak diterapkan. Kalau tidak bisa menegakkan perda untuk apa dibuat perda. Jangan sampai kami ormas yang turun duluan,” tegasnya.

Boni menegaskan, audensi ini harus ada tindak lanjut dari dinas terkait. “Kami ke sini bukan hanya sekedar bincang-bincang saja. Tetapi akan kami tagih tindak lanjutnya dari pihak yang terkait. Sebelumnya kita sudah ke Satpol PP Padang dan nanti juga akan ke Dinas Perdagangan Kota Padang. Kami akan kejar terus sehingga ada solusinya. Kalau tidak ada solusinya kami akan bikin radikal. Namun perlu diketahui, kita siap untuk membantu apabila dibutuhkan dengan permasalahan ini, kami siap di garda terdepan,” bebernya.

Sementara itu pada audensi dengan tiga ormas itu, pihak Disbudpar yaitu Kasi Usaha dan Industri Pariwisata, Hendral Pratama memberikan apresiasi atas dukungan lintas ormas dan banyak poin-poin positif yang ditangkap dari pertemuan ini.

“Bagaimana usaha industri pariwisata khususnya penataan hiburan malam kedepannya. Hasil diskusi ini akan kami laporan ke pimpinan kami. Hal tersebut sangat membantu kami dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kedepannya,” katanya. (cr1)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional