Close

Tak Bayar Kontrak Rp 1, 550 Miliar, Mayatama Putus Layanan Internet  di Pemko Sawahlunto

Andrio An Kuasa Hukum Jaringan Provider Mayatama.

SAWAHLUNTO, METRO–Kisruh yang terjadi antara jaringan Provider Mayatama dan Pemko Sawahlunto, akhirnya berjungung pencabutan la­yanan internet Pemko Sa­wahlunto sejak akhir Agustus 2021.

Pihak Mayatama mem­benarkan perihal pemutusan layanan jaringan internet yang dipasang pa­da Pemko Sawahlunto.

“Pihak Pemko sampai saat ini, belum ada membayar kontrak kerjasama yang bernilai Rp. 1, 550 miliar setahun. Tetapi berdasarkan perjanjian kontrak mestinya sudah dibayarkan dana tersebut se­telah berjalan 7 bulan, mulai dari bulan Januari sampai Juli 202,” ungkap Andri selaku Direktur Cabang Mayatama Kota Sawah­lunto. Kamis (16/9)

Bahkan,padahal pihak Mayatama sudah me­nam­­bah layanan internet itu 1 bulan yaitu bulan Agustus dari tenggak pem­bayaran seharusnya.

Namun pihak Pemko tetap kekeh untuk tidak membayarkan hak kami Mayatama. Dengan alasan bahwa mereka me­nunggu hasil dari sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sawahlunto yang telah kami layangkan.

Sebelumnya pihak Ma­yatama telah melayangkan gugatan Perdata kepada Pemko Sawahlunto melalui tim kuasa Hukum ANDRIO AN dan Rekan dengan No.03/Pdt G/2021/PN Swl. Dengan tuntutan adalah dibayarkannya nilai kontrak yang telah disepakati.

Setelah pegajuan gu­gatan tersebut majelis hakim PN Swl memfasilitasi adanya mediasi an­tara kedua pihak berseng­keta, namun sampai mediasi yang ketiga pihak Pemko Sawahlunto tidak mau melanjutkan mediasi, dengan alasan pihak Pemko menginginkan hasil dari sidang gugatan perdata, sebab Pemko Sawahlunto lebih mempercayai hasil sidang gu­gata Perdata daripada hasil mediasi yang dilakukan. Sebab untuk me­nguatkan Pemko Sawah­lunto dalam mengambil tindakan dari sengketa yang terjadi antara Mayatama dan Pemko Sa­wah­lunto, sehingga tidak terjadi temuan di belakang hari.

Andrio An selaku tim kuasa Hukum dari penggugat mengatakan bahwa kita akan tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku dengan atura­­naturan hukum. Bila pihak tergugat tidak mau melalui jalur mediasi meski difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto dan menginginkan hasil sidang gugatan perdata kami a­kan tetap melanjutkan.

Andrio An juga me­nyebutkan sebenarnya berdasarkan diskusi deng­an majelis hakim, bahwa kekuatan hukum yang dikeluarkan sama kuatnya, meski melalui mediasi maupun melalui sidang gugagatan karena sama-sama dikeluarkan oleh Kemenkum HAM. Jadi bisa saja diaplikasikan tidak akan menjadi temuan di belakang hari.

“Sepertinya pihak Pem­ko tidak beritikad baik terhadap klien kami, padahal kan bisa dibayar separuhnya dulu dari kalkulasi perhitungan kontrak kerjasama sejak bulan Januari sampai Juli Agustus sebesar Rp. 900 juta,” ka­tanya.

Dia menambahkan sa­at ini kliennya sudah ba­nyak mengalami kerugian, sampai saat ini tidak me­ne­rima pembayaran speserpun dari kontrak 1 yaitu dari Januari 2021 sampai dengan Juli 2021, sedangkan untuk kontrak selanjutnya mulai Agustus 2021 sampai Desember 2021 belum ada kejelasan.

Sedang dana yang kon­trak 1 saja senilai Rp. 900 juta belum dibayarkan bagimana mau melanjutkan kontrak 2 dibulan be­rikutnya, padahal pihak Mayatama sudah memberikan layanan selama bulan Agustus yang termasuk kontrak kedua, te­tapi tetap tidak ada kejelasan kilennya kapan akan dibayar oleh Pemko.

Menurut Andrio An pihak Mayatama sangat kooperatif dan bersedia me­ngikuti aturan-aturan yang disepakati, namun Pemko selalu mengelak dalam hal ini. Namun ba­gaimanapun pihak Maya­tama akan siap melanjutkan sidang gugatan perdata ini sampai ada titik temu atau keadilan bagi kliennya. Dan hari ini agenda sidang meliputi persiapan sidang pembuktian saksi-saksi perkara perdata. (pin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top