Menu

Tagaing

  Dibaca : 836 kali
Tagaing
Kantor Pusat Bank Nagari di Jalan Pemuda, Padang.

Oleh: Two Efly

Tagaing, tasakek, takapik, manggantuang. Secara terminologi dalam kosa kata Minangkabau empat kata kata di atas artinya hampir sama. Empat kata ini bisa saja memiliki arti berbeda jika penempatan dan penggunaannya dilakukan pada rangkaian kalimat yang berbeda. Namun, secara garis besar adalah sebuah situasi yang tidak ada kepastian dan sangat mengganggu sebuah proses.

Dalam tulisan ini penulis ingin menarik keempat kosa kata Minang itu ke dalam tubuh Bank Nagari saat ini. Pascaberakhirnya masa tugas dewan direksi Bank Nagari Periode 2016-2020, kini empat kata pembuka itu menjadi relevan. Pasalnya sampai saat ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini masih belum memiliki direksi yang definitif.

Dari lima Direksi sesuai dengam struktur organisasinya hanya dua yang terisi itupun masih dalam status Pelaksana Tugas (Plt). Kedua direksi itu adalah Syafrizal (mantan Direktur Operasional) sebagai pelaksana Direktur Utama dan M Irsyad (Mantan Direktur Keuangan) sebagai pelaksana Direktur Kredit dan Keuangan.

Tak ada yang salah dengan penempatan kedua direksi tersebut. Sebab penunjukan itu merupakan keputusan RUPS LB di awal Februari 2020 lalu. Dalam RUPS LB itu juga disepakati untuk mengusulkan Irwan Zuldani sebagai Direktur Kredit dan Syariah mengantikan Hendri, Restu Wirawan sebagai Direktur Kepatuhan menggantikan Hendrizanof dan Indra Rivai sebagai Direktur keuangan menggantikan M Irsyad yang dipromosikan menjadi Direktur Utama.

Empat calon ini juga sudah diusulkan untuk dilakukan fit and propert test di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan Syafrizal tidak, karena tidak mengalami perubahan posisi alias memperpanjang. Namun dalam perjalanan proses ini mengalami kendala, proses fit and profert tak kunjung terlaksana karena adanya reaksi publik atas proses seleksi yang dianggap tak sesuai regulasi.

Gonjang ganjing ini akhirnya sampai ke Memdagri dan menyatakak bahwa Bank Nagari adalah BUMD. Karena BUMD maka sesuai PP 54 Tahun 2017, proses seleksi harus melalui panitia seleksi. Akhirnya keputusan yang sudah diambil mengusulkan lima calon terdahulu otomatis gugur dan dimulai dari nol kembali. Perkembangan terbaru proses seleksipun sudah selesai dilaksanakan pansel. Apakah pansel merupakan representatif dari regulasi? Entahlah semoga saja memenuhi unsur itu.

Penulis tidak ingin mengulas dan membahas proses seleksi apakah sudah tepat dan benar. Biarlah itu menjadi ranah perdebatan ahli hukum perusahaan. Selain tak memiliki ilmu untuk itu, penulispun tak begitu tertarik membahasnya karena itu lebih bersifat politis. Penulis dalam tulisan ini hanya ingin melihat menguntungkan atau tidak situasi yang menggantung seperti sekarang dan apa dampaknya bagi Bank Nagari.

Secara logika, menggantungnya proses pemilihan Direksi Bank Nagari dipastikan akan mengganggu kepada proses dan operasional perbankan. Pasalnya, beban tugas yang selama ini dipikul oleh lima orang kini harus dijalankan dua orang. Selain itu, posisi sebagai Direktur Kepatuhan juga tak bisa dicampuradukkan dengan posisi Direktur Utama maupun Direktur Kredit.  Karena merupakan perpanjangan tangan dari otoritas moneter.

Seperti apa dampaknya? Ada banyak dampak negatif yang terpaksa lahir dari posisi manggantuang seperti saat ini. Di antara kerugiannya adalah pertama, terganggunya operasional. Apapun alasannya, mau jujur atau tidak yang pasti dengan status Plt dua direksi yang ada saat ini pastilah berdampak pada operasional. Sebab, dengan posisi bank buku 2 yang breast Rp23 triliun per Maret 2020 tentulah rentang dan luasnya pekerjaan tak mungkin bisa dikofer oleh dua direksi saja. Ada 15 Divisi dan 60 lebih cabang di bawah koordinasi lima direksi. Kesemuanya itu membutuhkan pertimbangan dan analisa dan butuh pula keputusan cepat agar organisasi dapat berjalan.

Kedua, kesulitan dalam mengambil keputusan strategis. Ini tidak terlepas dari status sebagai pelaksana tugas. Idealnya seorang direksi menjadi supervisi untuk lima divisi. Namun yang terjadi hari ini di Bank Nagari seorang direksi mensupervisi 7 sampai 8 Divisi. Karena terlalu berat beban kerja pastilah kecepatan dan ketepatan dalam mengembil keputusan terabaikan. Sementara lembaga dan perusahaan membutuhkan keputusan yang tepat dan cepat.

Ada yang musti kita ingat pascakeluarnya kebijakan pemerintah untuk memberikan relaksasi kredit untuk terdampak wabah virus corona. Boleh dikatakan hampir seluruh nasabah mengajukan relaksasi. Mulai dari relaksasi pokok utang dan tak tertutup kemungkinan relaksasi bunga.

Relaksasi ini tidak se sederhana kata-katanya. Multiplier efek dari relaksasi bagi sebuah lembaga keuangan sangat lah besar. Satu hal yang pasti relaksasi akan memukul telak cash flow dan menyeret likuiditas ke posisi sulit. Ada regulasi giro wajib minimum yang akan tergerus. Selain itu down-nya perekonomian nasional dan daerah dipastikan akan memukul keras serapan kredit. Kredit bisa dipastikan akan bertumbuh minus ditahun 2020 ini. Penurunan kredit ini tak bisa dipandang sebelah mata, karena kredit adalah sumber pendapatan.

Tidak sampai disitu, penurunan kredit juga akan akan menendang NPL melambung tinggi sehingga lembaga keuangan juga dipaksa melakukan pencadangan kerugian. Ujung akhirnya dalah ancaman penurunan laba bersih usaha berjalan sebagai konsekwensi dari sebuah kebijakan negara. Runtut dan beruntut lah dampaknya.

Realita saat ini kondisi ekonomi sudah sangat berat, setiap orang dilevel pimpinan sudah harus berbicara siapa bertanggungjawab apa?. Direktur apa mengawal apa?, direktur apa mensupervisi apa?, direktur yang mana melakukan pengawasan sebagai back up bagi divisi agar tak salah langkah. Bayangkan bila setumpuk pekerjaan berat itu hanya dipikulkan kepada dua direksi saja. Tepat dan akuratkah keputusanya?

Ketiga, memperburuk dan mengantarkan Bank Nagari dalam kondisi sulit ditengah deraan virus corona. Ketika sejumlah lembaga keuangan melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi dampak virus Corona termasuk merubah Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai jalan alternative guna mempertahankan perusahaan.  Apakah Bank Nagari sudah melakukan itu dengan baik dan cermat? Allahuallam. Pasalnya, kebijakan yang sifatnya strategis membutuhkan dewan direksi yang definitif dan memerlukan kerja keras secara berlapis.

Keempat, terhambatnya proses regenerasi. “Manggantuang” dan masih panjangnya proses seleksi dan pemilihan Direksi Bank Nagari selain berdampak jangka pendek namun juga menimbulkan masalah dimasa mendatang. Pasalnya, posisi menggantuang dan tak jelas kapan proses pemilihan Direksi ini akan berakhir akan menghambat proses regenerasi. Pasalnya, pemilihan Direksi ini ibaratkan gerbong kereta maka calon Direksi yang hari ini dipromosikan mayoritas merupakan Kepala Divisi. Artinya jika Lima Direksi ini sudah ditetapkan akan ada regenerasi dilevel pejabat teknis di lingkungan Bank Nagari.

Sebetulnya masih banyak sisi negative lainnya yang ditimbulkan oleh pemilihan direksi yang menggantung saat ini. Satu hal yang pasti semakin lama proses ini menggantung maka semakin lama Bank Nagari berada dalam ketidak pastian. Ada yang perlu kita ingat bahwa perbankan itu lembaga kepercayaan. Ketika manajemen sebuah bank menggantung dengan ketidakpastian seperti sekarang tak ubahnya kita mengabaikan kepercayaan public.

Akhirilah kepentingan sesaat, hilangkanlah pemikiran pragmatis pribadi dan kelompok. Sudah terlalu jauh dan lama Bank Nagari ini berlayar dalam perahu politik. Jika tradisi dan sikap egois ini tidak dihentikan maka sama artinya kita menghancurkan Bank Nagari. Sekali lagi, kembalikan lah ke regulasi dan se segera mungkin akhiri polemic pemilihan Direksi. Bank Nagari dengan segudang tantangan hari ini membutuh Direksi yang lengkap. Bank Nagari membutuhkan nahkoda untuk menyelamatkan diri dari badai dan ancaman krisis ekonomi ini. (Wartawan Ekonomi)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional