Close

Susul 12 Tersangka di Rutan Anak Air, Satu lagi Tersangka Korupsi Ganti Rugi Lahan Tol Ditahan

TERSANGKA KORUPSI— Tersangka SE yang terjerat kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol digiring menuju mobil tahanan Kejati Sumbar, lalu dibawa ke Rutan Anak Air, Padang untuk ditahan.

PADANG, METRO–Sempat ditunda karena sedang sakit, satu tersangka dugaan korupsi korupsi ganti rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Taman Kehati Padangpariaman akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat.

Tersangka terakhir yang ditahan ini dike­tahui berinisial SE yang merupakan masya­rakat penerima ganti rugi lahan tol.  Terlihat, tersangka SE datang ke kantor Kejati Sumbar Jalan Raden Saleh pukul 10.00 WIB, dengan wajah yang muram.

Di Kantor Kejati Sumbar, tersangka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan didampingi oleh kuasa hu­kum. Setelah dipastikan sehat, tersangka selan­jut­nya diantar ke Rutan Anak Air menyusul 12 orang ter­sangka lainnya.

“Jumlah tersangkanya keseluruhan 13 orang, ka­rena minggu lalu satu orang tak hadir karena sakit, maka penahanannya dijadwalkan hari ini,” kata Aspidsus Kejati Sumbar Suyanto didampingi Asintel Mustaqpirin serta Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Padang Fifin Suhendri kepada media Selasa (7/12) sore kemarin.

Dikatakan Suyanto, de­ngan ditahannya tersangka SE ini, artinya seluruh tersangka dugaan korupsi ganti rugi lahan tol yang ditahan sudah lengkap. Untuk itu, Jaksa segera merampungkan berkas per­kara, supaya segera naik ke meja persidangan.

Selain itu, mantan Kajari Musi Banyuasin ini menyebutkan, para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junc­to Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Ancaman pidananya lima tahun ke atas. Jadi tiga pasal yang kita sangkakan pada tersangka ini ancaman pidananya 20 tahun. Makanya kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan,” ujarnya.

Pada sisi lain, Suyanto mengungkap, proses penyidikan masih terus berjalan. Sejauh ini pada ting­kat penyidikan, pihaknya telah memeriksa 80 orang saksi. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan akan ada penambahan ter­sang­­ka dalam kasus dugaan korupsi ini.

“Kita akan tetap berjalan. Artinya penyidikan kita tidak berhenti. Kita kerja ini alat bukti, kalau memang alat bukti nanti bisa kita peroleh (tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain). Minimal dua alat bukti,” terangnya.

Suyanto mengungkap, hasil penghitungan sementara, kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi ini senilai Rp 27 miliar. Namun untuk angka pasti, akan dihitung pihak BPKP.

Bukti yang didapatkan Kejati Sumbar kata Suyanto, diantaranya berdasarkan penerimaan kuitansi masyarakat dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), rekening koran dan buku bank para tersangka.

“Sejauh ini belum ada yang mengembalikan kerugian keuangan negara. Tapi kami akan berusaha mela­kukan pelacakan aset. Namun pengembalian kerugian keuangan negara ti­dak akan menghapus tindak pidana,” tegas Suyanto.

Sebelumnya,  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat resmi menahan 12 tersangka pada Rabu (1/12). Tersangka pertama berinisial SS dari Perangkat Pemerintahan Nagari Parit Malintang, berinisial kedua, YW Aparatur Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, inisial ketiga J, keempat RN, kelima, US dari Anggota Pelaksanaan Pengadaan Tanah (P2T) BPN, dan keenam, BK warga masyarakat penerima ganti rugi, kemudian ketujuh NR masyarakat penerima ganti rugi.

Selanjutnya kedelapan, SP masyarakat penerima ganti rugi, kesembilan, KD ma­sya­rakat penerima uang­ ganti rugi, seterusnya  (10)  AH masyarakat penerima ganti rugi. (11)  RF masyara­kat penerima ganti rugi, (12) SA penerima ganti rugi se­kaligus perangkat nagari Parit Malintang. (hen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top