Menu

Surat Undangan Klarifikasinya ke Polda Sumbar Beredar, Dodi Hendra: Ini Kriminalisasi, Aparat harus Usut

  Dibaca : 1318 kali
Surat Undangan Klarifikasinya ke Polda Sumbar Beredar, Dodi Hendra: Ini Kriminalisasi, Aparat harus Usut
Dodi Hendra, Ketua DPRD Kabupaten Solok.

SOLOK, METRO-Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra Dt Pande Sati mempertanyakan surat permintaan klarifikasi terhadapnya dari Polda Sumbar per 8 Juni 2021 yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat. Padahal, dia sudah mendatangi Mapolda Sumbar Senin (14/7) langsung ke Ditreskrimum.

“Saya heran, sepanjang Rabu 30 Juni 2021, sangat banyak yang mengirimkan berkas undangan klarifikasi itu dan meminta penjelasan. Padahal surat Nomor: B/1209/VI/RES.1.24/2021/Ditreskrimum sudah kami penuhi dan menjelaskan duduk persoalan yang diadukan oleh saudara Agus Salim Hendra yang tak sesuai fakta,” kata Dodi Hendra kepada wartawan, Rabu (30/6) sore.

Dodi mengatakan, dia telah memberikan penjelasan masalah laporan Agus Salim Hendra terkait tenaga harian lepas (THL) di Sekretariat DPRD Kabupaten Solok. Dalam surat yang dikirim Agus Salim yang diakui Dodi bukan sebagai THL Setwan DPRD itu, ada kewajiban bergabung dengan koperasi dengan iuran Rp500 ribu dan membayar uang arisan sebesar Rp100 ribu setiap bulan untuk koperasi yang belum berbadan hukum. Jika menolak, THL diancam diberhentikan.

“Kami diadukan oleh orang yang bukan THL Setwan DPRD Kabupaten Solok. Dalam surat undangan yang ditandatangi Wadirreskrimum Wadir AKBP Muchtar Siregar SIK itu, kami diminta datang 14 Juni dan kami datang. Di sana kami telah memberikan penjelasan rinci juga dengan bukti-bukti,” kata Dodi yang juga Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok ini.

Dodi memastikan, Agus Salim Hendra bukanlah THL Setwan yang tahu menahu dengan masalah ini secara langsung. Dodi menyebut, dia memang pernah menyarankan agar para THL membuat koperasi yang berbadan hukum dan membentuknya sendiri. Tujuannya, agar terhindar dari tengkulak atau bank “46” yang marak beroperasi di Solok.

“Kami tak pernah mengancam pecat, apalagi memecat THL. Yang ada malah mengangkat THL untuk kebutuhan DPRD Kabupaten Solok. Ini adalah kriminalisasi terhadap kami dan membunuh karakter Dodi Hendra. Apalagi, surat itu seperti diedarkan untuk merusak citra kami,” kata Dodi Hendra yang punya suara tertinggi kedua di DPRD Solok pada Pileg 2019 lalu.

Dodi menyayangkan aksi oknum-oknum yang mencoba merusak reputasinya sebagai orang yang peduli terhadap masyarakat bawah. “Apalagi di belakang kami ada sayap garuda, atau Partai Gerindra. Ini adalah langkah politik picik yang disengajakan oknum tertentu. Kami minta masyarakat tenang dan pihak hukum agar mengusut siapa yang menyebarkan surat ini dan beredar luas,” katanya. (*)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional