Close

Supardi SerapAspirasi Masyarakat Nagari Simpang Kapuak

Ketua DPRD Sumbar, Supardi menggelar pertemuan dengan masyarakat di Kecamatan Mungka. Tepatnya di Nagari Simpang Kapuak, Kabupaten 50 Kota, Rabu (16/2).

PADANG, METRO–Ketua DPRD Sumbar, Supardi menggelar pertemuan dengan masyarakat di Kecamatan Mungka. Tepatnya di Nagari Simpang Kapuak, Kabupaten 50 Ko­ta, Rabu (16/2). Pertemuan tersebut untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Bebeberapa masya­rakat yang berasal dari ke­lompok tani, kelompok wa­nita dan kelompok masya­rakat lain menyampaikan permohonan agar difasilitasi oleh pemerintah pro­vinsi.

“Kami mohon bantuan dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan krea­tifitas para ibu-ibu PKK di kecamatan mungka melalui pelatihan-pelatihan se­perti contoh pelatihan me­rajut,” ucap perwakilan ke­lompok wanita.

“Sebagai petani, kami sering kesulitan air untuk mengairi sawah kami. Ka­rena itu, bantuan untuk tangkapan air berupa embung. Begitu juga dengan perbaikan saluran irigasi. Dan tak lupa kami membutuhkan mesin bajak,” ucap seorang Ketua Kelompok Tani di daerah itu.

Aspirasi lain yang di­sampaikan warga, yakni memperbaiki sarana transportasi di Nagari Simpang Kapuak yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua. Termasuk memperbaiki jembatan yang saat ini masih terbuat dari kayu.

Sebagai daerah penghasil Gambir, warga sangat berharap bantuan fasilitas untuk pembangunan rumah produksi teh gambir dan juga pelatihannya.

Menanggapi usulan ter­sebut, Supardi mengatakan terkait pelatihan untuk para ibu-ibu PKK, saat ini ada program pelatihan men­jahit. Kelompok bisa mengajukan proposal melaui dinas perdagangan provinsi.

“Jadi para ibu-ibu bisa mengirimkan 20 nama a­nak yang benar-benar berminat untuk mengikuti pe­latihan ini,” ungkap Supardi.

Sama halnya dengan baju senam dan alat-alat kesenian. Menurut Supardi, hal ini telah dianggarkan oleh pemerintah kabupa­ten 50 kota pada tahun 2022. Pembangunan jembatan permanen untuk mengganti jembatan kayu di Nagari Simpang Kapuak juga telah dianggarkan di tahun 2022.

“Kalau untuk pemba­ngunan embung atau tang­kapan air bisa diajukan proposal ke provinsi melalui dinas PSDAK. Setelah proposal diterima akan dilakukan peninjauan lapa­ngan dan apabila sesuai dengan syarat yang telah ditentukan maka akan diusulkan untuk dianggarkan,” ujar supardi.

Ditambahkan Supardi, untuk pengendalian banjir akibat sungai, tidak bisa tercover oleh APBD Provinsi. Karena itu, ajukan proposal ke provinsi dan akan di follow up ke Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR. Karena sungai-sungai me­rupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Namun untuk fasilitas rumah produksi maupun rumah pupuk kompos, bisa diajukan proposal melalui dinas terkait dan ditembuskan kepada ketua DPRD Sumbar. Nanti akan kita ajukan penganggaran,” pungkas Supardi. (hsb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top