Close

Sumbar Siapkan Tim Selesaikan Aset Lahan PIP

RAPAT BERSAMA KAJATI— Gubernur Sumbar Mahyeldi bersama Kajati Sumbar Anwarudin Sulistyono melakukan rapat membahas persoalan asset lahan di PIP, di Istana Gubernur, Selasa (19/10).

SUDIRMAN, METRO–Pemprov Sumbar menyiapkan tim untuk memetakan persoalan aset lahan di Padang Industrial Park (PIP) seluas 108 hektare agar segera bisa dimanfaatkan untuk menggenjot investasi daerah.

“Aset seluas itu sangat sayang jika tidak termanfaatkan secara maksimal, karena itu kita siapkan tim untuk menelusuri persoalan­nya agar satu-satunya pusat in­dustri di Sumbar itu bisa mem­berikan kontribusi pada daerah,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi dalam rapat bersama jajaran Kejaksaan Tinggi Sumbar, di Istana Gubernur, Selasa (19/10).

Menurutnya persoalan lahan PIP itu tidak boleh lagi berlarut-larut dan ha­rus secepatnya diselesai­kan. Jika persoalan aset la­han telah selesai, investor bisa masuk dan ber­in­ves­tasi yang pada ujungnya akan mendorong pertum­buhan ekonomi daerah.

Gubernur berterima kasih kepada Kajati Sum­bar Anwarudin Sulistyono yang bersedia mendukung Pem­prov Sumbar dalam mem­perjelas kepemilikan aset lahan PIP tersebut dengan menempatkan dua orang anggotanya dalam tim.

“Kami berharap tim ini bisa bekerja dengan cepat dan tepat sehingga aset lahan PIP itu segera bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Kajati Sumbar An­wa­ru­din Sulistyono menyebut tu­gas kejaksaan bukan ha­nya penuntutan tetapi juga pe­ngamanan pemba­ngu­nan. “Perintah dari pimpi­nan, kejaksaan juga harus ber­­peran dalam pemulihan eko­­nomi nasio­nal dan men­­ja­ga aset pemerintah,” ujar­­nya.

Ia menilai disayangkan dalam masa sulit, Pemprov Sumbar memiliki aset la­han 108 hektare yang memiliki nilai tinggi tapi tidak ada kejelasan secara hukum. 

“Karena itu berda­sar­kan surat dari gubernur, kami sudah tugaskan Asis­ten Perdata dan Tata Usa­ha Negara dengan anggo­ta koordinator Fahri dan Remon untuk masuk dalam tim yang dibentuk untuk membantu memberikan kejelasan aset secara yu­ridis sehingga bisa clean and clear,” katanya.

Ia mengatakan sekelu­mit sejarah tentang lahan PIP tersebut, awalnya Pem­prov Sumbar bersama pihak lain mendirikan PT Andalas Rekasindo Pra­tama (ARP). Dalam pendi­rian perusahaan itu pem­prov Sumbar menyetor aset lahan seluas 108 hek­tare dengan komposisi sa­han 55 persen.

“Komposisi saham Pem­prov 55 persen itu artinya secara hukum ada­lah Badan Usaha Milik Da­e­rah. Secara hukum angka 55 persen sa­ham milik Pem­­prov itu aset­nya adalah keuangan ne­gara sehinga aparat pe­ne­gak hukum bisa masuk jika terjadi dugaan penyim­pa­ngan dengan dasar UU ten­tang BUMN,” katanya. 

Berdasarkan hal itu, ma­ka PT. ARP dapat dika­tego­ri­kan sebagai perusa­haan yang mengelola keu­angan negara. Namun da­lam per­jalanannya dilaku­kan joint venture dengan perusa­haan dari Johor M­a­laysia yang melahirkan PT PIP. 

Sekdaprov Hansastri mengatakan sebelumnya pemberian modal kepada PT. ARP tertera dalam Pe­ra­turan Daerah Sumbar No­mor 5 tahun 1995 ten­tang penyertaan modal da­e­r­ah pada pihak ketiga se­bagai pendiri dalam pem­bentukan PT ARP.

Pemprov berencana me­re­visi Perda itu namun belum bisa dilakukan kare­na ada penyidikan dugaan penyimpangan anggaran dari PT. ARP. Namun saat ini Kejaksaan Tinggi telah me­nge­luarkan Surat Pe­rintah Peng­hentian Pe­nyidikan (SP3). “Kalau nanti asetnya sudah jelas secara hukum, kita akan lanjutkan rencana revisi Perda Sum­bar Nomor 5 tahun 1995, katanya. (fan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top