Close

Sumbar Siap Dukung Tahun Toleransi 2022

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) Koordinasi Kelembagaan Persiapan Tahun Toleransi 2022 mendatang .

BUKITTINGGI, MERO–Dalam rangka mempersiapkan tahun toleransi pada tahun 2022 mendatang, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumbar menggelar Focus Gro­up Discussion (FGD) Koordinasi Kelembagaan Persiapan Tahun Toleransi.

Kegiatan FGD yang di­gelar dari tanggal 3 sampai 5 Oktober di Grand Rocky Hotel Bukittinggi tersebut mengangkat tema “Menyiapkan Tahun Tole­ransi Untuk Mewujudkan Moderasi Beragama”.

Pelaksana Subbag Or­ta dan KUB Kanwil Kemenag menghadirkan 100 peserta terdiri dari Pimpinan Organisasi Keagamaan dan Organisasi ma­sya­rakat, Pengurus FKUB se Sumatra Barat, Kepala Bi­dang, Kakan Kemenag se Sumatra Barat dan kaPim­pinan OPD tingkat Sumbar.

Ketua FKUB Sumatra Barat Prof. H. Duski Samad, M.Ag yang didaulat sebagai narasumber mengatakan bahwa kerukunan Kerukunan umat beragama di Sumatra Barat tidak perlu diragukan lagi.

“Seluruh berita yang mencuat ke permukaan sangat jauh berbeda deng­an realita di lokasi dan kita semua yang hadir disini mengetahui itu,” ujar Duski mengawali paparannya Senin (4/10) di Ballroom Pagaruyuang Grand Rocky Hotel Bukittinggi.

Duski juga menegaskan persoalan toleransi dan kerukunan khususnya di Sumatra Barat antara fakta dan berita seperti langit dan bumi.

Ia mengaku telah memastikan langsung ke la­pangan bersama tim terkait isu-isu kerukunan dan toleransi yang bergulir di luar Sumbar dan memanglah antara fakta dan berita yang beredar bagai langit dan bumi.

Profesor yang juga me­njabat Ketua Kerukunan Umat Beragama itu mengatakan bahwa indeks ke­rukunan Sumbar yang dilansir itu, secara akademik, diakuinya bermuatan natijah eror (kesalahan dalam penarikan kesimpulan).

“Komentar atau opini yang berkembang diluar sana merupakan keniscayaan dari era digitalisasi dan kebebasan berpen­dapat. Itulah keniscayaan dari posttrust dan keniscayaan dari bicara semaunya sekarang,” ungkapnya lagi.

Mengingat dan me­nyi­kapi penilaian terhadap kerukunan dan toleransi Sumbar yang tidak sesuai dengan realita, Duski me­ngimbau seluruh pihak untuk menyatukan dan me­nyamakan persepsi dalam menentukan langkah-langkah dan cara efektif apa yang akan dilaksanakan untuk merawat dan membuktikan fakta kerukunan dan toleransi di Sumbar.

“Mari kita samakan persepsi untuk menghasilkan komitmen bersama dengan membentuk tim perumus rekomendasi Sum­bar dalam menghadapi Tahun Toleransi 2022 mendatang. Ini sebagai bukti kita sangat toleran dan rukun dalam bingkai NKRI,” ungkapnya.

Terkait persiapan me­nyongsong tahun toleransi 2022 Duski meyakini masyarakat Sumbar siap dan memberikan dukungan positif, kecuali yang harus diawasi, susupan dari pihak-pihak yang tidak ingin kenyamanan yang ada di Provinsi Sumbar.

Dijelaskannya, tokoh agama, adat, dan ma­sya­rakat dipercaya sebagai figur yang paham, arif, piawai, dan tau arah serta sikap yang akan dilakukannya. “Semoga kerukunan toleransi dan kesejahtera­an hidup masyarakat te­rus menuju kearah yang lebih baik,” tukasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Syamsuir mengatakan Pro­vinsi Sumatra Barat merupakan salah satu Pro­vinsi di Indonesia yang berkesempatan menjadi tuan rumah tahun toleransi 2022.

Untuk itu, perlu persiapan dan komitmen bersama dari seluruh pihak terkait baik Kemenag, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten dan kota, Organisasi Islam dan masyarakat dan instansi terkait di Provinsi Sumbar.

“Jadi tujuan kami me­nyelenggarakan FGD ini adalah selain mempersiapkan tahun toleransi 2022 tapi juga memperkuat mo­derasi beragama di Provinsi Sumbar. FGD ini menjadi tolak ukur pelaksanaan tahun toleransi pada tahun 2022 dan mudah-mudahan berjalan sesuai dengan apa yang kita semua inginkan,” jelas Syamsuir lagi.

Selain itu FGD Koordinasi Kelembagaan Persiapan Tahun Toleransi ini bisa melihat potret kerukunan beragama di Sumbar. Dari FGD itu bisa dilihat secara umum tidak ada masalah dengan kondisi dari toleransi beragama di Sumbar.

“Mudah-mudahan hasil dari FGD ini bisa menjadi kesimpulan yang disampaikan kepada pemerintah pusat bahwasanya Provinsi Sumbar siap melaksanakan tahun toleransi dan toleransi beragama di Sumbar tetap terjaga,” tukasnya. (hsb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top