Sumbar Ditetapkan Zona Merah Wabah PMK, 9 Ribu lebih Hewan Ternak Terpapar, Pemprov Bentuk Satgas Penanggulangan

PADANG, METRO–Temuan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pa­da binatang ternak di wila­yah Sumatra Barat (Sum­bar) mencapai 9.583 kasus hingga Rabu, (20/7).  Terkait temuan kasus itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mene­tap­kan status Provinsi Sumbar masuk ke dalam salah satu zona merah PMK.

Status ini diberikan se­te­lah penyebaran wabah PMK ini menjangkau ham­pir di seluruh Kabupaten dan Kota di Sumbar. Pasal­nya, sejak temuan kasus pertama pada tanggal 12 Mei 2022 di Kabupaten Sijunjung, jumlah kasus PMK di Sumbar terus me­lonjak tinggi.

Tercatat , dari 19 kabu­paten/kota yang ada di Sumbar, hanya dua kabu­pa­ten/kota yang belum ditemukan kasus PMK, yai­tu Kota Bukittinggi dan Ka­bupaten Kepulauan Menta­wai. Menindaklanjuti status terebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sum­bar langsung mem­bentuk satgas Penanggu­langan PMK Sumbar.

Kepala bidang Ke­seha­tan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Di­nas Peternakan dan Kese­hatan Hewan Provinsi Sum­bar, M Kamil mem­benarkan Sumbar bersta­tus zona merah PMK. Me­nurutnya, pihaknya se­dang mempersiapkan Tim Satgas Penanggulangan PMK di Sumbar.

“Kami sudah siapkan Tim Satgas. Tinggal me­nunggu persetujuan dari Pak Gubernur. Satgas ini nantinya akan dikepalai oleh Sekretaris Daerah. Kemudian di dalamnya ada instansi lain yang mem­bantu seperti TNI, Polri, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Akademisi dan lainnya,” ungkap Ka­mil kepada wartawan, Ra­bu (20/7).

Dijelaskan Kamil, Sum­bar termasuk ke dalam 22 provinsi di Indonesia yang terpapar penyakit PMK. Hingga saat ini, sudah ter­dapat 9.583 kasus PMK di Sumbar yang menyerang hewan ternak sapi dan kerbau.

“Dari total data ter­sebut, terdapat 2.810 kasus PMK yang sembuh, lima ekor mati, 53 ekor berstatus potong ber­sya­rat, se­hing­ga total kasus aktif PMK di Sumbar seba­nyak 6.773 kasus. Upaya yang sudah dilakukan me­lalui dinas kehewanan yai­tu mela­kukan pengobatan terha­dap ternak yang ter­pa­par PMK, di antaranya sapi dan kerbau,” jelasnya.

Selain melakukan pro­ses pengobatan, dikatakan Kamil, pihaknya juga telah melakukan vaksinasi tahap pertama sebanyak 5500 dosis pada 25 Juni – 2 Juli lalu dan akan melaksa­nakan vaksinasi PMK tahap kedua. Tahap kedua ini akan dilaksanakan mulai minggu ketiga bulan Juli hingga minggu kedua bu­lan Agustus.

“Mengenai SOP vaksi­nasi PMK,  memang dilaku­kan dengan tiga tahapan. Untuk tahap pertama dan tahap kedua dilakukan de­ngan jarak satu bulan, se­dangkan tahapan ketiga atau booster dilakukan enam bulan setelah vaksin kedua diberikan yang di­prio­­ritas­kan akan diberikan kepada hewan ternak sapi dan kerbau,” ujarnya.

Dikatakan Kamil, pri­oritas pertama pelak­sa­naan vaksinasi PMK yaitu sapi dan kerbau , meskipun kambing, domba dan babi itu juga termasuk hewan yang rentan atau berke­mungkinan dapat terpapar PMK. Sedangkan target utama dari vaksinasi ini adalah ternak milik pe­merintah serta ternak ma­syarakat dan juga sapi perah di Sumbar.

“Untuk tahap saat ini, Disnakkeswan telah mela­kukan upaya memini­mali­sir penyebara wabah PMK ini. Dengan memberla­ku­kan sistem check point di lintas batas Provinsi dan penera­pan Bio Security di pasar-pasar ternak. Ter­masuk memberikan dosis vaksin pertama kepada hewan ternak sebanyak 5.500 do­sis. Kemudian 30.000 dosis vaksin pada tahap kedua yang akan dilangsungkan pada Minggu ini hingga minggu kedua bulan Agus­tus 2022,” katanya.

Mengenai penetapan zona merah PMK tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Di­naskeswan) Provinsi Sum­bar, Erinaldi mengatakan keputusan tersebut dite­tapkan secara nasional dan langkah yang dapat diam­bil adalah gencar melaku­kan vaksinasi pada hewan.

“Itu sudah ketetapan secara nasional, kita ke depannya akan gencar me­lakukan vaksinasi pada he­wan ternak di daerah yang tertular PMK,”je­lasnya.

Koordinator Tim Pakar Satgas Penanganan PMK, Wiku Adisasmito menga­takan, BNPB menetapkan 22 provinsi dan 263 ka­bupaten/kota sebagai zona merah kasus hewan ter­tular virus PMK. Salah satu pronvisi zona merah di Sumatra adalah Sumbar. Peenentuan zonasi meru­pakan hasil olah data pen­catatan intensif kasus yang dilaporkan oleh peme­rin­ tah daerah setempat.

“Hal tersebut dika­re­nakan lebih setengah dari selurug kota dan Kabu­paten terjadi kasus PMK. Zona kuning Lampung, Kal­bar, dan Sulsel, kurang 50 persen yang tertular PMK. Zona hijau di Papua, NTT, dan Maluku. Data  kasus  didapatkan dari gabungan hasil pemeriksaan uji labo­ratorium dan pemeriksaan fisik yang menunjukkan gejala klinis PMK,” kata  Wiku Adisasmito.

Wiku juga menye­but­kan bahwa sampai saat ini masih terjadi penambahan kasus sakit dan penurunan kasus. Pemerintah terus berusaha melakukan vak­si­nasi pada hewan ternak agar tidak terjadi penularan lebih lanjut. Setidaknya ada 3 juta dosis vaksinasi. Vak­sinasi tahap 1 sebanyak 800 ribu dosis sudah didis­tribu­sikan dan vaksinasi tahap 2 sebanyak 2,2 juta dosis sedang didistri­bu­sikan.

Data per 18 Juli, seba­nyak 399.730 hewan ternak masih sakit, 163.863 dinya­takan sembuh. 4.266 po­tong bersyarat, 2.715 di­nyatakan mati dan 235.867 belum sembuh. Untuk itu, pemerintah meminta ke­pala daerah yang berada pada zona merah untuk melakukan penanganan berpedoman pada aturan dan edaran pemerintah.

“Tetap terapkan prokes hewan ternak. Pemerintah juga akan memberikan ban­tuan pada peternak untuk yang hewannya mati karena PMK,” tukas Wiku. (fan)