Menu

Sukseskan Pilkada, Polda Antisipasi Politik Uang

  Dibaca : 529 kali
Sukseskan Pilkada, Polda Antisipasi Politik Uang
Irjen Pol Toni Harmanto Kapolda Sumbar

PADANG, METRO
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Sumbar meski masih dalam masa pandemi corona (Covid-19). Untuk mengantisipasi dan mewaspdai politik uang (money politic), Kapolda Sumbar meminta seluruh Kapolres untuk mengawasi dan mensukseskan jalannya tahapan Pilkada.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan, laporan dari intel pun sampai sekarang ini tahapan Pilkada baru mulai berjalan. Namin, biasanya dalam setiap kegiatan Pilkada memang yang harus diantisipasi merupakan terjadinya politik uang.

“Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi politik uang tersebut, kita bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kejaksaan, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membentuk tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Kita juga sudah pernah bertemu dengan Kejaksaan untuk merumuskan tentang masalah mekanisme teknis dalam penanganan tersebut,” kata Irjen Pol Toni.

Selain itu, Irjen Po Toni mengakui, dirinya telah menekankan hal ini kepada setiap Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) atau Kapolres, supaya lebih peka dan membaca situasi yang terjadi di wilayah masing-masing, sehingga lebih siap menghadapi isu yang berkaitan dengan Pilkada ini, termasuk pengamanan.

“Selain itu, juga melihat pemetaan-pemetaan permasalahan yang ada di wilayahnya. Kita tahu bahwa ada karakteristik yang dimiliki di wilayah tertentu yang memang juga punya potensi tertentu, dari mungkin para calonnya berasal tempat itu atau juga yang berhubungan dengan kegiatan Pilkadanya itu sendiri,” tegas Irjen Pol Toni.

Irjen Pol Toni menambahkan, untuk mengamankan Pilkada 2020, pihaknya akan menurunkan personel Polri 2/3 dari kekuatan yang dimiliki. Seluruh personel yang ditugas akan ditempatkan di KPU, Bawaslu, termasuk pengawalan melekat kepada calon melaksanakan tugasnya secara humanis.

“Ya, nanti pada eskalasi mana kita akan segera posisikan itu, (penempatan personel Polri di Bawaslu dan KPU), kan biasanya ada eskalasi tahapan memerlukan mereka untuk kita beri pengamanan khusus. Ini kan dalam proses juga (pengawalan melekat terhadap calon), karena ada pengunduran waktu kegiatan-kegiatan. Pelatihan terhadap para pengawalnya sudah, sementara kita ini, tetapi dengan agenda yang baru ini diputuskan bulan Desember, kita akan segera mulai,” tambahnya.

Irjen Pol Toni menuturkan, ia juga memberikan penekanan kepada seluruh persone Polri, supaya tidak ikut terlibat politik praktis. Sanksi akan diberikan sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan personel personel Polri jika ketahuan ikut berpolitik.

“Oh ya, penekanan itu juga disampaikan oleh Pak Kapolri sejak Desember. Saya sendiri sudah beberapa kali menekankan kepada seluruh jajaran anggota untuk tidak boleh ikut dalam politik praktis. Kita sudah berulang-ulang memberikan penegasan tentang sanksi yang akan mereka terima kalau mereka juga ikut dalam politik praktis. Kita ada aturan Perkap, sanksi disiplin sampai kode etik, kalau melihat derajat kesalahan,” jelasnya.

Dijelaskan Irjen Pol Toni, Pilkada 2020 di Sumbar harus aman dan kondusif. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat di Sumbar diminta menjaga keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Dalam waktu dekat akan dilaksanakan deklarasi Pemilu damai, yang sempat tertunda akibat Covid-19.

“Target saya, saya katakan bahwa kita lakukan seluruh proses pemilihan ini dengan jujur dan adil kemudian lebih menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah Sumbar khususnya, kemudian menang dan kalah ini juga untuk Sumbar. Deklarasi Pemilu dami sudah kita atur sebetulnya jauh-jauh hari waktu itu, cuma karena ada isu Covid-19 kita tunda dan memang kita sudah punya rencana untuk itu,” pungkas Irjen Pol Toni. (rgr)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional