Close

Sukses Melindungi dan Memberikan Hak Anak, Padang Panjang Raih Penghargaan KLA Kategori Nindya

LANGSUNG— Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si langsung serahkan penghargaan kepada Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano,

Pemerintah Kota (Pem­ko) Padang Panjang meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Pe­rem­puan dan Perlin­dungan Anak (Ke­men PPPA) atas ke­suk­­se­san  sekaligus komit­men dalam  men­­du­kung perlin­dungan dan pe­me­nuhan hak anak se­cara menye­luruh dan ber­ke­lanju­tan.   Pen­ghargaan ini di­se­rah­kan Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bin­tang Darmawati, S.E, M.Si kepada Wa­li Ko­ta, H. Fadly Am­ran, BBA Datuak Pa­duko Malano, Ju­mat (22/7) di Kabu­paten Bogor.

Setelah menerima penghargaan KLA, Wa­ko Fadly me­nyam­­pai­kan terima kasih dan apresiasi atas penghargaan dari Ke­men PPPA yang dinilai me­ningkat dari tahun sebe­lum­nya yang memperoleh KLA Kategori Madya.  “Alham­dulillah, meningkat dari tahun sebelumnya. Ini me­nun­juk­kan bahwa Peme­rintah Kota Padang Panjang bersama stakeholder benar-benar ha­dir memberikan perlin­du­ngan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga diapresiasi Pemerintah Pusat melalui Kemen PPPA,” sebutnya.

Fadly berharap komitmen mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak terus ditingkatkan. “Pemenuhan hak anak harus terus kita tingkatkan. Semoga tercipta generasi emas yang membawa kemajuan bangsa ini,” ujarnya.

Sebelumnya, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, mengatakan mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing secara umum, anak memiliki empat hak dasar. Yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk men­dapatkan perlindungan, serta hak partisipasi.  “Sebagai­mana isu-isu yang melingkungi anak sangat kompleks dan multisektoral. Lintas sektoral menjadi sangat esensial dan menjadi syarat terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus anak,” katanya.

Dikatakannya  KLA merupakan sistem pembangunan ber­basis hak yang dilakukan me­lalui pengintegrasian ko­mit­men dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha.

Lebih lanjut disebutkan, dasar hukum pelaksanaan program KLA di Indonesia men­jadi lebih kuat se­telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebija­kan Ka­bu­paten Ko­ta Layak Anak, KLA yang diamanatkan oleh UU Pemerintah Daerah sehingga diharapkan menjadi prioritas da­lam pemerintah daerah.

Kementerian PPPA, ujarnya, mem­be­rikan apresiasi kepada daerah yang me­nerima penghargaan KLA. “Segala upaya dan kerja sama telah diberikan, semoga penghargaan ini tidak hanya seba­gai tujuan akhir tetapi sebagai penyemangat untuk melindungi anak di daerah masing-masing,” tuturnya.

Dirinya berharap pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan dapat menjadi inspirasi, membagikan praktik-praktik baik kepada daerah lain dengan bergandengan tangan bersinergi, berkolaborasi. Pemangku kepentingan menciptakan lingkungan positif, sportif, dan ramah anak. (adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top