Menu

Suhatri Bur Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Kedua

  Dibaca : 93 kali
Suhatri Bur Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Kedua
Suhatri Bur

PADANGPARIAMAN, METRO–Suhatri Bur kembali mengikuti pembekalan Ke­pemimpinan Pemerintah Dalam Negeri bagi bupati tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pe­ngembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri secara virtual.

Pada hari kedua ini menghadirkan beberapa Narasumber yang berkompeten dibidangnya yang diawali dengan Narasumber Bapak Letjen TNI Ganip Warsito, SE., MM. yang merupakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia dengan Materi Pencegahan dan Penanganan Covid-19, banyak hal yang disampaikan Kepala BNPB diantaranya kesiapan da­erah dalam penanganan Pandemi Covid-19 yang akan berubah menjadi endemi.

“Daerah harus siap menghadapi perubahan Penanganan Pandemi Covid-19 ini akan menjadi Endemi, sehingga tidak berdampak buruk ke­pa­da masyarakat kita,” ujar Ganip

Senada dengan Ke­pala BNPB, Bupati Padang­pariaman, Suhatri Bur  menyampaikan Padang­pariaman terus melaku­kan langkah-langkah strategis dalam penanganan Covid-19 diantaranya dengan melakukan vaksinasi massal, menerapkan Nagari TAGEH yang cukup berdampak baik dalam penurunan angka kasus Covid-19 di Kabupaten Padangpariaman.

“Padangpariaman sangat serius dalam pe­na­nganan Covid-19 dengan upaya seperti Vaksinasi Massal dan menggiatkan Nagari TAGEH yang cukup berdampak baik dalam penurunan angka kasus Covid-19 di Kabupaten Padangpariaman,” ujar Suhatri Bur

Materi kedua tidak kalah menarik, yaitu tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, Lestari Indah.

Dalam penyampaiannya Lestari Indah me­nyampaikan percepatan Implementasi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga UU Cipta kerja dapat terlaksana.

“Tindak lanjut Implementasi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah dengan lahirnya Perda dan Perkada sehingga UU Cipta kerja dapat segera terealisasikan,” ujarnya.

Bupati Suhatri Bur menanggapi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada prinsipnya dapat mempermudah dan memperpendek birokrasi, namun banyak persoalan di daerah yang bisa mempersulit pelayanan kepada masyarakat. “Ada beberapa hal yang dapat mempersulit Pelayanan kepada masyarakat seperti OSS berbasis resiko yang belum bisa bekerja optimal,” ujar Suhatri Bur

Materi terakhir dihari kedua Pembekalan Ke­mendagri ini ditutup dengan materi tentang Kebijakan Perencanaan Pembangunan Sosial dengan pemateri  Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suarso Monoarfa.(efa)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional