Menu

Sosialisasi PP No 64 tahun 2020, BPJS Kesehatan Gandeng TKSK dan PSM 

  Dibaca : 231 kali
Sosialisasi PP No 64 tahun 2020, BPJS Kesehatan Gandeng TKSK dan PSM 
SOSIALISASI PP— Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Atmi Mesra saat memaparkan materi sosialisasi PP No 64 tahun 2020.

LIMAPULUH KOTA, METRO
BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh menggelar kegiatan Goes To Customer bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Kabupaten Limapuluh Kota, Rabu (1/7) di Tanjuang Pati, Kecamatan Harau.

Selain memperkuat sinergis antara BPJS Kesehatan dengan TKSK dan PSM se-Kabupaten Limapuluh Kota, juga dalam rangka sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 tahun 2020 terkait perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh yang membawahi Tiga Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Payakumbuh, Febri Yanti diwakili Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, Atmi Mesra, yang menjadi narasumber memaparkan terkait dengan PP No 64 tahun 2020. Sementara Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota, Ina Mutia Farina, menyampaikan informasi dan menyerap informasi dari costomer pada 2020 ini.

“Pada kegiatan BPJS Kesehatan Goes To Customer 2020 ini, dalam rangka menyapa peserta JKN-KIS, juga kita lebih kepada berbagi informasi dalam rangka evaluasi pelayanan kepada customer. Karena pelayanan ini akan sangat penting bagi kami, sehingga peserta JKN-KIS benar-benar mendapatkan pelayanan yang baik dari bawah,” sebut Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota, Ina Mutia Farina, disela-sela acara, Rabu (1/7) kepada wartawan.

Selain itu, Ina begitu wanita cantik ini disapa, menyebut pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait JKN-KIS kepada masyarakat dan juga bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan capaian 100 persen penduduk Limapuluh Kota tercaver program JKN-KIS.

“77  persen Penduduk Limapuluh Kota sudah tercover program JKN-KIS, PR kita bersama Dinas Sosial dan Kesehatan tinggal 23 persen lagi. Ini yang terus kita sosialisasikan dan edukasi, bagi yang mampu kita dorong untuk peserta mendiri dan yang tidak mampu kita coba masukkan dalam data PBI dinas Sosial,” sebut Ina.

Sementara itu, Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Atmi Mesra, pada kesempatan itu menyampaikan materi terkait sosialisasi PP Nomor 64 tahun 2020, terkait dengan penyesuaian iuran bagi peserta JKN-KIS.

“Pada kesempatan ini sosialisasikan PP Nomor 64 tahun 2020 karena disana ada penyesuan-penyesuaian iuran terkait program JKN-KIS dan tujuan dari pada penyesuaian iuran itu supaya tetap ada keberlansungan. Dan kita menyasar sekmen-sekmen dalam sosialisasi ini yaitu  TKSK dan PSM, sehingga mereka yang menyampaikan kepada masyarakat,” tutur Atmi Mesra.

Seperti diketahui pada PP No 64 tahun 2020 dicantumkan besaran iuran yang harus dibayar oleh peserta Program JKN-KIS. Untuk Kelas 1 sebelumnya 80 ribu menjadi 150 ribu, Kelas II sebelumnya, 52 ribu menjadi 110 ribu. Sedangkan Kelas III dari 25,500 menjadi 42 ribu, tapi disupsidi dan peserta tetap membayar 25.500 sedangkan selisih ditanggung pemerintah sampai dengan desember 2020.

Pada kesempatan itu, ratusan peserta dari TKSK dan PSM juga banyak yang mempertanyakan terkait keluhan masyarakat saat ini seperti kartu JKN-KIS tidak aktif baik karena tunggakan maupun tidak aktif karena ada penonaktifan data dari Kemensos RI. (us)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional