Menu

Sosialisasi Perpres 75 Tahun 2019, Lurah Diminta Pastikan Data Penerima JKN-KIS Tepat Sasaran 

  Dibaca : 532 kali
Sosialisasi Perpres 75 Tahun 2019, Lurah Diminta Pastikan Data Penerima JKN-KIS Tepat Sasaran 
SOSIALISASI PERPRES— Sekdako Payakumbuh membuka sosialisasi Perpres 75 Tahun 2019 kepada Camat dan Lurah se-Payakumbuh (ramadalius/posmetro)

SICINCIN, METRO  – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh Rida Ananda, meminta lurah dan camat didaerahnya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Memastikan masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, benar-benar tepat sasaran.

“Ini hal wajib dan harus kita akomodir, ini menyangkut masyarakat kita. Untuk ASN saja mencapai 8 milyar. Ditambah THL, kemudian untuk masyarakat. Karena kenaikan 100 persen dan harus kita anggarkan dalam APBD kita untuk Iuran BPJS Kesehatan,” sebut Rida Ananda, ketika membuka kegiatan sosialisasi terkait Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan kepada Lurah dan Camat se-Kota Payakumbuh, yang juga dihadiri Kepala Dinas Sosial Payakumbuh, Idris, Senin (25/11).

Dia meminta agar Lurah terus melakukan cross check kelapangan teirkait data masyarakat penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

“Lurah bantu kita jangan Salah melakukan pendataan. Cek dilapangan agar data kita sesuai.  “Pastikan memberikan bantuan kepada masyarakat kita yang layak,” ajak Sekda.

Sekda mengajak masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan menggalakkan olahraga. “Pencegahan yang penting, sehingga jangan sampai mentang-mentang sudah pakai BPJS Kesehatan makan ndak bajago. Maka kendalikanlah makanan kita, dari pola makan ini sumber penyakit. Maka seimbangkan dengan olahraga, betuk kelompok kecil dikelurahan, seperti Senam,” ajak Sekda.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Payakumbuh, Ryan Abdullah Putra, dalam materinya memaparkan terkait Perpres 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dimana dalam salah Satu pasalnya memuat terkait penyesuaian iuran baik bagi PBI maupun Mandiri.

Ryan begitu sapaan Ryan Abdullah Putra, juga menyampaikan terkait sanksi Sosial dalam mendapatkan layanan publik bila tidak bergabung dalam program JKN-KIS. Menurutnya, soal sanksi Sosial ini bukan hal baru, tapi sudah diatur dalam Perpres sebelumnya. Hanya saja kedepan penerapannya akan diterapkan.

Bahkan untuk mendaftar masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sudah diterapkan salah satu syaratnya adalah kartu JKN-KIS. Kedepan juga untuk layanan publik lainya juga akan ada syarat BPJS Kesehatan.

Disampaikan Ryan, pencapaian BPJS Kesehatan cukup baik dimana dalam kurun waktu 6 tahun sudah 80 persen masyarakat Indonesia tergabung dalam program JKN-KIS. Untuk Kota Payakumbuh sendiri sudah 92,88 persen terkaver program JKN-KIS. Sedangkan di Kabupaten Limapuluh Kota, sudah 75 persen dan Tanah Datar mencapai 80 persen penduduk terkaver JKN-KIS.

Dia menyebut, akan terus menggugah kesadaran masyarakat untuk rutin membayar iuran BPJS Kesehatan terutama peserta Mandiri. Berbagai terobosan yang sudah Ada seperti kader JKN-KIS dinagari-nagari yang siap mengedukasi masyarakat.

“Kita gugah kesadaran masyarakat. Ada dua faktor orang menunggak iuran, kesadaran membayar rendah dan memang mampu membayar. Yang tidak sanggup membayar ada Pemerintah. Yang kita gugah dia sanggup tapi tidak ada kemauan membayar,” tutur Ryan.

Lurah Talang, Ade Vianora, mengapresiais BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh yang sudah menggelar sosialisasi terkait Perpres 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

“Sosialisasi ini sudah tepat dan itu yang harus dilakukan BPJS dan instansi terkait karena ini berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Kalau bisa disosialisasikan juga sampai ketingkat kelurahan. Seiring dengan kenaikan tarif ini harapan kita tentu BPJS harus meningkatkan juga kualitas layanannya kepada masyarakat,” harap Ade Vianora yang juga ketua Karang Taruna Kota Payakumbuh itu. (us)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional