Menu

Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara OPD di lingkungan pemerintah Kota Pariaman

  Dibaca : 314 kali
Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara OPD di lingkungan pemerintah Kota Pariaman
Delviola Mawaddah 1804078 Prodi S1 Farmasi, Universitas Perintis Indonesia (UPERTIS)

PARIAMAN, METRO–Sosialisasi kewajiban perpajakan instansi peme­rintah bagi seluruh ben­dahara di Organisasi Pe­rangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pariaman ini, merupakan suatu ke­giatan yang sangat penting sekali dilakukan.

Sosialisasi diadakan agar bendahara peme­rintah dapat mengetahui kewajiban-kewajibannya, dalam meningkatkan kua­litas pemungutan pajak yang lebih baik dan lebih tertib administrasi.

“Meskipun sedang be­rada di masa pandemi, serta mengetahui apa saja yang berubah pada UU bea materai yang berlaku sejak 1 Januari 2021 lalu,”kata Andri selaku Account Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Kanwil Ditjen Pajak Sumbar dan Jambi, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ke­marin.

Andri menjelaskan, In­stansi Pemerintah mem­punyai kewajiban per­paja­kan yang agak berbeda dengan wajib pajak badan dan orang pribadi. Ins­tansi Pemerintah hanya mem­punyai kewajiban pe­mo­tongan dan pe­mu­ngutan atas pengeluaran/belanja barang/jasa/mo­dal yang sumber da­na­nya berasal dari APBN/APBD.

“Untuk itu Ben­daha­rawan Pemerintah yang mengelola dana yang ber­sumber dari APBN/APBD harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya me­liputi domisili instansi tem­pat bendaharawan ter­se­but berada,” ung­kap­nya.

Pajak adalah kegiatan membayar sejumlah uang kepada negara yang diatur oleh undang-undang yang berlaku dan merupakan salah satu sumber pene­rimaan utama negara un­tuk membiayai pem­ba­ngunan baik fisik maupun non fisik. Oleh karena, da­pat dikatakan bahwa ben­daharawan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pem­bangu­nan nasional.

Terkait dengan kewa­jiban bendaharawan un­tuk melakukan pe­mu­ngu­tan pajak, maka pajak-pajak yang harus di­pungut oleh bendaharawan baik pe­merintah pusat mau­pun daerah terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn­BM)

Sosialisasi kewajiban perpajakan instansi peme­rintah bagi seluruh Ben­dahara di Organisasi Pe­rangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pariaman ini, diselenggarakan oleh Badan Pengelola Ke­uang­an Dan Pendapatan Da­erah (BPKPD)serta dihadiri oleh 100 (seratus) orang peserta. Acara tersebut bertempat di Aula Balai­kota Pariaman dengan meng­gunakan protokol keseha­tan.(efa)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional