Menu

Sosialisasi Perda AKB No 6 Tahun 2020, Bukan PSBB, Tapi Disiplin Protokol Kesehatan Lebih Penting

  Dibaca : 136 kali
Sosialisasi Perda AKB No 6 Tahun 2020, Bukan PSBB, Tapi Disiplin Protokol Kesehatan Lebih Penting
MEMASANGKAN MASKER— Pjs Bupati Tanah Datar, Erman Rahman bersama Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Muhammad Yani memasang masker dan membagikan leaflet berisi sosialisasi protokol kesehatan Covid-19 dan Perda No 6 Tahun 2020.

PADANG, METRO
Pemprov Sumbar gencar mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Adaptasi Kehidupan Baru (AKB) Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dalam upaya menegakan displin penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Pemprov Sumbar memilih membuat perda untuk mengendalikan penularan Covid-19 dibanding memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Demikian disampaikan Stah Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Setdaprov Sumbar, Muhammad Yani, selaku Ketua Tim Sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2020 tersebut, Selasa (6/10), di Kabupaten Tanah Datar.

Dikatakannya, banyak pertimbangan yang dilakukan Pemprov Sumbar memutuskan membuat perda. Salah satunya, hasil evaluasi, sukses PSBB tidak berdampak jika masyarakat tidak melakukan pengendalian dan disiplin dengan protokol kesehatan.

“Kita telah berusaha bagaimana masyarakat sadar akan protokol kesehatan. Namun, dari beberapa pengendalian yang dilakukan masih banyak yang harus dibenahi. Itulah yang mendasari pertimbangan gubernur untuk segera menyusun Perda tentang AKB Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ini,”ungkapnya.

Dijelaskannya, adanya kebijakan new normal dari pemerintah pusat, justru berdampak masyarakat menganggap kondisi sudah normal. Sebenarnya ada kebiasaan baru, berarti ada kebiasaan lama. Kebiasaan apa yang harus diubah.

“Berperang melawan Covid-19. Covid-19 itu tidak bisa kita atur. Artinya diri kita lah yang harus kita kendalikan untuk menghindari Covid-19 dalam berbagai aktivitas kita,”katanya.

Penyusunan perda ini kata Yani, mulai dari proses pnyusunan sampai dengan pengesahannya di DPRD hanya memakan waktu satu minggu. Menjadi perda tercepat selama Irwan Prayitno menjadi Gubernur Sumbar. Walaupun dilaksanakan dengan proses yang sangat cepat, namun tetap melalui proses sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku.

“Harapan kita bagaimana Covid-19 terkendali di Sumbar. Bagaimana prosesnya ke depan itu tanggung jawab kita bersama untuk menegakan perda ini. Karena kita harus dapat hidup sehat dan ekonomi tetap berjalan. Kalau PSBB diberlakukan lagi banyak biaya yang dibutuhkan,” ulasnya.

Untuk diketahui, Pemprov Sumbar telah empat kali melakukan refocusing anggaran dengan alokasi Rp534 miliar. Karena besarnya anggaran yang tersedot untuk pelaksanaan PSBB, maka diputuskan PSBB tidak diperpanjang. PSBB membutuhkan anggaran yang besar ditambah terganggunya ekonomi masyarakat.

Untuk pemerintah kabupaten/kota bersama forkopimda diharapkan dapat bersama-sama mengawal penegakan perda tersebut. Sehingga masyarakat dapat mematuhinya.

Pjs Bupati Tanah Datar, Erman Rahman dalam kesempatan itu mengatakan, sangat mendukung berlaku perda tersebut. Karena dengan hadirnya perda tersebut bisa menjadi landasan bagi Pemkab Tanah Datar memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di daerah itu.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengucapkan terima kasih kepada tim sosialisasi Perda AKB. Harapan kami agar bapak camat dan jajaran nanti ikut mensosialisasikan di tingkat bawah,” ujarnya.

Diungkapkannya, semula banyak masukan dari para tokoh untuk PSBB kembali di Provinsi Sumbar. Tetapi itu tidak memungkinkan karena pemerintah memiliki keterbatasan anggaran. Bahkan untuk penangan Covid-19, Pemkab Tanah Datar sudah mengalokasikan anggaran hingga Rp60 miliar.

Hadirnya Perda AKB Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 mendapatkan dukungan dari sejumlah masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Masyarakat menyambut positif perda tersebut karena, dengan adanya sanksi berat akan mampu mengubah prilaku masyarakat dalam menjalan protokol kesehatan.

“Bagus pak, tidak apa ada perda ini. Penjarakan saja orang yang melanggar protokol kesehatan itu. Sudah bosan kami dengan kondisi Covid-19. Tidak ada Covid saja hidup kami susah, apalagi sekarang,” sebut Era (39), penjual kue di Pasar Inpres Tanah Datar.

Tim sosialisasi Perda AKB Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ini terdiri dari enam tim. Tim ini turun tidak hanya di Kabupaten Tanah Datar. Tetapi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumbar. Untuk Tim Enam diketuai oleh Ketua DPRD Sumbar, diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan.

Hadir pada kesempatan itu, perwakilan dari Dinas Kebudayaan, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Bundo Kanduang Rauda Taib, Kanwil Kemenkumham, Biro Humas, Dinas Kominfo dan Balitbang.(adv/fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional