Close

Sosialisasi Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tidak Temukan Sekretariat Tiga Parpol 

SOSIALISASI PERBAWASLU— Komisioner Bawaslu Sumbar M.Khadafi didampingi Komisioner Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota Ismet Aljannata saat membuka acara sosialisasi Perbawaslu.

LIMAPULUH KOTA, METRO–Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan sosialisasi terkait Pe­raturan Bawaslu dan pro­duk hukum non peraturan Bawaslu tahapan pemilu tahun 2024 kepada partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 mendatang di Resto Thifa Pulutan, Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis (17/11).

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung satu hari itu, dibuka langsung Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, M.­Khadafi, didampingi Pim­pinan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Ismet Aljannata, S.Fil.I dan Zu­maira, S.Hi, MH serta sub bagian pengawas Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Eliza, dan dihadiri peserta dari partai politik calon peserta pemilu se­rentak 2024 mendatang.

Pimpinan Bawaslu Pro­vinsi Sumatera Barat, Muhammad Khadafi, ketika membuka acara me­nyam­paikan bahwa taha­pan pemilu serentak Pileg dan Pilpres tahun 2024 mendatang sedang da­lam perjalanan diawal. Saat ini tengah dilakukan tahapan verifikasi faktual terhadap partai politik. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu ingin hak-hak peserta pemilu terlindungi dengan baik berjalan sesuai dengan aturan.

Saat ini Bawaslu Lima Puluh Kota terus mencari sekretariat dan pengurus Tiga Partai Politik, yaitu Partai Republik, Partai Republiku dan Partai Prima. Namun, setelah dilakukan pencarian baik sekretariat maupun pengurus parpol, hingga kini belum ada ditemukan. Namun, begitu Bawaslu tetap melindungi hak-haknya.

“Tiga partai Politik yang dilindungi haknya, tapi sekretariatnya beserta pengurusnya tidak ditemukan. Harapan kami tentu Bawaslu melindungi haknya. Apalagi yang hadir pada hari ini. Sampai pada waktu yang ditetapkan,” sebut M.Khadafi dihadapan puluhan peserta sosialisasi.

Disampaikan mantan Ketua Bawaslu Kota Pa­yakumbuh itu, secara teknis Bawaslu sangat memperhatikan betul verifikasi faktual yang tengah berlansung agar partai politik tidak dirugikan. Dan ba­nyak yang ditemukan pencatutan nama dalam ke­pengurusan parpol. Tentu saja ini harus menjadi catatan penting bagi partai politik terutama dalam melakukan pembinaan kepada pengurus.

M.Khadafi yang dikenal dekat dan ramah de­ngan awak media ini me­nyebut, saat ini sudah terbentuk Pengawas Pemilu kecamatan. Hal ini tentu saja sebut Khadafi, akan membantu peserta pemilu untuk mengetahui ber­bagai informasi mengenai atu­ran mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Panwaslu di Kecamatan juga bisa menjadi sum­ber informasi bagi peserta pemilu, baik terkait aturan maupun taha­pan pemilu. Sebentar lagi akan ditetapkan partai politik peserta pemilu. Kemudian pemutahiran data pemilu. Ini sangat penting bagi partai Politik. Jangan sampai nanti ma­syarakat yang pemilihnya tidak sampai terdata da­lam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ini akan merugikan,” sebutnya.

Sebelumnya Pimpinan Bawaslu Kabupaten Lima puluh Kota Ismet Aljannata, dalam sambutannya menyebut bahwa melalui sosialisasi produk hukum Bawaslu dan non Bawaslu ini dapat menjadi acuan bagi peserta pemilu dalam menjalani tahapan-taha­pan pemulu agar tidak terjadi pelanggaran baik administrasi maupun pidana pemilu nantinya.

“Kita berharap agar pemilu ini berjalan jujur dan adil. Dan kita tentu tidak ingin ada komplik, maka melalui sosialisasi ini maka parpol bisa me­ngetahui aturan-aturan terhadap Pemilu 2024. Me­ngingat aturan UU pemilu No 7 tahun 2017 masih sama dan aturan terkait Pilkada juga masih sama,” ungkap Ismet.

Dia juga menyebut, saat ini peserta pemilu dan masyarakat umum sudah bisa mengakses di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu. Melalui JDIH, bisa diketahui ta­hapan pemilu, aturan pe­milu dan peraturan bawaslu baik RI, Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia.

“Hari ini kita sudah dengan mudah dapat me­ngetahui informasi terkait aturan hukum, tahapan pemilu dan sengketa pemilu serta peraturan Bawaslu hanya dengan me­lakukan downlaod di HP terkait dengan JDIH Bawaslu. Semuanya ada disini, termasuk peraturan bawaslu kabupaten Lima Puluh Kota, dan sengketa Pemilu yang diajukan ke-MK,” sebutnya.

Mantan Ketua KPU Ka­bupaten Lima Puluh Kota ini mengakui hingga saat ini tidak menemukan Tiga sekretariat dan pengurus partai politik. Tiga partai itu adalah Partai Republik, Republikku dan Prima. “Memang ada Tiga calon partai Politik peserta pemilu yang tidak ada ditemukan sekretariatnya dan pengurusnya yaitu Respublik, Republikku dan Prima. Ini sudah kami sampaikan kepada Bawaslu Provinsi,” ucapnya.

Ismet juga menyebut, selain itu Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap netralitas Apa­ratur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. “Kita juga mengawasi netralitas ASN. Bawaslu hanya mengacu pada UU ASN, Termasuk aturan bagi TNI/Polri,” sebut Ismet Aljannata yang mudah diakses awak media ini. (uus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top