Menu

Sosialisasi Birokrasi Bersama Kemendagri, Sederhanakan Birokrasi Jabatan Struktural

  Dibaca : 464 kali
Sosialisasi Birokrasi Bersama Kemendagri, Sederhanakan Birokrasi Jabatan Struktural

PASANGAN Wali Kota Pariaman H Genius Umar dan Wakilnya Mardison Mahyuddin sepakat de­ngan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tentang sosialisasi pera­turan Perundang-Un­da­nganan bidang kelem­bagaan di lingkungan Pe­me­rintah Daerah tahun 2021. Wali Kota Pariaman H Genius Umar, kemarin, langsung mengikuti se­cara virtual dengan Ke­mendagri tersebut dihadir mewakili Pemerintah Kota Pa­riaman, Asisten II Wali­kota, Sumiramis yang me­ngikuti secara virtual di ruang rapat Sekda Kota Pariaman.

Sekjen Kemendagri RI, Muhammad Hudori saat membuka kegiatan ter­sebut mengatakan, sesuai arahan dari presiden RI terkait penyederhanaan birokrasi yaitu jabatan struktural dialihkan dalam jabatan fungsional yang berbasis keahlian dan keterampilan. “Ber­pedo­man kepada Permendagri nomor 56 tahun 2019 ten­tang Pedoman Nomenk­latur dan Unit Kerja Sek­retariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota ,” ujarnya.

M Hudori mengatakan, reformasi struktural yang saat ini sedang dilakukan menjadi sangat penting guna menyederhanakan birokrasi menjadi seder­hana, simpel, dan semakin lincah. Penyederhanaan birokrasi saat ini dia­rah­kan pada penye­der­ha­naan struktur menjadi 2 level eselon dan difo­kus­kan pada peralihan ja­batan struktural menjadi fungsional. “Sasaran pe­nye­derhanaan birokrasi saat ini adalah semua instansi di Pusat dan di Daerah. Penyederhanaan birokrasi di daerah terdiri dari perangkat daerah di Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran jabatan yang disederhanakan a­da­lah pejabat administrator (eselon III), pengawas (eselon IV) dan pelaksana (eselon V). Implementasi penyederhanaan bi­rok­rasi di lingkungan pem­e­rintah daerah di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Hudori menjelaskan, dari 34 provinsi di Indonesia sudah 32 provinsi yang memenuhi syarat pe­nye­derhanaan birokrasi di­mana jabatan struktural dialihkan dalam jabatan fungsional. Saat ini pe­nyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah sudah di tahap persiapan internal masing-masing baik dari sisi kebijakan maupun identifikasi dan penataan kelembagaan jabatan ad­ministrasi yang akan di­alih­kan ke Jabatan fung­sional. “Nantinya pelan­tikan jabatan Fungsional hasil dari penyetaraan akan dilaksanakan di akhir Bulan Juni  Irmadawani, Kepala BKPSDM Kota Pa­ria­man sedangn mengi­kuti Rapat Kordinasi Pe­merintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Su­matera Barat tahun 2021

Apalagi dengan telah diterbitkan atau ditetap­kannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Mana­jemen ASN, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menggelar aca­ra Rapat Kordinasi Peme­rintah Provinsi Dan Kabu­paten/Kota se-Sumatera Barat tahun 2021, dengan tema good and clean governance pengisian jabatan berdasarkan sistem merit.

Peraturan ini diter­bitkan untuk mewujudkan sistem merit dalam mana­jemen ASN yang berda­sarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar de­ngan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, status perni­ka­han, umur atau kondisi kecacatan. Sistem merit adalah kebijakan dan ma­na­jemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

Menurut Komisioner KASN Bidang Penga­wasan Pengisian Jabatan Pim­pinan Tertinggi (JPT) wila­yah 2, Agustinus Fatem yang turut hadir dalam acara tersebut menga­takan baik sistem merit maupun pengisian JPT, keduanya saling ber­hu­bungan. “Pelaksanaan sis­tem merit tidak luput dari pengisian JPT melalui se­leksi terbuka bagi instansi yang belum menerapkan sistem merit. Dapat juga pengisian JPT melalui talent pool bagi instansi yang telah menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN,” sebut Komisioner Agustinus Fatem.

Agustinus Fatem men­je­laskan, menurut penga­matan saya selama ini ada beberapa masalah hadir dalam pengisian JPT.  Se­but saja masalah ketika PPK melantik pejabat pim­pinan tinggi tapi tidak sesuai dengan jabatan yang dipilih/diikuti dalam seleksi terbuka, pelak­sanaan uji kompetensi dalam rangka mutasi/ro­tasi sering dijadikan PPK untuk melakukan pem­berhentian pejabat pim­pinan tinggi, panitia se­leksi tidak menetapkan passing grade dalam do­kumen perencanaan se­lek­si, dan lain sebagainya. “Dengan adanya momentum rakor ini, diharapkan segala permasalahan yang menghambat sebelumnya dapat dengan segera me­nemukan solusinya,” te­gas Agustinus Fatem.

Sementara itu Kepala BKPSDM Kota Pariaman Irmadawani yang hadir dalam acara tersebut ka­takan, kami sebagai pe­ngelola SDM Aparatur seperti Kepala Badan Ke­pegawaian Pemerintah Daerah dan juga para ASN yang ada dilingkungan Pemerintahan Kota Paria­man harus memahami apa itu sistem merit, dan bagaimana pe­laksa­naan­nya, sehingga bisa jadi pedoman bagi kami yang ada di instansi pemerintah daerah, dan semoga da­lam penerapan sistem merit agar dapat berjalan efektif dan akuntabel. Un­tuk saat ini Kami sudah berada di posisi pengum­pulan data dan dokumen dalam penilaian mandiri sistem merit dengan ap­likasi SIPINTER, dan akan dilaksanakan coaching oleh KASN.  “Inti dari pembahasan dalam Rakor tersebut yaitu, salah satu hal yang penting dalam menciptakan peme­rin­ta­han yang efektif adalah dengan memilih aparatur yang berkompeten dan berintegritas berdasarkan sistem merit,” terang Ir­madawani.

Sementara itu Wakil Walikota Pariaman Mar­dison Mahyudin yang meng­hadir kegiatan tersebut me­nyatakan rakor ini meru­pakan hal yang sangat penting karna dilak­sa­nakan dalam rangka me­ningkatkan koordinasi, pembinaan dan penya­maan persepsi antara Pemerintah Provinsi (Pem­prov) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Su­matera Barat.

Adapun tujuan lain dari pelaksanaan rakor ini adalah untuk pelaksanaan proses pengisian jabatan berdasarkan sistem merit. Maksudnya untuk proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tidak memandang ras, warna kulit melainkan berdasarkan kriteri yang di susun pada pola karier dan manajemen talenta. “Kota Pariaman sedang melakukan proses pelak­sanaan merit tersebut. Sampai saat ini sedang melakukan tahapan pe­nginputan data lewat apli­kasi Sipinter (sistem infor­masi penilaian mandiri penerapan sistem me­rit),” ujarnya.

“Semua pembahasan pada rakor ini nantinya akan kita bahas kembali ditingkat Pemko Paria­man. Sehingga akan ter­laksana dengan sebaik mungkin penyamaan per­sepsi antara Pemprov dengan Pemko Paria­man,” tutupnya.

Sementara itu Guber­nur Sumatera Barat Mah­yeldi saat membuka rakor ini mengatakan bahwa rakor ini merupakan ke­giatan rutin yang dilak­sanakan Pemprov Sum­bar. Untuk saat ini pem­bahasan rakor lebih pada proses pengisian  jabatan sesuai dengan sistem me­rit.  “Kegiatan ini dilak­sanakan sesuai dengan undang – undang No 5 Tahun 2014 tentang Apa­ratul Sipil Negara me­ngamanatkan bahwa pe­ngi­sian jabatan pimpinan dari berbagai sektor dila­kukan secara terbuka de­ngan memperhatikan kom­petensi yang ada bukan tanpa memandang ras atau warna kulit. inilah yang disebut dengan sis­tem merit,” ungkapnya.

Sistem merit merupa­kan lawan dari sistem spoil (sistem kedekatan). Penerapan sistem merit dapat mewujudkan trans­paransi dalam pembinaan karier dan mendorong kompetensi yang sehat. Adapun kriteria pada sis­tem merit adalah seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jaba­tan, perencanaan kebutu­han pegawai sesuai de­ngan beban kerja dan pelaksanaan  seleksi pro­mosi dilakukan secara terbuka. “Semoga saja seluruh Kota/Kabupaten yang ada di Sumatera Barat bisa menerapkan sistem ini karena sistem merit ini nantinya akan selalu diawasi oleh pihak terkait sehingga apabila pihak terkait tersebut me­nerima aduan, akan dila­kukan proses sehingga bila terbukti akan dike­nakan sanksi,” tandasnya mengakhiri. (***)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional