Menu

Sosialisasi AKB ke Masyarakat, Mardison Diapresiasi Gubernur Sumbar

  Dibaca : 114 kali
Sosialisasi AKB ke Masyarakat, Mardison Diapresiasi Gubernur Sumbar
TINJAU—Pjlt Wako Pariaman Mardison Mahyuddin bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tinjau pasar sambil bagikan masker

PLT Wali Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mendapat apresiasi dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, karena secara langsung ke Kota Pariaman untuk ikut melakukan sosialisasi ke masyarakat Kota Pariaman tentang Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Plt. Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin ucapan terimakasih atas dukungan dari Gubernur Sumbar dan Pemprov Sumbar atas aksi cepat pihaknya dalam mengatur tatanan adaptasi kehidupan baru di Kota Pariaman.

Terkhusus kegiatan sosial budaya, Dalam penyelenggaraan, kata Mardison, setiap penanggung jawab kegiatan/usaha dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha yang meliputi seni budaya, upacara adat, pernikahan, pesta pernikahan, pemakaman dan takziah.

Mardison menjelaskan, kegiatan sosial budaya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin keramaian dari kepolisian berdasarkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota Pariaman selambat-lambatnya empat)hari sebelum hari pelaksanaan kegiatan.

Namun, tetap mewajibkan protokol kesehatan yakni melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan, wajib menyediakan fasilitas tempat cuci tangan, melakukan cek suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang, wajib menggunakan masker, memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik physical distancing, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter.

“Pihak terkait perizinan terkait kegiatan sosial budaya, hanya akan di izinkan sampai dengan jam 18.00 WIB dengan wajib melibatkan dubalang/perangkat desa/Kelurahan dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan, apabila dilanggar maka akan didenda secara administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta pembubaran kegiatan tersebut,” tandas Mardison mengakhiri. (efa)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional