Menu

Soal Rehab Gedung di Lokasi Rumah Dinas, Supardi: Itu untuk Fasilitas Umum

  Dibaca : 116 kali
Soal Rehab Gedung di Lokasi Rumah Dinas, Supardi: Itu untuk Fasilitas Umum
Ketua DPRD Sumbar Supardi menjelaskan soarenovasi rumah dinasnya. Katanya yang dipeributkan sebenarnya bukanlah renovasi tempat tinggal ketua dprd dan keluarga, melainkan renovasi bangunan yang terpisah dari rumah dinas dan berfungsi sebagai fasilitas umum atau pelayanan publik.

PADANG, METRO–Ketua DPRD Sumbar Supardi menegaskan re­novasi rumah dinasnya yang saat ini dipeributkan bukanlah renovasi tempat tinggal ketua dprd dan keluarga. Melainkan re­novasi bangunan yang terpisah dari rumah dinas dan berfungsi sebagai fasilitas umum atau pelayanan pu­blik.

“Yang direnovasi itu bukan rumah dinas, melainkan gedung terpisah dari rumah dinas. Itu gedung untuk keperluan publik, fasilitas umum,” tegasnya.

Ia menjelaskan, gedung tersebut biasa digunakan untuk rapat karena tak ada ruangan untuk rapat di rumah dinas. Selain itu juga untuk menerima tamu. Memang direncanakan akan dibangun kamar tamu di sana karena sering ada tamu masya­rakat dari daerah.

Apalagi sejak pandemi banyak masyarakat datang mengadu, mulai dari seniman, pelaku umkm dan sebagainya dari berbagai daerah. Mereka sering datang di luar jam kerja kantor, terkadang baru sampai malam hari di Padang.

“Selama ini saya inapkan di hotel dengan biaya pribadi. Ada juga yang memaksa rela tidur di musola,” ujarnya.

Menurut dia melihat keadaan itulah ada usul untuk membuat kamar ta­mu. Terlepas dari rencana itu pun, tambah dia, gedung tersebut memang perlu direnovasi. MCK ti­dak ada, kebocoran ba­nyak. Struktur bangunan juga sudah goyah. Sehingga memakan biaya besar karena bukan lagi diperlukan sekedar renovasi melainkan banyak pem­ba­ngunan ulang. Biaya tambah besar karena ba­ngu­nan didesain tahan gempa dan memiliki shelter.

Untuk jumlah kebutuhan anggaran ini tambah Supardi, bukan ia yang menghitung namun dilakukan oleh konsultan perencanaan pembangunan. Me­rekalah yang menilai kelayakan, kondisi gedung, perencanaan dan pembia­yaan. Jumlahnya yakni Rp5,6 miliar.

Gedung itu, tambah Supardi, rencananya akan dijadikan shelter yang juga bisa dimanfaatkan masya­rakat.

“Sejak lama BNPB me­ngintruksikan pembangu­nan shelter,” ujarnya.

Selain itu, rencana lain gedung itu untuk isolasi mandiri yang juga bukan untuk dirinya dan keluarga saja, namun juga warga sekitar.

“Tapi kalau mau dihentikan silakan saja. Pemprov yang berwenang me­ngentikan karena yang mengerjakan Pemprov, tender pun di Pemprov,” tegasnya.

Supardi mengatakan rumah dinas telah ia tempati sejak November 2019, jauh sebelum pandemi co­vid 19. Sejak itu ia tidak pernah minta dilakukan re­novasi untuk rumah dinas bahkan furnitur pun masih peninggalan ketua dewan yang terdahulu.

Dia mengatakan kabar terkait renovasi ini telah banyak beredar dan ba­nyak tak sesuai fakta. Ia sampai ditelpon DPP Ge­rindra pusat untuk memberikan klarifikasi.

“Saya kader gerindra, kami di Gerindra tetap komit berpihak pada ma­syarakat dan penanganan pandemi. Jadi jika soal renovasi ini digiring sebagai isu kami tidak peduli pandemi, itu tidak benar dan tidak beralasan,” tegas­nya.(hsb)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional