Menu

Soal Penanganan Covid-19, Puan Maharani cs Kerap Kritik Presiden RI Joko Widodo

  Dibaca : 75 kali
Soal Penanganan Covid-19, Puan Maharani cs Kerap Kritik Presiden RI Joko Widodo
Puan Maharani

JAKARTA, METRO–Pengamat politik Adi Pra­yit­no menduga ada komu­nikasi yang tidak berjalan baik antara pemerintah pusat dengan partai koa­lisi, khusus­nya PDIP terkait penanganan Co­vid-19. Akibatnya Jokowi terus men­dapat kriti­kan dari sejumlah politikus PDIP, se­perti Puan Maharani, Effendi Sim­bolon, dan Masin­ton Pasaribu.

“Seperti, persoalan penanganan pandemi ini hanya selesai di presiden dan menteri-menteri tertentu atau keseluruhan menteri dalam pengambilan kebijakan,” kata Adi kepada JPNN.­com, Rabu (4/8).

“Ini pasti tidak melibatkan partai koalisi secara keseluruhan. Misalnya, melibatkan ketua umum dan sekjen-sekjen,” sambung Adi. Adi menyarankan kepada Presiden Jokowi agar melibatkan partai koalisi, termasuk PDIP dalam hal penanganan Covid-19 yang sifatnya darurat.

“Tentu PDIP perlu dong menteri-menterinya ini juga ditunjuk dan dipercaya bukan hanya orang yang itu-itu saja. Ini bisa menimbulkan kecemburuan secara politik,” ujar Adi.

Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon sebelumnya mengkritik pemerintah di dalam menanggulangi pandemi lantaran ogah menerapkan lockdown sejak awal gu­na menekan penularan Covid-19. Menurut dia, angka pe­nularan virus Corona bisa diken­dalikan dengan cara me­lakukan lockdown. Hal itu me­nurut dia berdasarkan sifat dari pandemik yang bermutasi melalui orang.

“Kalau berdasarkan kepada sifat dari pandemi ini, bisa dilonggarkan melalui lockdown, karena mutasinya oleh orang, bukan melalui barang, bukan melalui airbone,” kata Effendi saat dihubungi JPNN.com,­ Minggu (1/8).

Menurut Effendi, lock­down­­ lebih baik, tetapi harus meng­habiskan anggaran hingg­a Rp 1.000 triliun. “Mau seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Itu saja, daripada sekarang tidak lockdown, PSBB, PPKM-lah. Di sisi lain uang habis, Rp 1.000 triliun lebih satu tahun. Siapa yang mau mempertanggungjawabkan padahal for nothing, zero. Tidak ada,” ujar­nya.

Kritik juga terlontar dari Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu yang terang-terangan mengkritik per­nyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal Covid-19 sudah terkendali. Mantan aktivis 98 itu juga mengkritik Luhut Panjaitan selaku koordinator PPKM Darurat dan PPKM Level Level 4 yang menyatakan Covid-19 terkendali.

“Kalau terkendali itu basic-nya harus jelas, dasarnya apa? Buktinya, kan, melonjak di mana-mana. Artinya, itu pernyataan yang menggampangkan soal. Sementara Covid-19 ini tidak bisa hari ini dibilang terkendali, tau-tau besok penyebarannya sangat cepat,” tutur Masinton kepada media ini, Rabu (4/8).

Selain itu, kritikan juga datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani terkait aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4. “Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasannya bagai­mana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci,” kata Puan di Jakarta, Selasa (27/7).

“Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhir­nya hanya men­jadi lelucon di te­ngah masya­ra­kat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terha­dap pemerintah,” ujar alumnus Universitas Indonesia itu. (cr1/jpnn)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional