Menu

Soal Krumuk Tumuknya KONI Padang, Sudah Saatnya Polisi dan Jaksa Turun

  Dibaca : 66 kali
Soal Krumuk Tumuknya KONI Padang, Sudah Saatnya Polisi dan Jaksa Turun
Wahyu Iramana Putra.

PADANG, METRO–Ketua Dewan Pembina Percasi Kota Padang Wah­yu Iramana Putra angkat bicara soal rencana DPRD Kota Padang membentuk Panitia Khusus (Pansus) menyigi dana hibah yang dipergunakan Komite O­lah­raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang

Menurutnya, DPRD Ko­ta Padang pantas dan la­yak membentuk panitia khusus (Pansus) terkait berbagai persoalan yang ada di tubuh KONI Kota Padang.  Selain itu me­nyikapi ketidakberesan ulah kepengurusan KONI Padang, menurut Wahyu sudah saat aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk me­nindaklanjutinya.

Pasalnya, ketika pelaksanaan Musorkotlub KONI Kota Padang,  Sabtu, 4 September 2021, Wahyu sendiri yang hadir sebagai utusan Percasi Kota Padang melihat beberapa kejanggalan.

Ia menyampaikan, pa­da pelaksanaan Musorkotlub tersebut tidak ada dibacakan Laporan Per­ta­ngung­­jawaban (LPj) dari kepengurusan KONI yang lama. Sedangkan, yang mewakili Wali Kota Padang pada pembukaan Musorkotlub itu hanya diwakili pejabat selevel Kepala Seksi (Kasi) di jajaran Dispora Kota Padang.

“Seharusnya jika Wali Kota Padang berhalangan, mestinya diwakili Plh Sekda, atau asisten, setidak­nya kepala dinas. Ironisnya, tak satu orang pun anggota DPRD Padang yang hadir dalam kesempatan helatan Musorkotlub tersebut,” ujarnya Wahyu, Sabtu (11/9)

Ia mengatakan, selain itu pimpinan sidang tidak ada memutuskan kepengurusan KONI Padang yang sebelumnya demisioner. “Yang paling krusial adalah soal tidak adanya penyampaian LPj Kepe­ngurusan KONI yang sebelumnya. Ada apa ini. Ini sebuah kenjanggalan yang tidak bisa ditolerir, karena menyangkut penggunaan uang APBD Padang yang dibahkan ke KONI itu,” papar Wahyu.

Wahyu yakin dengan tidak adanya pembacaan LPj tersebut di Musorkotlub, maka ada kemungkinan penyimpangan penggunaan anggaran yang sengaja ditutup-tutupi.  Ji­kalau, tidak ada yang ditu­tup-tutupi, pasti Lpj penggunaan anggaran dibacakan pengurus yang lama.

Selain itu. Pengurus KONI Padang ini juga me­ngabaikan rekomendasi DPRD Padang yang ditandatangani langsung Ketua DPRD Padang Syafrial Kanis SH. DPRD memberikan dua item rekomendasi yak­ni, pelaksanaan alek Musorkotlub KONI Padang diserahkan Dispora untuk mengambilalih pelaksa­naannya. Kemudian, penggunaan  sisa anggaran untuk dibekuakan hingga terbentuk kepengurusan yang difinitif.

Tapi, beraninya KONI Padang megangkangi rekomendasi DPRD Padang yang ditujukan kepada Walikota Padang. Bahkan, dengan beraninya pengurus KONI Padang  tetap melaksanakan Mu­sor­kot­lub, tanpa pembacaan Lpj.

Ia menilai, penyelenggaraan Musorkotlub tidak sesuai AD/ART KONI. Ia mendorong DPRD Kota Padang membentuk Pansus secepatnya. Ia menegaskan, sudah saatnya Kepolisian dan Kejaksaan turun tangan mengusut persoalan yang ada di KONI Kota Padang. “Kita minta DPRD Kota  Padang membentuk Pansus segera,” papar Wahyu. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional